Penonaktifan Sri Manalip Harus Jadi Pelajaran Setiap Kepala Daerah
Connect with us

Hukrim

Penonaktifan Sri Manalip Harus Jadi Pelajaran Setiap Kepala Daerah

Published

on

Manalip

KlikSULUT – Penonaktifan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip harus dijadikan pelajaran berharga bagi setiap kepala daerah untuk tidak main-main dengan undang-undang.

 

“Semoga ini menjadi yang pertama dan terakhir dialami pemimpin daerah,” tegas Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo kepada Wakil Bupati Kepulauan Talaud Petrus Tuange untuk melaksanakan kewenangan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Talaud, Jumat (13/1/2018) di Ruang kerjanya, didampingi Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong.

 

“Selain itu, jaga dan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi karena di Talaud akan melaksanakan pilkada. Juga tingkatkan koordinasi dengan pihak keamanan di Talaud,” pinta Wagub.

 

Kandouw berharap, Tuange bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat. “Sisa waktu yang ada sebagai Plt Bupati, pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan. Jangan melanggar aturan yang ada. Harus hormati dan jalankan dengan baik,” tegas Kandouw.

 

Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong membacakan Surat Keputusan Mendagri yang menonaktifkan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip.

 

Sementara itu, Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Tuange usai menerima SK berjanji akan meneruskan roda pemerintahan untuk kemajuan pembangunan daerah. “Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Tentunya ini merupakan amanah yang harus saya jalankan sesuai dengan undang-undang,” tutur Tuange.

 

Diketahui sebelumnya, Sri Wahyuni Manalip dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Talaud karena Manalip telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, tanpa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur dan Mendagri terlebih dahulu.

 

Mengupas Tuntas Makna “Maesaan”

 

Tim dari Kemendagri pun mendapati fakta tersebut setelah melakukan investigasi atas laporan Gubernur Sulut. Sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 29 tahun 2017 tentang izin ke luar negeri bagi pejabat negara yang juga diperkuat dengan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 76 ayat 2, kepala daerah yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus minta izin ke Kemendagri dan jika tidak akan dinonaktifkan.

 

Baca juga: Pemkot Imbau Warga Waspadai Penipuan Calo CPNS

 

(Janni Kasenda)

Advertisement

Trending