Webinar LP3 Citra Muda Insani Bersama PLN Suluttenggo, dan Ombudsman RI Bahas Stimulus Kelistrikan, Hingga Mutu Pelayanan Publik
Connect with us

Ekobis

Webinar LP3 Citra Muda Insani Bersama PLN Suluttenggo, dan Ombudsman RI Bahas Stimulus Kelistrikan, Hingga Mutu Pelayanan Publik

Published

on

KlikSULUT – LP3 Citra Muda Insani bekerja sama dengan PLN Suluttenggo menggelar Webinar Diskusi Publik, pada Sabtu (23/10/2021).

Dengan mengangkat tema “Perspektif Pelayanan Publik Program Stimulus Sektor Kelistrikan di Masa Pandemi, dan Aplikasi PLN Mobile Untuk Kemudahan Pelayanan Pelayanan Pelanggan di PT. PLN di Wil Suluttenggo”, pertemuan virtual tersebut menghadirkan sejumlah pembicara.

Komisioner Ombudsman Pusat RI Herry Susanto,S.Pi, M.Si sebagai Keynote Speaker, General Manager PLN UIW Suluttenggo Ir.Leo Basuki, M,Eng, Wakil Rektor I IAIN Manado, DR. Ahmad Rajafi, M.HI, Dinas ESDM Sulut yang diwakili Kabid Tenaga Kelistrikan Micriority Maki, serta DR. Mardan Umar S.Pdi, M,Pd sebagai moderator acara.

Acara yang dibuka oleh wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Sulut Drs.Fransiscus Maindoka ini terlihat berlangsung hangat. Bahkan, beberapa peserta webinar memberikan masukan berharga bagi peningkatan mutu pelayanan PLN.

Ombudsman Pusat RI Hery Susanto, Spi.Msi yang menjadi Keynote Speaker pada diskusi ini bahwa PLN harus mensosialisasikan secara masif dari PT PLN jika ada kenaikan tarif listrik dan perubahan kebijakan terkait P3TL.

PLN melakukan azas-azas pelayanan publik seperti: kepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, perlakuan/tidak diskriminatif, ketepatan, ketepatan, ketepatan waktu, kecepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

PLN harus mengelola pengaduan publik terkait dengan P3TL terkait dengan P3TL dengan baik, berkualitas dan merespons dengan baik, dan hal-hal lain yang dilakukan humanis dan kelima, sesuai dengan penyelesaian P3TL harus dilakukan dengan pola mediasi.

Peran yang berbeda antara Ombudsman RI, masyarakat dan penyelenggara layanan publik, hal-hal yang saling bertentangan, melengkapi satu sama lain dalam rangka pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat mendukung terlaksananya fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan perlu berkoordinasi, serta membangun jaringan kerja dengan Ombudsman RI untuk mencegah praktik maladministrasi.

Adanya pengaduan yang disampaikan oleh anggota masyarakat ke Ombudsman RI mengenai maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang dasar bagi Ombudsman RI untuk menjalankan tugas dan tugasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Tanpa partisipasi masyarakat terhadap fungsi Ombudsman RI, dapat dipastikan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan maksimal, mengingat keterbatasan Ombudsman RI untuk memperoleh informasi mengenai adanya maladministrasi yang dialami 230 juta jiwa penduduk Indonesia.

Adapun Idham Zakaria,SE.MM selaku LP3 Citra Muda Insani mengungkapkan, Webinar ini digelar untuk mengetahui sejauh mana perspektif publik terhadap pelayanan PLN, khususnya di wilayah Suluttenggo.

“Dan juga mensosialisasikan program stimulus pemerintah pada sektor kelistrikan di masa pandemi ini dan juga sosialisasi aplikasi PLN Mobile untuk memudahkan pelayanan,” jelasnya.

LP3 Citra Muda Insani sebagai pelaksanan kegiatan ini berharap melalui kegiatan webinar ini dapat membuat masyarakat agar lebih mengetahui secara detail program dan kebijakan serta pelayanan dari PLN.

“Dan bagi PLN sendiri dapat menerima masukan dari masyarakat pengguna listrik untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pengguna listrik, khususnya yang ada di wilayah Suluttenggo,” harapnya.

Kegiatan Diskusi Webinar ini menghadirkan peserta dari keluarga Besar Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara berserta Badan Otonomnya, juga hadir dari Pendamping Desa TPP Kemendesa Sulawesi Utara serta Mahasisa Civitas Akademika IAIN Manado.

(***)

Advertisement

Trending