Connect with us

Headline

Ini Pandangan dan Rekomendasi Partai Demokrat Tentang Isu Impor Senjata

Published

on

DPP Partai Demokrat

KlikJAKARTA – DPP Partai Demokrat memberikan pandangan dan rekomendasinya tentang isu impor senjata dan ketegangan antara TNI dengan Polri. Berikut pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat yang diterima KlikNews, Minggu (1/10/2017).

 

 

1. SITUASI YANG BERKEMBANG SAAT INI

 

a. Isu impor senjata yang disampaikan oleh Panglima TNI tanggal 22 September 2017 lalu, yang sempat menimbulkan kebingungan dan rasa ingin tahu yang tinggi dari masyarakat, ternyata hingga hari ini masih ada ekornya.

 

Informasi terkini tentang masuknya sejumlah senjata yang dipesan oleh pihak Polri, yang kini berada di Bandara Soekarno-Hatta, yang kemudian dijaga oleh pihak TNI karena dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya, bagai membenarkan sebagian pernyataan Panglima TNI tersebut. Informasi ini kembali memunculkan ketegangan horisontal di antara jajaran TNI-Polri.

 

b. Dari berbagai informasi yang kami dapatkan, ketegangan TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat mengganggu soliditas kedua institusi negara itu. Ketegangan di antara institusi yang memiliki posisi penting dalam pertahanan dan keamanan negara tersebut, dans ama-sama memiliki senjata, jelas tidak bisa dibiarkan.

 

Di waktu lalu, sepanjang sejarah perjalanan republik, sekali-kali memang terjadi perselisihan antara jajaran TNI dan Polri. Namun, perselisihan itu sifatnya lokal dan biasanya terjadi antara prajurit dan satuan di lapangan, sehingga dengan cepat bisa diselesaikan.

 

Pengalaman yang lalu juga menunjukkan bahwa cepatnya penyelesaian lokal tersebut dikarenakan para pimpinan TNI dan Polri kompak. Sekarang, dengan ketegangan yang justru terjadi antara unsur pimpinan kedua institusi itu, setiap perselisihan yang terjadi di lapangan sekecil apapun dapat berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki.

 

c. Masyarakat juga prihatin dengan pernyataan dan penjelasan yang sering berbeda dan juga berubah-ubah. Penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam. Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta munisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah.

 

Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah. Mana yang benar? Ditambah dengan ramainya pemberitaan di media sosial, yang nampak saling menyerang dan mendeskreditkan, terlepas mana yang “hoax” dan mana yang benar, membuat masyarakatpun ikut tegang dan saling berhadapan. Inipun tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan.

 

d. Dalam keadaan seperti ini, rakyat sungguh ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap, serta bukan sepotong-sepotong. Kata-kata “urusan senjata sudah selesai dan tak perlu dibicarakan lagi” tentu tidak memuaskan masyarakat kita.

 

Selesai bagaimana? Mana yang benar dan mana yang salah? Apalagi pihak-pihak yang “bersengketa” tidak menyampaikan penjelasan secara bersama kepada masyarakat kita. Dalam era demokrasi dan “open society”, masyarakat punya hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi (“the right to know”) di negeri ini.

 

2. MENGAPA JIKA DIBIARKAN SITUASI INI BISA BERKEMBANG KE ARAH YANG MEMBAHAYAKAN

 

a. Tanpa penjelasan yang lengkap, terbuka dan “concolidated” dari pemerintah, dan bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru. Di jajaran TNI dan Polri-pun pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial.

 

b. Tanpa upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik. Karena rasa cintanya kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut.

 

c. Pengalaman menunjukkan bahwa sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda.

 

Marilah sungguh kita cegah jangan sampai lembaga-lembaga negara, termasuk TNI, Polri dan BIN, melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan.

 

Sementara itu, para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik janganlah menarik-narik para petinggi TNI, Polri dan BIN ke dalam politik kekuasaan, tentunya yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan.

 

3. REKOMENDASI PARTAI DEMOKRAT

 

a. Kepada pemerintah disarankan untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah, berikan pula penjelasan yang utuh dan terbuka.

 

b. Di masa mendatang, jika ada permasalahan serupa, diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kabinet dan tidak perlu dibawa keluar, sehingga tidak menimbulkan ketidak tenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Negara dan pemerintah harus senantiasa membikin tenang masyarakatnya.

 

c. Di masa depan, diharapkan semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional. Kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh, jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah. Kejujuran adalah pilar kepercayaan (trust) masyarakat.

 

d. Demi tegaknya demokrasi dan keadilan, diharapkan lembaga-lembaga negara termasuk institusi BIN, Polri dan TNI, pusat maupun daerah, benar-benar netral dan tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan.

 

Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis. Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

 

Disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
Pada tanggal 1 Oktober 2017 di Jakarta
Sekretaris Jenderal
Ttd
Dr. Hinca Panjaitan

 

(Ayi)

Headline

Senator Djafar Alkatiri Minta Presiden Copot Oknum Komisaris dan Direksi PT Pelni Yang Batalkan Kajian Ramadan

Published

on

Senator Djafar Alkatiri
Senator Hi Djafar Alkatiri

KlikJAKARTA – Senator RI dari Sulawesi Utara Hi Djafar Alkatiri turut menyoroti pembatalan Kajian Ramadan di PT Pelni yang dilakukan komisaris dan direksi.

Menurut Djafar, pembatalan kajian agama pada Bulan Ramadan merupakan kebijakan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam.

“Karena itu tindakan arogansi, sewenang-wenang, tidak mendasar, diskriminasi, provokatif dan berbau SARA,” terangnya kepada KlikNews, Minggu (11/4/2021).

Apalagi, lanjut “Singa Podium” ini, kebijakan tersebut diikuti dengan pencopotan pejabat PT Pelni yang menyelenggarakannya.

“Itu tindakan sangat tidak profesional. Ini akibat komisaris dan direksi yang tidak memiliki pemahaman dan prasangka yang keliru,” tegas mantan Sekjen Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini.

Apalagi menganggap kajian Ramadan itu sebagai tindakan radikalisme. “Ini jelas tertuang dalam cuitan twitter-nya, yang menyebut bahwa ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme,” katanya.

Dia juga berpendapat, komisaris dan direksi PT Pelni telah menjadikan radikalisme sebagai jualan untuk tindakan diskriminasi dan intoleran. “Ini preseden buruk dan ancaman integritas bagi PT Pelni,” tegasnya, lagi.

Dia menegaskan, Kajian Ramadan itu bersifat umum dan terbuka. Apalagi sudah rutin dilakukan tiap tahun oleh PT Pelni dan dilaksanakan hanya secara online.

“Bahkan yang diundang adalah Penceramah yg sangat moderat, dikenal luas dan memiliki pemahaman keislaman yang dalam, seperti KH Kholil Nafis pengurus pusat MUI,” jelasnya.

“Ini sangat memukul integritas keulamaan MUI dan Ustadz Riza Syafiq Basalamah yang sangat dikenal luas masyarakat Indonesia dan kajian-kajiannya sangat terbuka dan mudah ditemukan di medsos,” sambung Ketua KB PII Sulut ini.

Dia juga mengingatkan oknum Komisaris dan Direksi PT Pelni, jangan memancing kegaduhan yang tidak pada tempatnya.

“Bangsa ini sedang berada pada titik nadir recovery kesadaran berbangsa. Rasa persatuan yang ternodai kebencian dan prasangka atas dasar agama jangan terulang lagi. Negeri ini hanya makmur dan maju jika kita bersatu dan menghargai keberagaman dan keberagamaan,” jelasnya.

Makanya, dia mengajak MUI, Ormas Islam, dan masyarakat luas, untuk meminta Presiden segera mencopot Komisaris dan Direksi yang terlibat secara sepihak dan tanpa dasar kuat memberhentikan Kajian Ramadan tersebut, hingga mencopot pejabat pelaksana acara tersebut.

“Jangan menganggap masalah ini sepele. Karena moralitas agama sangat penting untuk menjaga aspek profesionalitas dan prilaku bisnis yang sekarang sangat banyak penyimpangan, yang ujungnya bisa merugikan negara,” ungkapnya.

“Kalau perlu, oknum komisaris dan direksi yang melakukan tindakan intoleran dan diskriminasi yang gampang menjual isu tak berdasar itu, wajahnya diviralkan agar umat dan masyarakat tahu,” tambahnya.

Apalagi, lanjut dia, ada unsur mengajak semua BUMN melakukan tindakan serupa, seperti dilakukan mereka di PT Pelni.

“Ini sangat provokatif, tidak profesional dan mengancam kohesitas keberagaman dan keberagamaan,” timpalnya.

Dia juga meminta Jokowi sebagai presiden harus tegas merespons masalah ini, karena sangat dan sudah meresahkan masyarakat luas, khususnya umat Islam.

(***)

Continue Reading

Headline

Gempa M6,1 Guncang Jatim, 6 Meninggal Dunia

Published

on

804 gempa

KlikJAKARTA – Gempa dengan kekuatan M6,1 mengguncang beberapa wilayah Jawa Timur (Jatim), pada Sabtu (10/4/2021) pukul 14.00 WIB.

Guncangan gempa tersebut ternyata telah menimbulkan korban jiwa. Data BNPB per Sabtu (10/4/2021) pukul 18.00 WIB, tercatat total warga meninggal dunia berjumlah 6 warga dan 1 lain mengalami luka berat.

Rincian korban meninggal dunia, 3 orang meninggal dunia di Kabupaten Lumajang, sedangkan masing-masing 2 warga meninggal di antara wilayah Lumajang dan Kabupaten Malang dan 1 di Kabupaten Malang.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Lumajang mencatat ada titik pengungsian di Desa Kali Uling, Kecamatan Tempur Sari. Jumlah warga mengungsi masih dalam pendataan.

Sedangkan di Kabupaten Malang, Blitar, Trenggalek dan Tulungagung belum ada laporan warga yang mengungsi.

“Terkait kerusakan, BPBD beberapa wilayah masih terus melakukan pendataan di lapangan. Informasi sementara, BPBD Kabupaten Tulungagung menginformasikan kerusakan rumah rata-rata pada tingkat rusak ringan,” beber Raditya Jati, Kepala Pusdatinmas BNPB.

Di wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kota Malang, kata dia, kerusakan rumah pada kategori rusak ringan hingga sedang. Sedangkan di Kabupaten Lumajang, Malang dan Blitar, tingkat kerusakan rata-rata ringan hingga berat.

BNPB terus berkoordinasi dan memantau kondisi di lokasi bencana dengan berkoordinasi dengan BPBD di wilayah Provinsi Jawa Timur.

(***)

Continue Reading

Headline

AHY Silaturahmi dengan Haedar Nashir dan Buya Syafii Maarif

Published

on

Muhammadiyah
Suasana. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof KH Haedar Nashir dan Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Di Tiro Nomor 23, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, Sabtu (3/4/2021).

Usai pertemuan dengan PP Muhammadiyah, AHY melanjutkan silaturahmi dengan Buya Syafii Maarif secara virtual.

Pertemuan tersebut, sebagaimana rilis yang diperoleh dari Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, berlangsung selama lebih dari sejam.

Dalam kesempatan itu, AHY dan Haedar Nashir membahas empat hal yang berkaitan dengan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

AHY menyampaikan bahwa empat hal yang didiskusikan mulai dari menegakkan demokrasi, Pancasila, menjaga nilai-nilai keagamaan, dan juga persatuan dan kemajuan.

“Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana menegakkan demokrasi berpijak pada konstitusi yang berlaku di Indonesia ini. Kita tahu ujian dan tantangan demokrasi akan terus kita hadapi, termasuk di masa pandemi ini,” jelas AHY.

“Jadi, harapannya ke depan kita bisa sama-sama merawat demokrasi dalam semangat berpijak pada konstitusi yang berlaku,” sambungnya.

AHY, PP Muhammadiyah dan Buya Syafii Maarif
Silaturahmi secara virtual antara AHY dan Buya Syafii Maarif. (Sumber Foto: Istimewa)

Lanjutnya, hal kedua yang dibahas adalah Pancasila. “Terkait dengan Pancasila yang sudah menjadi keputusan negeri atau bangsa kita, harus terus dijaga, diterapkan sebenar-benarnya,” katanya.

“Jangan sampai kita mudah atau lantang menyuarakan tentang Pancasila, padahal kita tidak menerapkan itu dengan sejatinya. Tentu kita juga berharap Pancasila itu tidak jadi pelabelan saja, untuk satu kelompok melawan kelompok yang lain. Justru Pancasila sebagai konsensus bersama dan mengakomodasi segala perbedaan dan keberagaman di Indonesia,” lanjutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa kunjungan ke Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta sudah lama diniatkannya. “Dan telah saya haturkan kepada beliau (Ketua PP Muhammadiyah) niatan saya sejak awal, ketika saya mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, dan hari ini terjadi,” jelasnya.

“Kita tahu beliau (Buya Syafii Maarif) adalah seorang toko besar, guru bangsa, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman yang luar biasa dalam berbagai hal. Tadi saya juga menyampaikan harapan saya, untuk mendengarkan wejangan-wejangan dari beliau dan beliau tadi menitipkan berbagai pesan. Pesan-pesan secara khusus yang tadi saya dengarkan diantaranya adalah, ke depan semua elemen bangsa harus  bersatu padu untuk bisa menjaga demokrasi serta juga untuk mengejar ketertinggalan kita dan menjadikan Indonesia semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.

(***)

Continue Reading
Advertisement

Trending