Sidang Perdana, HTI Ajukan 41 Alasan Menggugat Pemerintah
Connect with us

Hukrim

Sidang Perdana, HTI Ajukan 41 Alasan Menggugat Pemerintah

Published

on

HTI

KlikJAKARTA – Sidang Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pencabutan status badan hukum HTI oleh pemerintah, digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (23/11/2017) kemarin.

 

Dalam sidang perdana tersebut, kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra menyebutkan 41 alasan sehingga kliennya menggugat keputusan pemerintah yang mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. “Intinya pembubaran HTI melanggar undang-undang dan asas pemerintah yang baik,” ujar Yusril.

 

Alasan gugatan di antaranya adalah doktrin khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Khilafah dianggap tidak masuk ke dalam paham yang dilarang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu tentang Organisasi Masyarakat yaitu atheisme, komunisme, dan marxisme.

 

Ditegaskan bahwa pemerintah telah mengabaikan asas demokrasi karena pembubaran dilakukan tanpa melalui keputusan pengadilan.

 

Selain itu, HTI juga mempersoalkan langkah pemerintah yang mencabut status badan hukumnya, tanpa merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

 

Pemerintah justru merujuk kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru terbit pada 10 Juli 2017.

 

Padahal, kata Yusril, pembubaran oleh pemerintah baru dilakukan pada 19 Juli 2017. “Artinya, ada waktu jeda sembilan hari antara Perppu Ormas dengan pembubaran HTI,” katanya.

 

“Apa yang dilakukan HTI melanggar perppu itu hanya dalam waktu sembilan hari itu? Hukum tidak boleh diberlakukan secara surut,” kata Yusril.

 

Yusril pun meminta pemerintah membuktikan adanya pelanggaran terhadap Perppu Ormas oleh HTI, dalam kurun waktu jeda sembilan hari itu.

 

Ormas itu akan menolak semua bukti yang dibawa pemerintah jika bukti terjadi sebelum Perppu Ormas dikeluarkan. Sebab, pemerintah sudah menggunakan Perppu Ormas itu untuk membubarkan HTI.

 

Sementara itu kuasa hukum Menkumham Hafzan Taher mengaku belum bisa menanggapi pembacaan gugatan oleh HTI tersebut. Meski demikian, dia mengaku akan memberikan bukti bahwa alasan yang diberikan HTI tidak benar.

 

Adapun majelis hakim hanya memberikan waktu seminggu kepada pemerintah untuk memberikan jawaban. Sidang selanjutnya akan digelar 30 November 2017 nanti, dengan agenda pembacaan tanggapan tergugat.

 

(Tim)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending