Tanggulangi Wabah Covid-19, Pemda Diminta Gunakan Dana Belanja Tak Terduga APBD

Tanggulangi Wabah Covid-19, Pemda Diminta Gunakan Dana Belanja Tak Terduga APBD
Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal ZA. (Sumber: Humas BNPB)

KlikJAKARTA – Pemerintah daerah diminta menggunakan dana belanja tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggulangi wabah Covid-19 di wilayahnya masing-masing, sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian.

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri Safrizal ZA menyampaikan, hal tersebut merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.

“Pada lampiran surat edaran, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan delapan macam langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung penanganan wabah ini,” kata Safrizal dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Pertama, dana belanja tak terduga dapat digunakan untuk penyelidikan kontak dekat, penyelidikan epidemologis, termasuk biaya alat dan upah petugas. “Kemudian bidang pencegahan darurat dapat digunakan untuk pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat,” terang Safrizal.

Selanjutnya, dana dapat disalurkan untuk pos biaya evakuasi pasien, termasuk pengurusan jenazah pasien meninggal dunia dan pengadaan alat-alat evakuasi. Keempat, pengadaan air bersih dan alat sanitasi seperti MCK darurat dan sistem pengolahan limbah, mengingat wabah Covid-19 sangat terkait dengan kebersihan.

Berikutnya, untuk tiga pos dana berturut-turut, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, serta kebutuhan papan, baik yang disediakan bagi pasien maupun petugas medis yang menjadi garda depan dalam penanganan wabah.

Yang terakhir, dana belanja tak terduga dapat dipakai untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, misalnya membeli alat-alat kesehatan. “Seperti ventilator, obat-obatan, disinfektan, dan juga termasuk uang lelah untuk petugas yang bekerja siang dan malam,” sebutnya.

Sejauh ini, Kemendagri telah mengeluarkan tiga kebijakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19 di wilayah masing-masing. Yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah, yang dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ, serta buku pedoman cepat.

Baca Juga :  Masih Banyak Yang Belum Patuhi Aturan, Wali Kota Manado Ajak Semua Pihak Kaji Kemungkinan Pengajuan Permohonan PSBB

“Buku sudah disebarkan dalam bentuk soft copy sebagai respon cepat dari Kemendagri. Tim kami menyusun dan mengkompilasi praktik pengalaman di Wuhan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia,” jelas Safrizal.

(Sahril Kadir)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply