Pemkot Tomohon Gelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD
Connect with us

Humaniora

Pemkot Tomohon Gelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD

Published

on

Wali Kota Tomohon

KlikMANADO – Pemerintah Kota Tomohon melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (2/10/2017).

 

Sosialisasi dibuka langsung oleh Wali Kota Tomohon Jimmy Eman, sekaligus memberikan materi tentang Kebijakan Penyusunan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

 

Sosialisasi ini dihadiri narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Mukjizat sebagai Kepala Seksi Wilayah IV Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah, anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris Kota Tomohon Harold Lolowang, beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah se- Kota Tomohon.

 

Wali Kota Tomohon Jimmy Eman, dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD 2018 harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yang dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2018, serta mengacu pada tema, sasaran dan prioritas pembangunan nasional 2018 sehingga adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

 

Yang menjadi sasaran pembangunan Kota Tomohon adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sosial budaya dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dan penurunan angka kemiskinan menjadi dibawah 6,25%.

 

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah diwujudkan dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar penyusunan RAPBD. KUA dan PPAS Kabupaten/Kota berpedoman kepada RKPD Kabupaten/Kota 2018 yang telah disinkronisasikan dengan RKP 2018 dan RKPD Provinsi Sulut 2018.

 

Selanjutnya Wali Kota Tomohon bersama-sama dengan seluruh peserta sosialisasi mendengarkan materi dari Mukjizat mengenai Pendalaman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

 

(Tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending