Akankah Setnov Buka 'Kran' Kasus Korupsi e-KTP?
Connect with us

Catatan Publik

Akankah Setnov Buka ‘Kran’ Kasus Korupsi e-KTP?

Published

on

KlikMANADO – Kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun bakal memasuki babak baru, setelah tersangka yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK, Minggu (19/11/2017) malam.

 

Tidak menutup kemungkinan, penahanan terhadap Setnov akan memunculkan nama lainnya sebagai tersangka baru. Novanto diyakini akan menyebut nama-nama lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

 

“Citra partai sedang dipertaruhkan, kalau ke depannya nanti Setnov terbukti bersalah, bisa jadi nyanyian Nazar yang lalu, dinyanyikan juga oleh Setnov. Tapi, inikan sudah kental dengan aroma politik, bisa ya, bisa tidak. Apakah Setnov bakal bersiul nanti. Yang pasti, ‘kran’ lebih lebar dibuka ada pada Setnov,” ungkap sumber, yang enggan disebutkan namanya, Senin (20/11/2017).

 

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi e-KTP mulai terkuak sejak tahun 2011, saat Konsorsium Lintas Peruri Solusi melaporkan PPK dan panitia tender e-KTP ke Polda Metro Jaya.

 

Nazaruddin pun sempat membeberkan 11 proyek yang menjadi bancakan DPR kepada penyidik KPK, pada 31 Juli 2013 lalu, termasuk e-KTP. Dari keterangan Nazaruddin itu, terkuak bahwa sejumlah nama besar diduga telah ikut terlibat.

 

Hingga kini KPK telah memeriksa sebanyak 283 orang sebagai saksi pada proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. KPK juga telah menetapkan beberapa orang tersangka.

 

Berkas mereka telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat dan telah memiliki ketetapan hukum tetap dari hasil sidang-sidang yang berlangsung. Mereka adalah Pejabat Komitmen proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugiharto, dan Irman Kuasa Anggaran dalam proyek E-KTP yang merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Yang teranyar adalah Nazarudin anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

 

Tak berhenti, KPK pun yakin masih ada aktor lain yang ikut menikmati uang dari hasil dugaan korupsi skandal proyek E-KTP ini, sehingga memeriksa sejumlah pejabat negara di gedung KPK. Mereka di antaranya yaitu mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua DPR RI Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

 

Nyanyian Nazaruddin tersebut seakan telah membuka kran pengungkapan aliran dana proyek pengadaan e-KTP, dan menggema di seantaro nusantara. “Novanto itu terlibat. Orang ini namanya tidak ada memang, tapi kalau urusan bagi-bagi duit APBN selalu ada dimana mana,” ujar Nazar seperti dikutip dari berbagai media.

 

Nazaruddin juga mengatakan kepada awak media secara terang-terangan bahwa Gubernur Sulut Olly Dondokambey menikmati uang dari proyek pengadaan E-KTP. “Itu Olly Dondokambey terima uang korupsi tapi kok aman-aman saja,” katanya.

 

Olly yang saat itu sebagai Ketua Banggar DPR RI dituding menerima uang korupsi e-KTP sebesar 1,2 juta dollar AS. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

 

Uang yang diterima Olly diduga diserahkan oleh Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang ditunjuk langsung untuk menjadi perusahaan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

 

Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, beberapa waktu lalu, sempat memenuhi panggilan KPK. Usai menjalani pemeriksaan, kepada wartawan dia mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat. “Ngak ada, saya nggak terlibat. Semua itu diusul oleh pemerintah. Kalian silakan tanya ke Mendagri dan Menteri Keuangan,” jelasnya, saat itu.

 

Sekarang ini, kita tinggal menunggu apakah Setya Novanto akan menguak secara keseluruhan tabir misteri kasus dugaan korupsi e-KTP itu. Wait and see.

 

(Janni Kasenda)

Advertisement

Trending