Tolak Omnibus Law, Ini Alasan Senator Djafar Alkatiri
Connect with us

Headline

Tolak Omnibus Law, Ini Alasan Senator Djafar Alkatiri

Published

on

Omnibus Law

KlikSULUT – Wakil Ketua Komite I DPD RI Hi Djafar Alkatiri ternyata ikut menolak keras pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR.

Bahkan, Kak Dja’, sapaan akrabnya, ternyata telah menyampaikan sikapnya secara resmi ke DPD RI.

“Saya menolak bukan karena sebab tanggap menanggap. Bukan juga karena ada kaitan dengan siapapun. Ini soal substansi dan misi UU Cipta Kerja,” tegasnya kepada KlikNews, Kamis (8/10/2020).

Dia juga mengungkapkan, Timja DPD RI sudah menguraikan satu persatu poin yang dipersoalkan, dalam rapat bersama DPR RI dan Pemerintah.

Saat ditanya pada Bab dan Pasal mana yang dinilai bermasalah, Kak Dja’ mengatakan cukup banyak dan panjang.

Meski demikian, dia menyebutkan perbedaan salah satu pasal pada UU Ketenagakerjaan dengan Omnibus Law.

“Salah satunya adalah uang penghargaan masa kerja 24 tahun dihapus. UU Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, dimana seharusnya pekerja menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan upah,” bebernya.

“Belum lagi masalah kewenangan daerah soal lingkungan hidup, kebijakan pangan dan sumber daya alam yang ditarik lagi ke pusat,” ketusnya.

Sebagaimana diketahui, pengesahan RUU Omnibus Law mendapatkan protes keras dari para buruh dan mahasiswa di sejumlah daerah di tanah air.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending