Referendum Catalan, 480 Orang Luka-luka

KlikINTERNASIONAL – Upaya referendum Catalan telah melukai lebih dari 840 orang, setelah polisi anti huru hara Spanyol dengan menggunakan pentungan dan peluru karet berhasil masuk ke tempat pemungutan suara (TPS) di beberapa titik.

Pemimpin Regional Catalonia pun telah membuka pintu menggelar deklarasi sepihak dari Spanyol. “Pada hari harapan dan penderitaan ini, warga Catalonia telah mendapatkan hak untuk memiliki sebuah negara merdeka dalam bentuk sebuah republik,” kata Pemimpin Regional Catalonia Carles Puigdemont.

“Pemerintah saya, dalam beberapa hari ke depan akan mengirimkan hasil pemungutan suara hari ini kepada Parlemen Catalan, di mana kedaulatan rakyat kita terbengkalai, sehingga bisa bertindak sesuai dengan hukum referendum,” sambungnya.

Pemerintah Catalan mengklaim ada sekitar 2,26 juta orang yang telah memberikan suara dalam referendum, pada Minggu (1/10/2017). 90 persen diantaranya memilih berpisah dari Spanyol.

Terlukanya puluhan warga itu disebabkan peluru karet yang dilontarkan polisi di sebuah tempat pemungutan suara (TPS) di Barcelona. Hal itu diungkapkan Layanan Darurat Catalan.

Pemimpin regional Carles Puigdemont menuduh pihak berwenang Spanyol menggunakan kekerasan yang tidak adil, tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab untuk menghentikan referendum.

Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy berpendapat bahwa pemungutan suara itu ilegal. Sehingga, wilayah tersebut telah gagal mengadakan referendum, sambil mengungkapkan harapan bahwa “mereka menyerah pada jalan itu”.

“Kita tidak bisa membiarkan harmoni 40 tahun dilempar ke udara melalui pemerasan seluruh bangsa. Saya harap sekarang mereka menyerah di jalan yang, seperti yang terlihat hari ini, mengarah ke mana-mana,” kata Rajoy.

Di tengah krisis politik terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa, Rajoy mengatakan bahwa dia akan memanggil semua pihak untuk “merenungkan masa depan”, namun dialog mengenai Catalonia akan tetap “sesuai undang-undang”.

Hukum referendum, yang dianggap inkonstitusional oleh Madrid, meramalkan sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak oleh parlemen daerah Catalonia jika mayoritas memilih untuk meninggalkan Spanyol.

Meski demikian, pemungutan suara dan statusnya sendiri tidak memiliki status hukum karena telah diblokir oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, yang membuatnya bertentangan dengan konstitusi 1978 yang secara efektif memulihkan demokrasi di Spanyol setelah kediktatoran Jenderal Francisco Franco.

Menteri dalam negeri Spanyol, Juan Ignacio Zoido, telah menggambarkan tanggapan polisi Guardia Civil and Spanish sebagai “proporsional dan profesional”, memposting video seorang petugas yang membantu seorang ayah dan anak di Sant Julia de Ramis, Girona.

Di tengah krisis politik terbesar Spanyol dalam beberapa dasawarsa, Rajoy mengatakan bahwa dia akan memanggil semua pihak untuk “merenungkan masa depan”, namun dialog mengenai Catalonia akan “sesuai undang-undang”.

(Ayi)