Senator Djafar Alkatiri Minta Presiden Copot Oknum Komisaris dan Direksi PT Pelni Yang Batalkan Kajian Ramadan
Connect with us

Headline

Senator Djafar Alkatiri Minta Presiden Copot Oknum Komisaris dan Direksi PT Pelni Yang Batalkan Kajian Ramadan

Published

on

Senator Djafar Alkatiri
Senator Hi Djafar Alkatiri

KlikJAKARTA – Senator RI dari Sulawesi Utara Hi Djafar Alkatiri turut menyoroti pembatalan Kajian Ramadan di PT Pelni yang dilakukan komisaris dan direksi.

Menurut Djafar, pembatalan kajian agama pada Bulan Ramadan merupakan kebijakan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam.

“Karena itu tindakan arogansi, sewenang-wenang, tidak mendasar, diskriminasi, provokatif dan berbau SARA,” terangnya kepada KlikNews, Minggu (11/4/2021).

Apalagi, lanjut “Singa Podium” ini, kebijakan tersebut diikuti dengan pencopotan pejabat PT Pelni yang menyelenggarakannya.

“Itu tindakan sangat tidak profesional. Ini akibat komisaris dan direksi yang tidak memiliki pemahaman dan prasangka yang keliru,” tegas mantan Sekjen Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini.

Apalagi menganggap kajian Ramadan itu sebagai tindakan radikalisme. “Ini jelas tertuang dalam cuitan twitter-nya, yang menyebut bahwa ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme,” katanya.

Dia juga berpendapat, komisaris dan direksi PT Pelni telah menjadikan radikalisme sebagai jualan untuk tindakan diskriminasi dan intoleran. “Ini preseden buruk dan ancaman integritas bagi PT Pelni,” tegasnya, lagi.

Dia menegaskan, Kajian Ramadan itu bersifat umum dan terbuka. Apalagi sudah rutin dilakukan tiap tahun oleh PT Pelni dan dilaksanakan hanya secara online.

“Bahkan yang diundang adalah Penceramah yg sangat moderat, dikenal luas dan memiliki pemahaman keislaman yang dalam, seperti KH Kholil Nafis pengurus pusat MUI,” jelasnya.

“Ini sangat memukul integritas keulamaan MUI dan Ustadz Riza Syafiq Basalamah yang sangat dikenal luas masyarakat Indonesia dan kajian-kajiannya sangat terbuka dan mudah ditemukan di medsos,” sambung Ketua KB PII Sulut ini.

Dia juga mengingatkan oknum Komisaris dan Direksi PT Pelni, jangan memancing kegaduhan yang tidak pada tempatnya.

“Bangsa ini sedang berada pada titik nadir recovery kesadaran berbangsa. Rasa persatuan yang ternodai kebencian dan prasangka atas dasar agama jangan terulang lagi. Negeri ini hanya makmur dan maju jika kita bersatu dan menghargai keberagaman dan keberagamaan,” jelasnya.

Makanya, dia mengajak MUI, Ormas Islam, dan masyarakat luas, untuk meminta Presiden segera mencopot Komisaris dan Direksi yang terlibat secara sepihak dan tanpa dasar kuat memberhentikan Kajian Ramadan tersebut, hingga mencopot pejabat pelaksana acara tersebut.

“Jangan menganggap masalah ini sepele. Karena moralitas agama sangat penting untuk menjaga aspek profesionalitas dan prilaku bisnis yang sekarang sangat banyak penyimpangan, yang ujungnya bisa merugikan negara,” ungkapnya.

“Kalau perlu, oknum komisaris dan direksi yang melakukan tindakan intoleran dan diskriminasi yang gampang menjual isu tak berdasar itu, wajahnya diviralkan agar umat dan masyarakat tahu,” tambahnya.

Apalagi, lanjut dia, ada unsur mengajak semua BUMN melakukan tindakan serupa, seperti dilakukan mereka di PT Pelni.

“Ini sangat provokatif, tidak profesional dan mengancam kohesitas keberagaman dan keberagamaan,” timpalnya.

Dia juga meminta Jokowi sebagai presiden harus tegas merespons masalah ini, karena sangat dan sudah meresahkan masyarakat luas, khususnya umat Islam.

(***)

Advertisement

Trending