Terkait Konservasi Mata Air Kolongan Sea, FKPA Sulut Rekomendasikan Cabut Ijin PT BML
Connect with us

Minahasa

Terkait Konservasi Mata Air Kolongan Sea, FKPA Sulut Rekomendasikan Cabut Ijin PT BML

Published

on

Salah satu anggota Tim Investigasi FKPA Sulut, Steven Sumolang saat melakukan tugas di lokasi Mata Air Kolongan Desa Sea

KlikMANADO – Polemik yang terjadi di kawasan Konservasi Mata Air Kolongan di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dimana di kawasan tersebut oleh PT BML (Bangun Minanga Lestari) akan didirikan perumahan yang dikuatirkan akan merusak sumber mata air dimaksud,  membuat Forum Komunikasi Pecinta Alam (FKPA) Sulut melakukan investigasi di  lokasi dengan metode pengumpulan data yang dilakukan (10- 26/05/2021).

Menurut Ketua I FKPA Sulut Bidang Organisasi, Christinof Musa Mawitjere, M.Th, melalui metode pengumpulan data  dengan kajian komperhensif melalui tahapan observasi, wawancara, studi dokumentasi, analisisdiskusi dan analisa redaksional,deskriptif,substansial maka dihasilkan sejumlah fakta yang dilanjutkan dengan rekomendasi terhadap Pemkab Minahasa.

“Sebagai organisasi profesional pecinta alam sekaligus pemerhati lingkungan , FKPA Sulut, terpanggil untuk menyelamatkan alam, amat terlebih lokasi Konservasi Air Kolongan Desa Sea ini merupakan bagian vital penghasil sumber air yang perlu dijaga dan dilestarikan,” tukas Mawitjere Minggu, (30/05/2021).

Gerakan spontanitas warga yang menolak pembangunan perumahan oleh PT BML di kawasan mata air Kolongan Desa Sea Pineleng Minahasa.

Lanjut dikatakan, Mawitjere, Tim Investigasi melakukan tugas dengan surat mandat dari Ketua Umum FKPA Sulut, Nanfie Tagah SPi yang terdiri dari Ketua Harian FKPA, drg.Marvrits Kanter, Steven Sumolang M.si, Brury Sondakh SIP, Chrystshinov, Mawitjere,M.Th, Bodewyn Talumewo SS, Yori Gala dan Tevri Ngantung.

Dari penelusuran mendalam tim ini, didapati 21 fakta yang membuat FKPA Sulut secara tegas mengeluarkan rekomendasi untuk Pemkab Minahasa.

“Rekomendasi kami adalah, pertama, Pemkab Minahasa meninjau kembali ijin yang telah dikeluarkan bagi PT BML untuk pembangunan perumahan di lokasi tersebut dan segera memerintahkan PT BML menghentikan pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut. Kedua, PT BML tidak melanjutkan pelaksanaan proyek pembangunan perumahan di lokasi tersebut,” tandas Mawitjere.

Proses investigasi di lokasi kawasan Konservasi Mata Air Kolongan Desa Sea

Ditambahkan Mawitjere, “Tim FKPA Sulut bekerja tidak diatas kepentingan sekelompok orang tertentu, hal ini semata untuk kelestarian mata air Kolongan dei kemaslahatan orang banyak yang nantinya akan diwariskan untuk anak cucu,” kunci Pendeta Mawitjere.(Rubby Worek)

Adapun hasil Investigasi Tim FKPA Sulut sebagai berikut ;   

1. Mata air Kolongan Desa Sea berlokasi di ujung Selatan Desa Sea (peta terlampir). 

2. Mata air Kolongan Desa Sea adalah sumber air bersih utama sebagian besar masyarakat Desa Sea. 

3. Mata air Kolongan Desa Sea adalah salah satu dari 6 (enam) titik mata air yang ada di kawasan lindung hutan mata air desa Sea (peta relampir) sesuai PERDA KAB.MINAHASA No 1 tahun 2014 tentang TATA RUANG MINAHASA 

4. Pasal dan ayat dalam PERDA KAB. MINAHASA NO.1 TAHUN 2014 tentang TATA RUANG MINAHASA, yang menjadi salah satu landasan hukum bagi keberadaan mata air di desa Sea adalah:  

Pasal 24 yaitu,

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, terdiri atas: 

a. kawasan cagar alam geologi; 

b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan 

c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 

(4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kawasan imbuhan air tanah; dan 

b. kawasan sempadan mata air. 

 (6) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di kawasan sekitar mata air Uluna, Lewet, Makalisung, Leleko, Noongan, Sendangan, Kinali, Warembungan, Sea, Tateli, Kalasey, Makalonsouw, Tounsukun dan Tanawangko, Rerer, Kolongan, Kanonang, Tombasian, Popoh, Tuloun, Marawas, dengan ketentuan daratan sekurang-kurangnya dengan radius (jari-jari) 200 meter di sekitar mata air. 

5. Kurang lebih 180 meter dari mata air Kolongan desa Sea (ditarik garis lurus), tidak sampai 200 meter 5 titik mata air lainnya, ada lokasi yang sementara dilakukan proses pembangunan perumahan oleh PT (BML) – Luas Area pembangunan perumahan tersebut ialah + 30 ha. – Proses pekerjaan kini telah berada di tahap penataan landscape (penggusuran pepohonan, tetanaman dan perataan tanah). 

6. Oleh karena lokasi pembangunan perumahan oleh PT BML jaraknya tidak sampai 200 meter dari mata air Kolongan dan lima mata air lainnya, maka pembangunan tersebut melanggar PERDA Kabupaten Minahasa no 1 tahun 2014,  

7. Karena proyek pembangunan perumahan oleh PT BML di lokasi yang dimaksud bertentangan dengan PERDA Minahasa nomor 1 tahun  2014, maka  izin terkait yang dikeluarkan untuk pembangunan perumahan tersebut adalah cacat hukum. 

8. Pekerjaan pembangunan perumahan tersebut ditolak oleh sekelompok besar masyarakat, didukung oleh sekelompok masyarakat, dan sejumlah kecil masyarakat bersikap non reaktif terhadap persoalan pembangunan perumahan tersebut. 

9. Kelompok masyarakat pendukung, mendukung pembangunan perumahan tersebut dengan alasan pihak perusahan telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan pemerintah namun tidak tahu menahu dengan peraturan dan perundangan yang terkait dengan konservasi mata air. 

10. Kelompok masyarakat penolak, menolak pembangunan perumahan tersebut dengan alasan: 

– Telah mengancam keberadaan mata air Kolongan dan 5 titik mata air lainnya yang ada di hutan mata air desa Sea. 

– akan mengakibatkan bencana banjir  yang lebih parah – sebelum dilakukan olah landscape, telah terjadi banjir kecil dikala cuaca hujan lebat, setelah dilakukan penggusuran pepohonan dan tetanaman, terjadi banjir dengan volume yang cukup besar (foto-foto terlampir). 

– Pihak perusahan belum pernah mensosialisasikan AMDAL kepada masyarakat, padahal salah satu persyaratan sebagaimana termaktub dalam UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup ialah, sebelum proses pembangunan dilaksanakan, pihak perusahan harus menyusun AMDAL dan ketika telah memperolehnya harus mensosialisasikan dokumen AMDAL tersebut kepada masyarakat. Sampai saat ini, dokumen AMDAL tersebut belum pernah diperlihatkan kepada masyarakat. 

11. Dalam penyusunan AMDAL, pihak PT BML tidak melibatkan masyarakat sekitar secara representative dan tidak dilakukan secara transparan. Hal ini melanggar UU no 32 tahun 2009. 

12. Perkebunan dan hutan yang ada di sekitar mata air Kolongan adalah penopang utama untuk distribusi air dari mata air Kolongan dan 5 titik mata air lainnya. Penggusuran kebun dan hutan seluas 30 ha mengakibatkan telah berkurangnya debit produksi air dari mata air Kolongan da n rusaknya 1 titik mata air yang memeang berada di lokasi pembangunan. 

13. Sejak awal terbentuknya desa Sea, Secara turun-temurun dan tradisi adat istiadat, masyarakat desa Sea terus berupaya menjaga kawasan hutan mata air Kolongan karena kawasan hutan tersebut menyimpan air yang keluar dari mata air Kolongan, yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih – Menjaga hutan mata air Kolongan merupakan komitmen adat masyarakat desa Sea. Salah satu contoh, ketika di tahun 2016, ada perusahan yang melakukan pengeboran sumur yang berlokasi di samping lokasi pembangunan perumahan PT BML sekarang,  masyarakat bersama pemerintah desa Sea bersatu menolak penggalian sumur tersebut karena akan mengganggu eksistensi mata air Kolongan, dan proyek penggalian sumur tersebut dihentikan. 

14. Keberadaan mata air Kolongan kini hanya ditopang oleh hutan yang luasnya tidak sampai 1 ha lagi di sebelah atas (selatan) dan tidak sampai 1 ha lagi di sebelah bawah (utara). 

15. Ketentuan pemerintah dalam PERDA  MINAHASA NO.1 Tahun 2014 tentang TATA RUANG MINAHASA bahwa area hutan radius 200 meter sekitar mata air harus dilindungi, dan jika ditarik garis lurus dari titik mata air Kolongan ke lokasi pembangunan perumahan hanya didapati jarak 180 meter – Menurut pihak perusahan, jarak mata air dan lokasi pembangunan perumahan mencapai lebih dari 200 meter, namun itu karena mereka menarik garis yang agak melingkar, bukan garis lurus. 

16. Bagaimanapun, lokasi pembangunan perumahan yang besarnya sekitar 30-an ha itu adalah daerah resapan air, apalagi lokasi nya tepat berada di atas mata air Kolongan. Bila daerah resapan ini dijadikan sebagai daerah perumahan maka dapat diprediksi akan terjadi 3 hal: 1) debit air mata air kolongan akan semakin berkurang, dan 2) Air yang diproduksi mata air Kolongan akan keruh, dan ini mulai terjadi. Ketika perkebunan dan hutan di lokasi pembangunan perumahan belum di gusur, sekalipun terjadi hujan lebat, air mata air Kolongan tetap jernih, namun ketika telah dilakukan penggusuran, saat terjadi hujan, air mata air Kolongan mulai menjadi keruh, 3) ancaman bencana banjir terhadap penduduk desa Sea sampai ke masyarakat yang ada di bawah desa Sea: Malalayang, Kalasey, Tateli akan semakin parah. 

17. Bila lokasi 30 ha tersebut menjadi lokasi perumahan dan telah terisi dengan penduduk, dapat diprediksi akan mempengaruhi keberadaan keanekaragaman hayati yang hidup di hutan yang berada tepat berbatasan dengan perumahan tersebut. Keanekaragaman hayati seperti burung-burung dan beraneka flora dan fauna di dalamnya pasti akan  merasa terganggu oleh kebisingan dan aktivitas penduduk perumahan tersebut dan akan meninggalkan hutan yang luasnya tidak sampai 1 ha tersebut, padahal semuanya merupakan mata rantai kehidupan dari hutan mata air Kolongan. 

18. Keberadaan penduduk perumahan tersebut nanti, pasti akan menghasilkan limbah-limbah rumah tangga, yang bisa mencemari mata air Kolongan – Setiap rumah pasti akan memiliki septik tank yang akan digali ke dalam tanah, yang sekalipun dilakukan betonisasi, tetap akan meresap sampai ke saluran distribusi air di bawah dan sekitarnya sampai mencemari mata air Kolongan. 

19. Sejak tahun 2009, ada papan plang yang berisi larangan penebangan pohon dan pengrusakan hutan yang ditancapkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Minahasa di lokasi hutan mata air Kolongan (foto terlampir). Namun ketika PT BML hendak memulaikan proyek pembangunan perumahan tersebut, papan tanda larangan tersebut tidak tertancap lagi di tempatnya alias hilang entah diambil siapa. 

20. UU no.17 tahun 2019 berkata: 

Ø Pasal 24 Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. 

Ø Pasal 25 Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan: a. terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai; b. kerusakan sumber air…; c. 

terganggunya upaya pengawetan air dan d. pencemaran air. 

Ø Pasal 26  

(1) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan air tanah, cekungan air tanah, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan dan kawasan pantai. 

21. Mengacu pada UU no 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, UU no 37 tahu  2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, UU no 32 tahun 2009 dan PERDA no 1 tahun 2014 Kabupaten Minahasa, maka Hutan Mata Air Kolongan dan mata air lainnya yang ada di desa Sea berada pada kawasan lindung yang harus terus dijaga agar tidak mengalami gangguan, kerusakan dan kepunahan. Namun, aktivitas pembangunan perumahan oleh PT BML di lokasi yang berjarak tidak sampai 200 meter dari titik mata air Kolongan, sementara mengancam keberadaan mata air tersebut dan karena itu kegiatan pembangunan perumahan di lokasi tersebut adalah bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan tersebut di atas. 

 Sumber  : Tim Investigasi FKPA Sulut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending