Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus Jadi Tersangka KPK
Connect with us

Headline

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus Jadi Tersangka KPK

Published

on

Wali Kota Mojokerto

KlikJAKARTA – Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dikabarkan menghilang usai KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus suap Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PABD) 2017 pada Dinas PUPR, Kamis (23/11/2017).

 

Dikutip dari media online Beritajatim, ruang kerja wali kota di lantai dua Kantor Wali Kota Mojokerto, tampak kosong. Sementara mobi dinas Toyota Camry nopol S 1 SP tidak ada di parkiran halaman kantor wali kota.

 

Sesuai jadwal, Mas’ud Yunus seharusnya
menghadiri sosialisasi di Hotel Raden Wijaya pukul 09.00 WIB. Namun Mas’ud menyerahkannya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot), Gentur Prihantono.

 

Jadwal wali kota tersebut sesuai informasi Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Choirul Anwar sebelumnya. “Kalau sesuai agenda, pagi ini jam 9 ada acara di Hotel R Wijaya,” ujarnya.

 

Sebagaimana diketahui, KPK mengumumkan Wali Kota Mojokerto periode 2013-2018, Mas’ud Yunus (MY) sebagai tersangka suap, pada Kamis (23/11/2017).

 

Penetapan status hukum Mas’ud merupakan hasil pengembangan perkara suap terkait perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PABD) pada Dinas PUPR Pemkot Mojokerto Tahun Anggaran 2017.

 

KPK menduga Mas’ud bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) melakukan upaya suap kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

 

Dalam perkara ini, Mas`ud menjadi tersangka kelima. Empat tersangka lain merupakan mereka yang terjaring OTT KPK pada pertengahan Juni 2017 lalu. Saat OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan enam orang di Mojokerto dan uang tunai dalam pecahan rupiah sebesar Rp470 juta.

 

Tiga tersangka lain adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto, yang kini sudah dicopot, Purnomo (PNO), dan dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto, Umar Faruq (UF) dan Abdullah Fanani (ABF). Saat ini tiga tersangka itu sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, berdasarkan putusan vonis untuk Wiwiet Febryanto, majelis hakim PN Surabaya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. “Bahwa ada perbuatan kerja sama dan niat yg diinsyafi antara Wiwiet Febryanto dan Mas’ud Yunus untuk memenuhi permintaan anggota DPRD Kota Mojokerto,” kata dia, dikutip Antara.

 

Dia menambahkan, “Untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka Mas’ud Yunus, mulai hari ini penyidik melakukan pemeriksaan empat saksi, yaitu keempat tersangka terdahulu di Rutan Medaeng.”

 

Mas’ud disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

 

(Tim)

Advertisement

Trending