Sopir Angkutan Kota Demo, Ini Kata Kadishub Tomohon
Connect with us

Tomohon

Sopir Angkutan Kota Demo, Ini Kata Kadishub Tomohon

Published

on

KlikTOMOHON – Kehadiran taksi online di Indonesia memang sampai saat ini masih menuai pro dan kontra, bahkan aksi demo dari para sopir angkutan kota untuk menolak kehadiran taksi online terjadi dibeberapa tempat di wilayah Indonesia. Hal tersebut juga terjadi di Kota Tomohon, Kamis (24/11/17) puluhan  pemilik dan sopir angkutan dalam kota melakukan aksi demo damai di kantor walikota Tomohon untuk menolak kehadiran taksi online (Grab) karena menurut mereka kehadiran grab menyebabkan pendapatan mereka (sopir-red) berkurang.

 

 

Bukan hanya masalah taksi online, mereka juga meminta Pemerintah kota Tomohon dalam hal ini Dinas Perhubungan(Dishub) untuk meninjau kembali kehadiran para tukang di dalam terminal Beriman, karena setahu mereka terminal itu tempat pangkalan kendaraan angkutan umum bukan pangkalan ojek. Begitu juga dengan kehadiran wisata kuliner yang nota bene sangat merugikan, karena berada di pinggiran jalan dan angkutan dalam kota hanya pada jam tertentu bisa lewat dijalur tersebut. “Untuk itu kami berharap agar kawasan wisata kuliner bisa dipindahkan, dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan agar ditinjau kembali karena hal itu sangat merugikan kami,” ujar Roksi salahsatu peserta aksi demo damai tersebut.

 

 

Terkait hal tersebut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tomohon Steven Waworuntu, SSTP kepada sejumlah wartawan usai mendampingi Sekot Harold Lolowang, MSc dialog dengan perwakilan sopir menjelaskan terkait basis sopir angkutan kota Tomohon, sebagai instansi tekhis pihaknya akan bersama-sama dengan kepolisian untuk melaksanakan hal-hal yang menurut pertimbangan tekhnis dan hukum bisa dilaksanakan. Sebagai contoh, kalau tuntutan terkait AKDP yang masuk dalam Kota pihaknya akan melaksanakan penertiban, dan kalau terkait pelayanan dalam terminal pihaknya sementara dalam proses serah terima dengan provinsi.

 

 

“Dan menyangkut taksi online tentunya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang didalamya membicarakan tentang taksi online disini, pemerintah RI lewat Kementrian Perhubungan sudah menegaskan Taksi Online bisa beroperasi dengan 9 kriteria yaitu: 1. harus KIR, 2. Pengemudi harus ber SIM A Umum, 3. Tarif harus ada  batas atas dan bawah, 4. Ada sticker yang harus terpasang. 5. Setiap kota/kabupaten akan mendapat kuota berapa banyak yang akan beroperasi disuatu kota/kabupaten, 6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang bisa beroperasi disatu kabupaten/Kota berdasarkan TNKB di Kota tersebut, contoh Tomohon harus akhiran G, 7 Nama atau kepemilikan dalam STNK tidak bisa nama pribadi, 8. bisa nama pribadi kalau bernaung dibawah koperasi dan kalau koperasi minimal memiliki 5 kendaraan, 9. Pemilik aplikasi tidak bisa bertindak sebagai pengusaha angkutan hanya sampai pengusaha aplikasi,” jelas Waworuntu.

 

 

Terkait juga masalah kinerja Dishub yang dituntut dalam demo tersebut Waworuntu mengatakan pihaknya aka menerima apa saja yang disampaikan masyarakat, sebagai pemerintah tentunya harus siap menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat,”Kami sudah bekerja maksimal, kalaupun ada kelemahan itu adalah bagian yang mungkin akan kami perbaiki, dan semua fungsi pembinaan sudah kami lakukan,” ujar Waworuntu.

(Kicmy Ratag)

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending