Sidang DKPP Manado, KPU Manado Bantah Aduan Jackson Kumaat
Connect with us

Humaniora

Sidang DKPP Manado, KPU Manado Bantah Aduan Jackson Kumaat

Published

on

KlikMANADO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diadukan Jackson Kumaat dan memberikan kuasa khusus kepada Victor Novriel Prestasiliano Kumajas, di Kantor Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut), Senin (5/8/2019) pagi tadi.

Dikutip dari website resmi DKPP, agenda sidang yang menjadikan Ketua dan Anggota KPU Kota Manado, yaitu Sunday Rompas, Jusuf Johanes Wowor, dan Ismail Harun sebagai pihak Teradu ini adalah mendengarkan pokok pengaduan dari Pengadu dan jawaban Teradu.


Dalam pokok aduannya, Pengadu menilai Teradu diduga telah melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b dan d, Pasal 3 huruf a,c,f dan g serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.


Para Teradu secara bersama-sama harus bertanggung jawab atas keluarnya Berita Acara Nomor 101/PL.02.6-BA/7171/KPU-Kot/V/2019 Tentang Kronologis Kejadian Pemindahan Tempat Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tuminting ke KPU Kota Manado, pada 6 Mei 2019 lalu.


Menariknya, sidang ini tidak dihadiri Kumaat maupun kuasa hukumnya, meski telah dipanggil secara laik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Meski demikian, majelis sidang memutuskan tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap para Teradu, Pihak Terkait dan Saksi yang dihadirkan para Teradu.


Dalam sidang itu, Ketua KPU Kota Manado Sunday Rompas sebagai Teradu I membantah seluruh dalil aduan serta bukti-bukti Pengadu dalam persidangan. Dia menjelaskan, pemindahan lokasi rapat pleno Rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Tuminting ke Kantor KPU Kota Manado didasari atas kondisi pleno sebelumnya yang berlangsung pada 21 April hingga 5 Mei 2019 di Kantor Kecamatan Tuminting.


“Sarat akan interupsi, debat yang berkepanjangan antara peserta rapat pleno, serta adanya penghitungan suara ulang, Yang Mulia,” jelas Sunday kepada majelis, sembari menegaskan bahwa pihak yang menandatangani Berita Acara DA1 adalah PPK Tuminting.


Anggota KPU Kota Manado Ismail Harun yang menjadi Teradu III menambahkan, pemindahan lokasi dilakukan setelah mencermati surat permohonan dari PPK Tuminting Nomor 18/PPK/TMTG/2019 bertanggal 6 Mei 2019.


Setelah mendengarkan keterangan Teradu, Saksi dan Pihak Terkait, majelis pun menutup sidang dan meminta mereka waktu tiga hari untuk melengkapi kesimpulan.


Hadir sebagai pihak Terkait yaitu Abdul Gafur Subaer dan Moch Syahrul selaku Anggota KPU Kota Manado. Hadir pula dua mantan PPK Tuminting sebagai saksi untuk memperkuat bantahannya terhadap dalil pengaduan Pengadu, yakni Eko Rizki Zakaria dan Yunita Ustira.


Sidang pemeriksaan ini dipimpin Harjono bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulut sebagai anggota majelis, yaitu Samsul Rizal Musa (unsur masyarakat), Meidy Tinangon (unsur KPU), dan Erwyn Malonda (unsur Bawaslu).


(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending