Lagi, Kepala Daerah Jadi Tersangka KPK. Ini Dia Orangnya!
Connect with us

Headline

Lagi, Kepala Daerah Jadi Tersangka KPK. Ini Dia Orangnya!

Published

on

KPK

KlikJAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi. Lembaga tersebut menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai tersangka pada kasus dugaan gratifikasi, Selasa (26/9/2017).

 

Penetapan status hukum Rita Widyasari itu diakui Wakil Ketua KPK Laode Syarif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

 

Dia mengungkapkan, penetapan tersangka itu bukan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), melainkan pengembangan penyelidikan. “Ibu Rita Widyasari itu ditetapkan sebagai tersangka betul, tapi bukan OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Laode.

 

Beberapa jam sebelumnya, sekira pukul 10.00 Wita, sejumlah orang dengan menggunakan rompi KPK mendatangi Kantor Bupati Kutai Kartanegara. Mereka masuk ke Ruang Sekretariat Pemkab Kukar.

 

Staf RSUD di Kota Bangun Saiful Aulia Rahman, yang kebetulan saat itu berada di Ruang Sekretariat menceritakan, ponselnya disita ketika rombongan KPK masuk ke dalam ruangan.

 

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan kedatangan tersebut dalam rangka kegiatan penindakan.

 

“Sementara ini yang bisa dikonfirmasi adalah benar bahwa ada kegiatan dari tim penindakan di sana,” kata dia.

 

Perlu diketahui, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasaril adalah perempuan kelahiran Tenggarong, 7 November 1973. Dia mulai menjabat pada tahun 2010 hingga 2015, dengan pasangan Wakil Bupati Gufron Yusuf.

 

Dia kembali menjabat pada periode 2016-2021 setelah berpasangan dengan Wakil Bupati Edi Damansyah pada Pilkada Serentak 2015 lalu.

 

Rita adalah anak dari bupati Kutai Kartanegara periode 1999-2004 dan 2005-2006 Syaukani Hasan Raisha. Syaukani sendiri juga merupakan salah satu tahanan KPK.

 

Dia awalnya ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Desember 2006 dalam kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Loa Kulu. Kasus ini diduga merugikan negara senilai Rp15,36 miliar.

 

Namun setelah itu dia sakit dan harus menjalani perawatan medis di rumah sakit selama sekira tiga bulan, dan tak kembali ditahan pascaperawatan. KPK akhirnya menjemput paksa Syaukani di Wisma Bupati Kutai Kartanegara di Jakarta, pada 16 Maret 2007, untuk diperiksa.

 

Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan hukuman kurungan badan yaitu dua tahun enam bulan penjara kepada Syaukani.

 

Dia terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat, dan merugikan negara senilai Rp113 miliar.

 

(Tim)

Advertisement

Trending