Indeks Persepsi Korupsi 2017: Medan Terkorup, Jakut Tertinggi
Connect with us

Headline

Indeks Persepsi Korupsi 2017: Medan Terkorup, Jakut Tertinggi

Published

on

Indeks Persepsi Korupsi

KlikJAKARTA – Transprency International Indonesia (TII) merilis hasil survei mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2017, Rabu (22/11/2017) kemarin.

 

Dari hasil tersebut diketahui bahwa Medan menjadi kota terkorup di antara 12 kota lainnya di Indonesia, yang disurvei lembaga tersebut, Kota Medan hanya memperoleh poin IPK 37,4 dari skala 0-100, atau nilai IPK terendah.

 

Semakin rendah IPK mengindikasikan kota tersebut korup, sebaliknya semakin tinggi maka semakin bersih. Artinya, survei itu menunjukkan Kota Medan menjadi yang terkorup.

 

Sementara Jakarta Utara merupakan kota yang memiliki persepsi paling bersih dari korupsi dengan poin IPK sebesar 73,9.

 

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2017. (Foto: Twitter)

 

Survei indeks persepsi korupsi (IPK) 2017 dilakukan di 12 kota di Indonesia, yakni Jakarta Utara, Pekanbaru, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Padang, Manado, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan.

 

Beberapa temuan menarik dari hasil survei tersebut adalah sebanyak 17 persen pelaku usaha pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap. Kemudian Bandung merupakan kota dengan persentase suap terbesar, yakni mencapai 10,8 persen dari total biaya produksi, dan sektor yang paling terdampak korupsi adalah perizinan, pengadaan, dan penerbitan kuota perdagangan.

 

Dikutip dari Liputan6, penelitian ini menggunakan metodologi survei dan wawancara kepada 1.200 pelaku usaha selama Juni hingga Agustus 2017. Manager Riset Transparency International Wawan Sujatmiko menyatakan, rata-rata IPK di Indonesia tahun 2017 sudah mengalami kenaikan dibandingkan pada 2015.

 

Kata dia, pada saat 2015, rata-rata IPK hanya 54,7. “Tahun 2017 rata-rata IPK mencapai 60,8, dalam skala ini angka 0 berarti paling korupsi dan 100 paling bersih,” ucap Wawan di Hotel Le Meredien, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

 

Dia menjelaskan, kenaikan poin itu menandakan adanya peningkatan pada beberapa sektor pelayanan publik. Seperti halnya dalam hal reformasi regulasi ataupun birokrasi.

 

“Ini menunjukkan sudah terjadi peningkatan atau ada kemajuan meski melambat,” ujar dia.

 

Indeks persepsi korupsi 2017 ini dihitung menggunakan dari rata-rata persepsi pelaku usaha yang terdiri dari lima komponen, yaitu prevelensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi.

 

(Tim)

Advertisement

Trending