Statement Sekretaris DPRD Sulut Minta JAK Kembalikan Mobnas Dapat Tanggapan Negatif
Connect with us

Sulut

Statement Sekretaris DPRD Sulut Minta JAK Kembalikan Mobnas Dapat Tanggapan Negatif

Published

on

James Arthur Kojongian

KlikSULUT – Statement Sekretaris DPRD Sulut Gledy Kawatu, pada beberapa media online, yang meminta Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK) mengembalikan mobnas (mobil dinas), ternyata mendapat tanggapan negatif masyarakat.

Bahkan, beberapa di antaranya menilai adanya kejanggalan dan ketidakberesan pada diri Gledy, sebagaimana diungkapkan Hary Mokodompit, tokoh masyarakat asal Bolmong Raya.

Dia bahkan tak tanggung-tanggung mengatakan bahwa Sekretaris DPRD Sulut Gledy Kawatu makin keluar dari rel regulasi. “Mestinya Sekwan mengacu pada Surat Kemendagri. Bukan sesuka hati memberi pernyataan ke publik yang mengundang kontroversi,” ketusnya, pada Jumat (30/4/2021).

Dia juga menilai apa yang diungkapkan Gledy bukan sekadar lucu. “Bukan lagi lucu. Tapi pernyataan di media yang disampaikan Sekwan Gledy Kawatu di luar batas aturan. Sepertinya beliau mau melampaui aturan, ini betul-betul memalukan,” timpalnya.

“Apa dasarnya meminta JAK kembalikan mobnas? Seharusnya Sekwan mengacu pada keputusan resmi Mendagri atau Kemendagri. Kesannya, Sekwan seperti didesak. Begitu tendensius sejak insiden JAK ini bergulir,” tegas Mokodompit.

Hary menyarankan Kawatu menghentikan pernyataan-pernyataan yang membuat publik tertawa. “Ketika Sekwan mengerti posisi dan menghormati aturan main, maka seluruh mekanisme yang tengah berproses akan berjalan lebih bermartabat,” sarannya.

“Kita semua telah mengetahui proses di Kemendagri sedang berlangsung. Pihak Pemprov dalam hal ini Sekwan diminta melengkapi beberapa syarat atau anggaplah bukti atas rekomendasi mereka agar JAK diberhentikan dari wakil rakyat. Lalu bukti-bukti itu sampai saat ini terbengkalai, alias gagal dipenuhinya. Artinya, Sekwan harus jujur dalam soal ini. Bahwa bukti tidak cukup, dan JAK sah sebagai wakil rakyat. Aturan di manapun tidak dapat begitu saja menganulir hak JAK sebagai wakil. Beliau sah dan wajar menggunakan fasilitas selaku seorang Ketua DPRD Sulut saat ini. Aneh ya, Sekwan meminta fasilitas yang digunakan JAK agar dikembalikan,” sambungnya.

Di tempat terpisah, JAK saat dikonfirmasi mengaku sangat menjunjung tinggi hukum. Politisi muda ini bahkan mengaku akan siap, tanpa diminta Sekretaris DPRD Sulut, mengembalikan semua fasilitas negara, jika surat dan putusan resmi dari Kemendagri telah turun.

JAK berharap semua pihak bisa mematuhi aturan yang berlaku dengan tidak mendahului proses yang sedang berjalan. “Tanpa diminta pun saya kembalikan fasilitas tersebut, asalkan keputusannya sudah bulat dan final. Yang terjadi kan belum ada keputusan,” tegas JAK.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending