KlikMANADO – Penolakan terhadap menjamurnya transportasi online terus berlanjut. Setelah sehari sebelumnya terjadi di Manado, puluhan sopir taksi beserta angkutan kota Kabupaten Purworejo, mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Purworejo, Kamis (19/10/2017).

Mereka menuntut taksi online tidak diizinkan beroperasi di Purworejo. Para sopir taksi datang dengan membawa armada taksi dan angkot masing-masing dan diparkir memenuhi halaman kantor dishub.

Julius Tri Budiono, Kordinator aksi, mengungkapkan, keberadaan transportasi online di Purworejo sangat merugikan taksi konvensional. Makanya, mereka menuntut agar angkutan berbasis online seperti tidak boleh beroperasi.

Selain itu, mereka meminta Dishub Purworejo menetapkan tarif trayek yang seimbang. Pasalnya, tarif transportasi online jauh lebih murah.

Tidak hanya itu, dishub juga dituntut segera bertindak tegas. Bukan hanya terkait operasionalnya saja, tapi juga menghapus aplikasi Grabcar.

“Kalau izin saja belum ada, berarti kan ilegal. Oleh karena itu kami minta dishub bertindak tegas. Kami juga minta aplikasi Grabcar dihapus,” kata Julius di sela-sela aksi.

Menurut dia, tarif yang lebih mahal menjadi salah satu penyebab sepinya penumpang taksi konvensional. “Tarif kami ditentukan oleh dishub, padahal tarif itu lebih mahal dari Grabcar, makanya kami juga sepi penumpang,” lanjutnya.

Sementara itu Agus Supriyanto, Kepala Dishub Purworejo, menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghapus aplikasi online itu.

“Aturan yang melarang Grabcar memang belum ada, jadi hingga kini kami juga belum bisa bertindak. Mereka pun juga tidak izin. Jadi kami tidak bisa mencabut izin itu. Terus mengenai penghapusan aplikasi itu wewenangnya Kominfo bukan Kemenhub,” ucapnya.

Senada dikatakan, Kasat Lantas Polres Purworejo AKP Himawan Aji Angga. Menurutnya, hingga kini belum ada payung hukum yang mengatur tentang pelarangan operasional Grabcar.

Dia menjelaskan, taksi konvensional juga bisa memasang aplikasi yang sama sehingga tidak ketinggalan zaman. “Kita juga tidak bisa menilang mereka karena pakai plat hitam, kecuali ada pelanggaran lalu lintas. Penumpang pun pasti akan mencari yang mudah dan murah,” katanya.

Mereka berencana menyampaikan aspirasinya untuk bertemu dengan Kominfo. Mereka akan meminta tuntutannya bisa terpenuhi.

(Tim)