PTUN Kabulkan Permohonan Hanura Kubu Daryatmo, Ini Tanggapan Jacko
Connect with us

Headline

PTUN Kabulkan Permohonan Hanura Kubu Daryatmo, Ini Tanggapan Jacko

Published

on

PTUN

KlikSULUT – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara resmi mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Daryatmo, lewat putusan sela yang memerintahkan penundaan pemberlakuan SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor M.HH-01.AH.11.01, pada Senin (19/3/2018) kemarin.

 

Dalam SK Kemenkumham tersebut, Kemenkumham mengakui kepengurusan yang dipimpin Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Hery Lontung. PTUN juga mengembalikan kepengurusan Hanura sesuai SK 22, dimana OSO sebagai Ketua Umum dan Sekjen Sudding.

 

Lantas bagaimana tanggapan DPD Hanura Sulut versi OSO-Lontung? Berikut hasil wawancara KlikNews dengan Ketua DPD Hanura Sulut versi OSO-Lontung, Jackson Kumaat (Jacko), Selasa (20/3/2018).

 

“Terkait dengan keputusan PTUN Jakarta, bahwa keputusan tersebut bersifat sela dan tidak mengganggu proses keabsahan SK Menkumham.‎ Keputusan PTUN itu adalah menunda pelaksanaan SK Menkumham bukan membatalkan dan tidak bersifat menggugurkan. Itu hal biasa dalam demokrasi dan hukum TUN,” terangnya.

 

Selama putusan belum tetap atau inkrah, lanjut dia, maka putusan sela adalah progresif atau maju, dan tidak berlaku surut. “Sehingga semua produk putusan pasca SK Kemenkumham adalah sah. Sampai ada keputusan hukum tetap,” ungkapnya.

 

“Ketua Umum Partai Hanura adalah Oesman Sapta hasil Munaslub Bambu Apus 2016 dan hak prerogratif Ketua Umum sesuai amanat Rapimnas Bali 2017 untuk melakukan restrukturisasi, reposisi kepengurusan termasuk mengganti Sekjen. Dengan demikian, tiada yang berubah karena putusan sela PTUN,” tegasnya.

 

Senada dikatakan Sekretaris DPD Hanura Sulut versi OSO-Lontung, Baso Affandi. Bahkan, dia menjelaskan secara rinci tentang Putusan Sela. “Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan,” terangnya.

 

“Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja,” jelasnya.

 

“Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir,” sambungnya.

 

“Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri,” tandasnya.

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending