Connect with us

Headline

Senator Djafar Alkatiri Minta Presiden Copot Oknum Komisaris dan Direksi PT Pelni Yang Batalkan Kajian Ramadan

Published

on

Senator Djafar Alkatiri
Senator Hi Djafar Alkatiri

KlikJAKARTA – Senator RI dari Sulawesi Utara Hi Djafar Alkatiri turut menyoroti pembatalan Kajian Ramadan di PT Pelni yang dilakukan komisaris dan direksi.

Menurut Djafar, pembatalan kajian agama pada Bulan Ramadan merupakan kebijakan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam.

“Karena itu tindakan arogansi, sewenang-wenang, tidak mendasar, diskriminasi, provokatif dan berbau SARA,” terangnya kepada KlikNews, Minggu (11/4/2021).

Apalagi, lanjut “Singa Podium” ini, kebijakan tersebut diikuti dengan pencopotan pejabat PT Pelni yang menyelenggarakannya.

“Itu tindakan sangat tidak profesional. Ini akibat komisaris dan direksi yang tidak memiliki pemahaman dan prasangka yang keliru,” tegas mantan Sekjen Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini.

Apalagi menganggap kajian Ramadan itu sebagai tindakan radikalisme. “Ini jelas tertuang dalam cuitan twitter-nya, yang menyebut bahwa ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme,” katanya.

Dia juga berpendapat, komisaris dan direksi PT Pelni telah menjadikan radikalisme sebagai jualan untuk tindakan diskriminasi dan intoleran. “Ini preseden buruk dan ancaman integritas bagi PT Pelni,” tegasnya, lagi.

Dia menegaskan, Kajian Ramadan itu bersifat umum dan terbuka. Apalagi sudah rutin dilakukan tiap tahun oleh PT Pelni dan dilaksanakan hanya secara online.

“Bahkan yang diundang adalah Penceramah yg sangat moderat, dikenal luas dan memiliki pemahaman keislaman yang dalam, seperti KH Kholil Nafis pengurus pusat MUI,” jelasnya.

“Ini sangat memukul integritas keulamaan MUI dan Ustadz Riza Syafiq Basalamah yang sangat dikenal luas masyarakat Indonesia dan kajian-kajiannya sangat terbuka dan mudah ditemukan di medsos,” sambung Ketua KB PII Sulut ini.

Dia juga mengingatkan oknum Komisaris dan Direksi PT Pelni, jangan memancing kegaduhan yang tidak pada tempatnya.

“Bangsa ini sedang berada pada titik nadir recovery kesadaran berbangsa. Rasa persatuan yang ternodai kebencian dan prasangka atas dasar agama jangan terulang lagi. Negeri ini hanya makmur dan maju jika kita bersatu dan menghargai keberagaman dan keberagamaan,” jelasnya.

Makanya, dia mengajak MUI, Ormas Islam, dan masyarakat luas, untuk meminta Presiden segera mencopot Komisaris dan Direksi yang terlibat secara sepihak dan tanpa dasar kuat memberhentikan Kajian Ramadan tersebut, hingga mencopot pejabat pelaksana acara tersebut.

“Jangan menganggap masalah ini sepele. Karena moralitas agama sangat penting untuk menjaga aspek profesionalitas dan prilaku bisnis yang sekarang sangat banyak penyimpangan, yang ujungnya bisa merugikan negara,” ungkapnya.

“Kalau perlu, oknum komisaris dan direksi yang melakukan tindakan intoleran dan diskriminasi yang gampang menjual isu tak berdasar itu, wajahnya diviralkan agar umat dan masyarakat tahu,” tambahnya.

Apalagi, lanjut dia, ada unsur mengajak semua BUMN melakukan tindakan serupa, seperti dilakukan mereka di PT Pelni.

“Ini sangat provokatif, tidak profesional dan mengancam kohesitas keberagaman dan keberagamaan,” timpalnya.

Dia juga meminta Jokowi sebagai presiden harus tegas merespons masalah ini, karena sangat dan sudah meresahkan masyarakat luas, khususnya umat Islam.

(***)

Headline

11 Daerah Rasakan Guncangan Gempa Nias Magnitudo 6,7

Published

on

KlikJAKARTA – Sebanyak 11 daerah diketahui ikut merasakan guncangan akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di lepas pantai sebelah barat Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5/2021).

Hal itu diketahui setelah Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dan kota di 3 provinsi terkait gempa bumi, yang awalnya dinilai berparameter magnitudo 7,2.

Berdasarkan rilis yang diterima KlikNews, laporan pertama dari Provinsi Sumatera Utara. Pusdalops menerima laporan dari BPBD Kabupaten Nias Barat, BPBD Kabupaten Nias Utara, BPBD Kabupaten Nias Selatan dan BPBD Kabupaten Nias.

Laporan tersebut menyatakan, gempa dirasakan sedang hingga kuat oleh warga selama 2-5 detik, sehingga sempat membuat panik warga dan berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dari hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya datang dari BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaporkan bahwa gempa dirasakan sedang hingga kuat selama 2-5 detik. Beberapa masyarakat di Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaporkan sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah merasakan guncangan kuat dari gempabumi. Namun kini mereka telah kembali ke rumah masing-masing dan suasana kembali kondusif.

BPBD Kota Sibolga menyatakan bahwa guncangan kuat telah terjadi selama 3-5 detik. Beberapa warga panik dan keluar rumah setelah merasakannya.

Berikutnya dari Provinsi Aceh. BPBD Kabupaten Aceh Singkil melaporkan, masyarakat sempat panik dan keluar rumah setelah merasakan gempa kuat selama kurang lebih 3 detik. Sementara BPBD Kabupaten Simeulue melaporkan gempa dirasakan kuat selama 2-3 detik namun tak membuat masyarakat panik.

Kemudian dari Sumatera Barat. BPBD Kota Padang melaporkan guncangan gempa telah dirasakan sedang selama 3-5 detik dan membuat masyarakat panik hingga keluar rumah.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat hanya merasakan guncangan lemah hingga sedang dan aktivitas normal seperti biasa.

Menurut laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempabumi Nias Barat magnitudo (M) 6.7 telah mengalami dua kali gempabumi susulan (aftershock) yakni M 5.2 pada pukul 14.16 WIB dan M 5.3 pada pukul 16.16 WIB.

Berdasarkan laporan yang diterima Pusdalops BNPB per Jumat (14/5/2021) pukul 16.28 WIB, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun jatuhnya korban jiwa dari rentetan gempabumi tersebut.

BPBD juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada, tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Selain itu diharapkan agar masyarakat dapat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, memeriksa dan memastikan kembali bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali kedalam rumah,” beber Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

(***)

Continue Reading

Headline

Masjid Al Aqsa Diserang, Senator Djafar Alkatiri: Aksi Israel Termasuk Kejahatan Perang

Published

on

Djafar Alkatiri
Senator Hi Djafar Alkatiri. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikJAKARTA – Senator DPD RI Hi Djafar Alkatiri mengutuk keras aksi penyerangan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa, saat sedang melaksanakan Salat Tarawih.

Menurut Alkatiri, aksi zionis Israel tersebut termasuk kejahatan perang yang harus segera ditindak oleh PBB, Uni Eropa, dan OKI.

Sebab, penyerangan dilakukan saat warga Palestina sedang melaksanakan ibadah. “Apalagi penyerangan dilakukan di tempat ibadah,” tegasnya.

“Jangan biarkan tindakan semena-mena dan biadab ini terulang kembali. Perdamaian harus ditegakkan demi keamanan dunia,” sambungnya.

Pada sisi lain, dia berharap Indonesia bisa tetap menjadi negara terdepan yang membela dan melindungi hak-hak warga Palestina. “Palestina adalah negara merdeka, dan apa yang dilakukan Israel adalah bentuk penjajahan yang tersistematis,” ungkapnya.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, lebih dari 200 orang Palestina luka-luka dan 88 di antaranya dilarikan ke rumah sakit, setelah diserang selama dua malam beruntun.

Bentrokan di dekat Masjid Al Aqsa Palestina terjadi antara warga Palestina dengan polisi Israel, tepatnya di luar Yerusalem.

Sebagian besar korban luka akibat peluru karet, granat kejut, dan pemukulan di tengah demo atas ancaman penggusuran, serta upaya mengekang kebebasan beragama di anatara umat Islam di Yerusalem.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Headline

PN Jakarta Pusat Tolak 2 Gugatan Moeldoko Cs

Published

on

KlikJAKARTA – Upaya hukum Moeldoko cs menggugat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Pengadilan dipastikan kandas.

Bahkan, dua gugatan pihak yang menggelar KLB Deli Serdang beberapa waktu lalu, ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Selasa (4/5/2021).

Mehbob, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY, menyatakan bahwa gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang.

Makanya, Mehbob mengaku heran dengan ketidakhadiran pengacara penggugat. “Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?” ketusnya.

Mehbob menduga, ketidakhadiran para pengacara tersebut di Pengadilan lantaran terungkapnya kasus dugaan Surat Kuasa Palsu 9 pengacara dkk yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.

Gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai Kader Demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai Anggota DPR-RI, juga ditolak Pengadilan.

“Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai. Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar,” jelasnya.

Mehbob menegaskan, pihaknya juga sedang menggugat 12 mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.

“Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah,” tutup Mehbob.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending