Senator Djafar Alkatiri: Presiden Harus Respon Soal Haji. Jangan Hanya Diam!
Connect with us

Headline

Senator Djafar Alkatiri: Presiden Harus Respon Soal Haji. Jangan Hanya Diam!

Published

on

Pemberangkatan Haji Indonesia
Hi Djafar Alkatiri

KlikJAKARTA – Anggota DPD RI Hi Djafar Alkatiri kembali melayangkan kritik kepada Pemerintah yang gagal memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia tahun 2021.

Pasalnya, kegagalan tersebut telah menyakiti dan mengecewakan umat Islam di Indonesia, sehingga memunculkan beragam pertanyaan terkait langkah pemerintah yang seakan menyederhanakan pembatalan haji ini.

Menurut Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini, kegagalan pemberangkatan calon jamaah haji menunjukkan kegagalan diplomasi pemerintah Indonesia dalam meyakinkan pemerintah Saudi Arabia.

“Kegagalan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia tahun 2021 sesungguhnya menunjukkan sampai saat ini pemerintah tidak menjelaskan langkah-langkah diplomasi haji dengan pemerintah Saudi dan apa respon resmi pemerintah Saudi sampai akhirnya Kementerian Agama membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji Indonesia 2021,” ketusnya, pada Minggu (6/6/2021).

Apalagi yang disampaikan Pemerintah, kata Djafar, hanyalah pemerintah Saudi belum memberikan pemberitahuan resmi kepada Indonesia sampai batas waktu yang memungkinkan pengurusan seluruh persiapan pemberangkatan oleh pemerintah.

Djafar pun meminta Presiden Joko Widodo untuk segera bicara tentang masalah ini. “Harusnya Pak Jokowi bicara, dan jangan terkesan menyepelekan urusan jamaah haji ini. Jangan dananya saja yang ingin diurus dan dipakai oleh pemerintah,” tegasnya.

“Presiden harusnya segera melakukan rapat terbatas dengan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan. Kalau perlu panggil perwakilan Kedutaan Besar Saudi di Indonesia. Ini masalah penting bagi umat Islam Indonesia dan masalah penting soal hubungan kepercayaan kedua negara,” tambahnya.

Ketua KB PII Sulut ini juga mengaku tidak tega melihat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang dinilainya tergopoh-gopoh melayani urusan haji sendirian. “Apalagi ini amanah yang baru saja beliau (Yaqut) pegang,” jelasnya.

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sulut ini juga menegaskan bahwa Jokowi harus menjelaskan secara transparan soal isu dana haji milik jamaah haji Indonesia yang sudah kemana-mana. “Sudah menimbulkan prasangka dan perdebatan. Jangan biarkan jadi bola liar di tengah masyarakat dan umat Islam Indonesia,” timpalnya.

Penegasan dan permintaan tersebut, ungkap Djafar, dilayangkan karena kuota jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar seluruh dunia, yakni 211.000 jamaah, dan kadang ditambah 10.000 jamaah sehingga total menjadi 221.000 jamaah dalam keadaan normal.

Sebenarnya, Djafar menilai, jumlah persentase calon jamaah haji yang diberikan pemerintah Saudi merupakan salah satu indikator kekuatan diplomasi Indonesia.

“Bukan tidak mungkin dengan kepercayaan dan hubungan baik antar dua negara kita bisa diberikan sekian persen kuota dari jumlah jamaah haji seluruh dunia tahun ini. Berapapun jumlah persentasenya yang diberikan Saudi, itu masih menunjukkan kekuatan diplomasi kita masih ada dan tingkat kepercayaan, penghormatan Saudi kepada Indonesia masih ada,” bebernya.

“Tapi jika 1 persen pun kuota tak diberi sama sekali itu, berarti kita sudah kehilangan kepercayaan dan gagal diplomasi. Sementara negara-negara lain yang tingkat penyebaran Covid-19 masih di atas kita (Indonesia), bahkan bukan dianggap negara mayoritas penduduknya beragama Islam justru diberi kesempatan kuota haji,” ungkapnya.

Aktivis yang dikenal sebagai Singa Podium ini pun mendoakan, semoga Allah memberi kekuatan kepada pemerintah dalam mengurus jamaah haji Indonesia. “Dan Umat Islam Indonesia diberikan kesabaran menghadapi masalah haji ini, khususnya kepada calon jamaah haji Indonesia,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending