Connect with us

Headline

Senator Djafar Alkatiri Ingatkan Pemerintah Tak Lagi Beli Kapal Perang Bekas

Published

on

Senator Djafar Alkatiri

KlikJAKARTA – Senator DPD RI asal Sulawesi Utara (Sulut) Hi Djafar Alkatiri mengingatkan Pemerintah untuk tak lagi membeli alutsista bekas.

Hal itu diungkapkan Alkatiri berkaitan dengan kejadian tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang membawa 53 awak.

Kejadian tersebut, kata dia, menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan. “Saatnya Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan sudah harus memikirkan dan mempertimbangkan kembali untuk membeli Alutsista bekas dari negara produsen,” ujar Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, pada Minggu (25/4/2021).

“Saya kira sudah saatnya kita membeli peralatan pertahanan militer yang baru dengan pertimbangan kemampuan teknologi, kekuatan dan kebutuhan,” sambungnya.

Membeli alutsista bekas, kata Alkatiri, sangat berisiko dan merugikan. “Pengalaman kita membeli kapal-kapal perang bekas hanya digunakan dalam hitungan tahun sudah tak layak digunakan dan menjadi besi tua. Bahkan sudah tiga KRI kita tenggelam,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, risiko membeli alutsista bekas bukan hanya soal anggaran pembelian yang cukup besar. “Kita juga harus membeli sistemnya dan spare part peralatan yang cukup besar dan mahal karena yang dibeli adalah alutsista bekas. Belum lagi melatih dan menyekolahkan prajurit-prajurit yang siap mengoperasikannya. Ini cukup mahal,” tegasnya.

Dia juga menyentil terkait belum diketahuinya secara pasti penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402, apakah karena human error (kemampuan profesionalitas operasinya) atau material error (kapasitas kapal selamnya yang sudah tak memadai dan tua).

“Saya kira Kemenhan dan Panglima ABRI sudah harus membatasi usia operasional kapal perang maupun kapal Selam kita. Karena usia KRI Nanggala 402 sudah 42 tahun. Sementara negara-negara lain menempatkan alutsista yang berisiko tinggi berusia 25 sampai dengan 30 tahun, dan sesudah itu tidak dioperasikan lagi. Sementara kita masih menggunakannya dan akhirnya yang korban adalah prajurit-prajurit terbaik kita, belum lagi anggaran pemeliharaannya,” imbuhnya.

Hi Djafar Alkatiri. (Sumber Foto: Istimewa)

Alkatiri juga menyebut bahwa revitalisasi dan modernisasi sistem armada maritim Indonesia ke depan, sangat diperlukan. “Pemerintah harus fokus untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan teknologi alutsista serta armada perang maritim lebih baik dan lebih canggih karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki ⅔ laut,” pintanya.

“Modernisasi dan peremajaan pertahanan maritim menjadi keniscayaan untuk menjaga keutuhan kawasan NKRI. Singapura saja yang luasnya hanya sebesar Jakarta memiliki 5 armada kapal selam dan kapal rescue. Kita negara kepulauan yang sangat luas cuma punya 5 kapal selam dan dua di antara usianya sudah di atas 35 tahun dan sampai saat ini kita tidak memiliki kapal rescue kapal selam,” ketusnya.

Padahal, lanjut dia, pada tahun awal 70-an Indonesia memiliki 12 armada Kapal Selam dan menjadi armada terkuat kelima terbesar di dunia saat itu, dan terkuat pertama di kawasan Selatan dan Asia Tenggara.

“Tragedi hilangnya Kapal Selam Nanggala 402 bisa menjadi titik balik kesadaran bagi kita untuk mengevaluasi secara keseluruhan kemampuan alutsista kita. Semoga tragedi ini tidak terulang lagi dan kita doakan semoga Kapal Selam Nanggala 402 dan 53 prajurit terbaik bisa ditemukan dengan utuh,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Headline

11 Daerah Rasakan Guncangan Gempa Nias Magnitudo 6,7

Published

on

KlikJAKARTA – Sebanyak 11 daerah diketahui ikut merasakan guncangan akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 di lepas pantai sebelah barat Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, Jumat (14/5/2021).

Hal itu diketahui setelah Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima laporan dari 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten dan kota di 3 provinsi terkait gempa bumi, yang awalnya dinilai berparameter magnitudo 7,2.

Berdasarkan rilis yang diterima KlikNews, laporan pertama dari Provinsi Sumatera Utara. Pusdalops menerima laporan dari BPBD Kabupaten Nias Barat, BPBD Kabupaten Nias Utara, BPBD Kabupaten Nias Selatan dan BPBD Kabupaten Nias.

Laporan tersebut menyatakan, gempa dirasakan sedang hingga kuat oleh warga selama 2-5 detik, sehingga sempat membuat panik warga dan berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dari hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya datang dari BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang melaporkan bahwa gempa dirasakan sedang hingga kuat selama 2-5 detik. Beberapa masyarakat di Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaporkan sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah merasakan guncangan kuat dari gempabumi. Namun kini mereka telah kembali ke rumah masing-masing dan suasana kembali kondusif.

BPBD Kota Sibolga menyatakan bahwa guncangan kuat telah terjadi selama 3-5 detik. Beberapa warga panik dan keluar rumah setelah merasakannya.

Berikutnya dari Provinsi Aceh. BPBD Kabupaten Aceh Singkil melaporkan, masyarakat sempat panik dan keluar rumah setelah merasakan gempa kuat selama kurang lebih 3 detik. Sementara BPBD Kabupaten Simeulue melaporkan gempa dirasakan kuat selama 2-3 detik namun tak membuat masyarakat panik.

Kemudian dari Sumatera Barat. BPBD Kota Padang melaporkan guncangan gempa telah dirasakan sedang selama 3-5 detik dan membuat masyarakat panik hingga keluar rumah.

Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dan BPBD Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat hanya merasakan guncangan lemah hingga sedang dan aktivitas normal seperti biasa.

Menurut laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempabumi Nias Barat magnitudo (M) 6.7 telah mengalami dua kali gempabumi susulan (aftershock) yakni M 5.2 pada pukul 14.16 WIB dan M 5.3 pada pukul 16.16 WIB.

Berdasarkan laporan yang diterima Pusdalops BNPB per Jumat (14/5/2021) pukul 16.28 WIB, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun jatuhnya korban jiwa dari rentetan gempabumi tersebut.

BPBD juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada, tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Selain itu diharapkan agar masyarakat dapat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, memeriksa dan memastikan kembali bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali kedalam rumah,” beber Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

(***)

Continue Reading

Headline

Masjid Al Aqsa Diserang, Senator Djafar Alkatiri: Aksi Israel Termasuk Kejahatan Perang

Published

on

Djafar Alkatiri
Senator Hi Djafar Alkatiri. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikJAKARTA – Senator DPD RI Hi Djafar Alkatiri mengutuk keras aksi penyerangan Israel terhadap warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa, saat sedang melaksanakan Salat Tarawih.

Menurut Alkatiri, aksi zionis Israel tersebut termasuk kejahatan perang yang harus segera ditindak oleh PBB, Uni Eropa, dan OKI.

Sebab, penyerangan dilakukan saat warga Palestina sedang melaksanakan ibadah. “Apalagi penyerangan dilakukan di tempat ibadah,” tegasnya.

“Jangan biarkan tindakan semena-mena dan biadab ini terulang kembali. Perdamaian harus ditegakkan demi keamanan dunia,” sambungnya.

Pada sisi lain, dia berharap Indonesia bisa tetap menjadi negara terdepan yang membela dan melindungi hak-hak warga Palestina. “Palestina adalah negara merdeka, dan apa yang dilakukan Israel adalah bentuk penjajahan yang tersistematis,” ungkapnya.

Sebagaimana dilansir Kompas.com, lebih dari 200 orang Palestina luka-luka dan 88 di antaranya dilarikan ke rumah sakit, setelah diserang selama dua malam beruntun.

Bentrokan di dekat Masjid Al Aqsa Palestina terjadi antara warga Palestina dengan polisi Israel, tepatnya di luar Yerusalem.

Sebagian besar korban luka akibat peluru karet, granat kejut, dan pemukulan di tengah demo atas ancaman penggusuran, serta upaya mengekang kebebasan beragama di anatara umat Islam di Yerusalem.

(Sahril Kadir)

Continue Reading

Headline

PN Jakarta Pusat Tolak 2 Gugatan Moeldoko Cs

Published

on

KlikJAKARTA – Upaya hukum Moeldoko cs menggugat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Pengadilan dipastikan kandas.

Bahkan, dua gugatan pihak yang menggelar KLB Deli Serdang beberapa waktu lalu, ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Selasa (4/5/2021).

Mehbob, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY, menyatakan bahwa gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang.

Makanya, Mehbob mengaku heran dengan ketidakhadiran pengacara penggugat. “Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?” ketusnya.

Mehbob menduga, ketidakhadiran para pengacara tersebut di Pengadilan lantaran terungkapnya kasus dugaan Surat Kuasa Palsu 9 pengacara dkk yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.

Gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai Kader Demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai Anggota DPR-RI, juga ditolak Pengadilan.

“Undang-Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai. Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar,” jelasnya.

Mehbob menegaskan, pihaknya juga sedang menggugat 12 mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.

“Kami tidak gentar. Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah,” tutup Mehbob.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending