Begini Tanggapan Tim 7 ASK Atas Putusan KPPU Yang Memberikan Sanksi Kepada GRAB dan TPI
Connect with us

Headline

Begini Tanggapan Tim 7 ASK Atas Putusan KPPU Yang Memberikan Sanksi Kepada GRAB dan TPI

Published

on

Tim 7 ASK dan KPPU

KlikJAKARTA – Tim 7 ASK (Angkutan Sewa Khusus) memberikan tanggapannya atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 13/KPPU-I/2019.

Dalam putusan itu, PT Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) diberikan sanksi terkait jasa angkutan sewa khusus, oleh KPPU.

GRAB dikenakan denda sebesar Rp 7,5 miliar karena dinilai melanggar Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan denda Rp 22,5 miliar atas Pasal 19 (d).

Sementara TPI diberi denda Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar karena melanggar pasal yang sama dalam Undang-undang tersebut.

Berkaitan dengan sanksi tersebut, Tim 7 Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang anggotanya pada tingkat audiensi, penyelidikan, penyidikan dan persidangan hadir memberikan keterangan dan kesaksiannya mewakili organisasinya masing-masing, memberikan tanggapannya.

Berikut tanggapan Tim 7 ASK melalui rilis resmi yang diterima KlikNews, pada Minggu (5/7/2020).

  1. Menghormati dan memberikan apresiasi serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
  2. Menghormati dan memberikan apresiasi atas rekomendasi Majelis Komisi kepada KPPU untuk memberikan saran kepada Kementerian Perhubungan terkait implementasi kebijakan Kuota ASK dengan berpegang pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;
  3. Menghormati dan memberikan apresiasi atas rekomendasi Majelis Komisi kepada KPPU untuk memberikan saran kepada Kementerian UMKM dan Koperasi terkait advokasi pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi, dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan ASK;
  4. Bahwa GRAB dan TPI terbukti melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mendatangkan Keadilan bagi pengemudi angkutan sewa khusus baik perorangan (UMK) maupun berbadan hukum non TPI atas Skandal Order Prioritas yang telah terjadi;
  5. Bahwa putusan KPPU telah mendukung terciptanya atmosfer usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat khususnya dibidang transportasi darat berbasis aplikasi bagi pelaku usaha UMKM dan Koperasi;
  6. Bahwa putusan KPPU menaikkan optimisme publik/masyarakat terhadap kredibilitas Lembaga Negara KPPU dalam menciptakan keadilan berusaha yang menyumbang kepada kesejahteraan khususnya bagi pelaku usaha UMK dan koperasi, sehingga turut mengurangi jumlah pengangguran dengan distribusi income yang lebih merata;
  7. Bahwa putusan KPPU telah mencegah terciptanya monopoli di sektor transportasi online;

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending