UU Desa harus ikut membantu menyelesaikan konflik agraria di Desa
Connect with us

Headline

UU Desa harus ikut membantu menyelesaikan konflik agraria di Desa

Published

on

UU Desa

KlikJAKARTA – Komite 1 DPD RI di bawah pimpinan Hi Djafar Alkatiri mengunjungi DI Yogyakarta, pada Senin (22/3/2021) kemarin, dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kesempatan tersebut, Hi Djafar Alkatiri mengungkapkan bahwa selama ini desa relatif terpinggirkan dan belum menjadi lokus utama pembangunan, sehingga tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi jika dibandingkan perkotaan.

Makanya, kata Djafar, keberadaan UU tentang Desa telah memberikan optimisme baru kepada pemerintah desa dan masyarakatnya.

Sebab, UU Desa memberikan otonomi desa. “Keberadaan UU Desa diharapkan dapat memacu pembangunan desa sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya bisa semakin meningkat.

“Hal ini bisa terpenuhi jika ada pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan,” sambungnya.

Meski demikian, lanjut senator dari Dapil Sulawesi Utara ini, implementasi UU Desa memerlukan pengawasan dan pengawalan yang cermat dan komprehensif, agar ruh UU ini dapat terimplementasi sesuai amanat UU Desa itu.

UU Desa
Suasana pembahasan. (Sumber Foto: Istimewa)

Selain itu, saat ini masih ada hambatan UU Desa. Salah satunya adalah hak penguasaan rakyat atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam. “UU Desa harus memberikan jaminan dan ruang kepada masyarakat desa terhadap kepemilikan tanah pada masyarakat desa sesuai asas rekognisi dan subsidiaritas agar masyarakat desa memiliki kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan di desa. Sehingga konflik tanah tidak menjadi salah satu hambatan terwujudnya tujuan dari pelaksanaan UU Desa,” tegasnya.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Hi Djafar Alkatiri. (Sumber Foto: Istimewa)

Dia menambahkan, tata kelola pemerintahan desa sangat penting dalam implementasi UU Desa. “Tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjamin terselenggaranya pemerintahan desa yang efektif dan efisien, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai,” terangnya.

“Sayangnya belum semua pemerintahan desa memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik, sehingga berpengaruh pada tata kelola keuangan dan program pembangunan desa, seperti Desa Mandiri Pangan, Desa Wisata, dan sebagainya,” tambahnya.

Lanjut Djafar, hal itulah yang membuat pihaknya harus turun langsung ke setiap daerah untuk mengevaluasi dan menerima aspirasi masyarakat.

Sekadar informasi, rombongan Komite 1 yang ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut adalah Abdul Kholik (Jawa Tengah), Hi Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DIY), Abdul Rachman Thaha (Sulawesi Tengah), Husain Alting Sjah (Maluku Utara), Hi Abdurrahman Abubakar Bahmid (Gorontalo), KH Amang Syafruddin (Jawa Barat), Lily Amelia Salurapa (Sulawesi Selatan), Hi Ahmad Kanedi (Bengkulu), Ahmad Bastian (Lampung), Jialyka Maharani (Sumatera Selatan), dan Hi A Hudarni Rani (Bangka Belitung).

Rombongan Komite 1 DPD RI ini diterima langsung oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran.

(***)

Advertisement

Trending