Connect with us

Nasional

Sulut Ikut Sertakan 4 Personel di Muktamar Nasional ke-31 PII

Published

on

PW PII Sulut saat dilantik beberapa waktu lalu.

KlikSULUT – Pelajar Islam Indonesia (PII) dipastikan menggelar Muktamar Nasional ke-31 PII, di Jakarta, pada 10-14 Maret 2021.

PW PII Sulawesi Utara (Sulut) pun dipastikan mengikuti event nasional yang akan memilih Ketua Umum PB PII periode berikutnya.

Ketua PW PII Sulut Elda Roring mengungkapkan, pihaknya siap mengirimkan peserta dalam event nasional yang juga sangat penting menentukan gerak langkah organisasi pelajar Islam tertua di Indonesia ini.

“Utusan PW PII Sulawesi Utara terdiri dari 4 orang. Yaitu dari pengurus wilayah 2 orang, yaitu Wahyuni Daud sebagai Departemen Training, Ta’lim dan Kursus, serta Agung Gumelar sebagai Departemen Hubungan Masyarakat. Lalu dua peserta lagi adalah Ketua PD PII Kota Manado (Rizal Kuengo) dan Anggota PD PII Kota Bitung (Wowor),” ujarnya, Selasa (9/3/2021).

Empat peserta dari Sulut ini, lanjut dia, diberangkatkan dengan dua kloter. “Kloter pertama diberangkatkan Senin 8 Maret 2021, dan kloter kedua berangkatkan Selasa 9 Maret 2021,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nasional

Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB, Hinca: Keadilan Sudah Tiba di Tempatnya

Published

on

Hinca Panjaitan

KlikJAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya mengumumkan keputusan terkait kisruh dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada Rabu (31/3/2021) siang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang dinyatakan ditolak.

Ditolaknya permohonan tersebut, kata Laoly, didasarkan atas sejumlah alasan. Di antaranya adalah tidak adanya rekomendasi dari DPC maupun DPD.

Sementara itu, hasil pengumuman tersebut disambut hangat para kader Partai Demokrat. Mereka menilai ditolaknya permohonan KSP Moeldoko sudah tepat.

Adapun Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan langsung memberikan cuitannya dalam media sosial Twitter, beberapa saat usai konferensi pers Menkumham dan Menko Polhukam.

Dalam cuitannya, mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini mengatakan bahwa keadilan sudah tiba di tempatnya.

“Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, kisruh di tubuh partai berlambang Mercy ini berawal ketika AHY mengeluarkan tudingan adanya upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat oleh sejumlah mantan kader dan pejabat negara.

Tak lama kemudian, muncul KLB Deli Serdang pada 5 Maret lalu, yang memutuskan mengangkat KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Setelah itu, keduanya saling mengklaim dan saling melontarkan tudingan.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Nasional

Bima Arya Terpilih Ketua, Ini Susunan Pengurus Apeksi Hasil Munas VI

Published

on

Ketua Apeksi hasil Munas VI, Bima Arya Sugiarto. (Sumber Foto: Kompas)

KlikJAKARTA – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), dalam Munas VI Apeksi, Kamis (11/2/2021).

Informasi yang dihimpun KlikNews menyebutkan bahwa terpilihnya Wali Kota Bogor tersebut tidak membutuhkan waktu lama. Pasalnya, pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Apeksi
Foto bersama dengan Presiden Joko Widodo. (Sumber Foto: Istimewa)

Berikut susunan pengurus Apeksi hasil Munas VI:

Dewan Pengawas

Ketua: Syarif Fasha (Wali Kota Jambi)

Anggota: Airin Rachmi Diany (Wali Kota Tangerang Selatan)

Anggota: Taufan Pawe (Wali Kota Parepare)

Pengurus

Ketua: Bima Arya Sugiarto (Wali Kota Bogor)

Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi: Marthen Taha (Wali Kota Gorontalo)

Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kerja Sama: Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang)

Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Perkotaan: Ibnu Sina (Wali Kota Banjarmasin)

Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan: Abdullah Abubakar (Wali Kota Kediri)

Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum: Rhido Yahya (Wali Kota Prabumulih)

Sekretaris: Sri Indah Wibi Nastiti (Direktur Eksekutif)

Bendahara: Dewanti Rumpoko (Wali Kota Batu)

(***)

Continue Reading

Nasional

Belajarlah Dari Kalbar dan Riau Tentang Penanganan Covid-19

Published

on

Prof Wiku Adisasmito. (Sumber Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)

KlikJAKARTA – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengajak pemerintah daerah untuk belajar dari kabupaten dan kota pada dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat (Kalbar) dan Riau. Pasalnya, dua provinsi tersebut memiliki daerah zona kuning atau risiko rendah yang mendominasi.

“Kami telah mengidentifikasi dengan pemerintah setempat untuk dapat mengidentifikasi upaya penanganan apa yang dilakukan di provinsi tersebut sehingga penularan dapat ditekan dengan baik,” ungkapnya dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/2/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Melihat rincian per kabupaten dan kota, di Kalimantan Barat memiliki total 10 kabupaten dan kota zona kuning atau 71 persen dari total kabupaten dan kotanya. Zona oranye sebanyak 4 kabupaten/kota. Upaya khusus yang dilakukan dengan cara menjaga semua titik masuk ibukota Pontianak, dengan koordinasi yang intensif antara Satgas dan Dinkes Kesehatan Kalimantan Barat, baik di titik bandara dan pelabuhan laut.

Lalu, swab PCR dan fasilitas karantina mandiri disiapkan pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Unit Pelatihan Kesehatan, yang fokus pada penjagaan kesehatan dan asupan gizi yang baik. Agar imunitas meningkat oleh tim ahli gizi khusus yang diperbantukan. Selain itu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan dilakukan secara masif.

Perkembangan di Riau, memiliki 8 kabupaten/kota zona kuning atau 67 persen dari total kabupaten/kotanya. Hasil koordinasi dengan Dinkes Riau, upaya penanganan yang dilakukan pada penguatan tracing (pelacakan) dan penelusuran kontak erat, tidak hanya dilakukan pada keluarga, tetapi juga pada orang-orang yang berinteraksi dalam aktivitas selama 10 – 14 hari ke belakang.

Meskipun kapasitas testing ya masih rendah, namun upaya dialihkan menjadi edukasi masif untuk isolasi mandiri selama 14 hari pada kontak erat. Penyediaan tempat tidur tambahan pada ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan juga menjadi pendorong angka kesembuhan.

Selain itu, protokol kesehatan ditegakkan lebih serius dengan dibentuknya peraturan daerah tingkat provinsi sebagai payung hukum bagi 12 kabupaten/kota di Riau, untuk menegakkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Kami harap apa yang dilakukan oleh kedua provinsi ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi provinsi lainnya, agar meningkatkan penanganan semaksimal mungkin. Berlomba-lomba lah untuk menekan penularan sehingga zonasi risikonya dapat berpindah menjadi zona kuningbdan hijau,” pesan Wiku.

Disamping itu, ia kembali mengingatkan bahwa peta zonasi risiko merupakan salah satu bentuk kategorisasi tingkat penularan pada sebaran kabupaten/kota. Dan peta ini memudahkan untuk melihat risiko penularan pada masing-masing daerah di Indonesia.

Dari perkembangan terkini, warna yang mendominasi peta zonasi masih zona oranye atau risiko sedang, sejumlah 322 kabupaten/kota atau 63% dari total kabupaten/kota. “Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah dan masyarakat, penting untuk segera melakukan perbaikan,” katanya.

(***)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending