Connect with us

Catatan Publik

Puisi-Puisi Nuriman Bayan

Published

on

Bayan

Ketika Pantai Sedemikian Sunyi

 

Aku menemukanmu di bawah rimbun dedaun

di suatu bangku dengan sebuah surat di tangan

Entah kepada siapa kau tujukan

Aku hanya melihat matamu lepas pada setapak yang jauh.

 

Duh, ombak di matamu berawan-awan

Bagai langit selepas hujan

Menepi ke timur jatuh ke barat

Lalu beranjak ke ufuk lain

 

Aku berpikir kau sedang menunggu

Angin timur yang tak lagi berdendang

Jetika pantai sedemikian sunyi

Dan daun-daun jadi sepi

Ternyata tidak

 

Ternate, 12 Februari 2018.

 

Cinta Tak Selalu Begitu

 

Kau ambil segalanya, lalu pergi seperti maling

Entah ke mana hasrat menjembatanimu

Aku hanya tahu kau pergi, dan ketika terbangun

Aku harus berusaha merapikan baju-baju kehilangan
menjadi apa saja

Hingga segala menjadi damai

 

Malam itu aku berpikir, apakah cinta memang begini?

Mungkin tidak, maka tak mungkin aku mengutukmu

Sebab itu hanya sebuah kehilangan

Dan kita tidak pernah sepakat, untuk tidak berkhianat

Tapi bagaimana dengan Tuhan?

 

Ternate, 7 November 2017

 

Cinta Tak Selalu Begitu 2

 

Ketika matahari sedang mencumbu ke telinga jalan

Kau berteriak sekeras-kerasnya

Kota riuh dan rumah-rumah tertidur

 

Selepas itu, kita tak begitu akrab

Sebab hari hilang dari matamu

Dan aku jatuh ke teluk jauh

 

Sementara engkau entah ke mana angin menepikanmu

aku hanya aku, kau lari dari sepakat

 

Terrnate, 8 November 2017

 

Sajak Sebuah Lamaran

 

Aku melamarmu, esok kita menikah, katanya

Kita potong dua ekor sapi koruptor dua kambing politisi.

Dan kita masak seratus ton beras.

Kita undang manusia tapi tak usah undang pejabat.

 

Mahar yang sudah kuberikan padamu

Kita bagi-bagi kepada jelata

Biar mereka pulang bawa bahagia

Dan pada malam nanti, kita buat pesta-tapi bukan goyangan pantat

 

Kita buat saja pesta syukuran

Biara anak-anak kita pandai bersyukur

Dan tidak rakus-rakus amat

Sebab amat tidak rakus.

 

Ternate, November 2017

 

Nuriman N Bayan atau lebih dikenal dengan Abi N Bayan, berdomisili di Ternate Utara. Karyanya tersiar dalam media daring, media cetak dan pernah terbit di Majalah Mutiara Banten Edisi –52 dan Majalah Simalaba edisi 1-2.

 

Selain itu juga, tergabung dalam antologi bersama di antaranya: Kita Halmahera, Kitab Puisi Penyair Maluku Utara, Langit Senja Jatigede, Embun-embun Puisi, Mengunyah Geram, Seratus Puisi Melawan Korpusi, Bait Kisah Di musim Hujan, Rumah Seribu Jendela, Soekarno dan Wong Cilik Dalam Puisi.

 

(***)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Catatan Publik

Musda KAHMI Rasa Konfercab HMI

Published

on

Musda KAHMI Rasa Konfercab HMI
Penulis: Sahril Kadir

MUSDA KAHMI rasa Konfercab HMI. Itulah gambaran singkat proses Musyawarah Daerah IV Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Manado, pada Jumat (11/6/2021).

Ungkapan ini juga berkali-kali disampaikan sejumlah alumni, di sela Musda KAHMI yang dilaksanakan di Aston Hotel Manado. Berkali-kali terdengar kalimat ajakan untuk tidak menyamakan Musda dengan Konferensi Cabang (Konfercab) HMI.

Memang, sejak awal Musda kali ini diprediksi akan berlangsung alot. Sebab tak seperti Musda sebelumnya, perhelatan kali ini diramaikan dengan banyaknya calon presidium.

Apalagi, hingga event ini digelar, KAHMI belum memiliki satupun rayon. Sehingga data pasti alumni yang berhak ikut sebagai peserta penuh tak bisa diketahui pasti.

Namun siapa yang menyangka, kehebohan Musda justru tampak seperti Konfercab) HMI. Dipenuhi interupsi dan perdebatan panjang.

Tidak hanya itu, aroma politik juga sangat terasa di lokasi acara. Berkelompok-kelompok dan melancarkan lobi untuk memperebutkan suara. Untunglah secara keseluruhan, pelaksanaannya tidak memakan waktu sangat lama.

Hal ini seakan menunjukkan bahwa karakter dan ciri khas sebagai kader HMI masih kuat tertanam pada diri para alumni. Keinginan berhimpun, hingga kekuatan berdiplomasi.

Status alumni dan bertambahnya usia justru tak melemahkan karakter dan ciri khas itu. Ya, bedanya kali ini, menurut penulis, hanya pada tingkat kedewasaan mereka dalam menyikapi masalah.

Pada sisi lain, penulis menilai bahwa kondisi mirip Konfercab sengaja dimunculkan. Ya, agar musyawarah pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten atau kota ini berkesan.

Sudah pasti, para alumni tak ingin Musda hanya jadi sebuah ajang formal dengan salah satu agenda memilih presidium saja. Mereka pasti menginginkan sesuatu yang berkesan.

Apalagi jika merujuk pada periode-periode sebelumnya, informasinya hanya berlangsung biasa-biasa saja. Pemilihan ketua pun tak ramai.

Selain itu, pandangan penulis, para alumni dimungkinkan sangat rindu dengan suasana konfercab yang penuh dinamika. Sehingga mau tak men-setting sedemikian rupa agar musda alot dan ramai.

Lebih dari itu, ramainya Musda menjadi sebuah tantangan berat bagi Presidium terpilih. Bahwa kehebohan KAHMI Kota Manado kali ini tidak hanya akan terjadi saat Musda saja.

Keramaian Musda harus jadi langkah awal menghidupkan kembali KAHMI Kota Manado. Sehingga nantinya benar-benar mampu turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Bukan sekadar menunjukkan eksistensinya saja. Semoga.

(***)

Penulis adalah Alumni HMI STAIN-IAIN Manado

Continue Reading

Catatan Publik

Hilangnya Esensi Seorang Presiden, Ketika 75 nasib pegawai KPK yang tidak lulus TWK diserahkan Kepada Pimpinan KPK

Published

on

Muazidan Takalamingan
Penulis: Muazidan Takalamingan

KETIKA Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan sikap Jokowi sudah jelas soal nasib 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dia menyampaikan putusan akhir ada di tangan pimpinan KPK (Sumber: CNNIndonesia.com).

Moeldoko pun mengatakan hal yang sama bahwa istana tak akan lagi ikut campur soal polemik TWK pegawai KPK, menurutnya persoalan itu saat ini jadi urusan internal KPK (Sumber:CNNIndonesia.com).

Ada empat ciri yang menggambarkan sistem presidensial menurut S.L Witman dan J.J Wuest:

Pertama, Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kedua, Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat. Ketiga, Presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Terakhir, kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

Menurut (Sarundajang, 2012), sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi.

Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif–elitis dan bukan partisipatif–populis.

Maka jika kita menilik pendapat Sarundajang tentang sebuah sistem presidensial, maka sosok Presiden yang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sangat penting untuk mengambil keputusan mengenai nasib 75 pegawai KPK tersebut.

Hal itu sejalan dengan pandangan pengajar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar menyoroti Presiden “Tidak tegas dalam menyampaikan pernyataannya sebagai pembina Aparatur Sipil Negara, Padahal Jokowi punya kewenangan besar ihwal ASN ini” dan beliau menambahkan “Tidak ada dasar hukum yang jelas ihwal pemberhentian 75 pegawai KPK ini maka seyogyanya pimpinan KPK tidak bisa memberhentikan pegawainya”.

Jika melihat beberapa pembahasan di atas kita bisa menarik sebuah kesimpulan jelas, bahwa modal kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden bertanggung jawab penuh terhadap cara kita berbangsa dan bernegara.

Sebagai penutup dalam tulisan ini pun 74 Guru Besar Anti Korupsi Serukan penolakan terhadap 75 Pegawai KPK yang dibebastugaskan berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Padahal faktanya uji TWK tak sama sekali termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat alih status kepegawaian KPK.

Bahkan Mahkamah Konstitusi (the guardian of constitusion) telah menegaskan di dalam putusan uji materi UU KPK bahwa proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK.

Maka penulis menyimpulkan kepada Presiden Jokowi untuk berani ambil tanggung jawab mengenai permasalahan ini dengan tegas dan sesuai semangat nawacita beliau untuk menguatkan lembaga KPK dan memberantas tindak pidana korupsi yang ada di indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan 75 Pegawai KPK yang “dibebastugaskan” telah membuat banyak prestasi sampai ada beberapa pegawai KPK tersebut sudah berapa kali membawa materi tentang “Wawasan Kebangsaan” di instansi pemerintahan dan non pemerintahan.

Maka berangkat dari hal tersebut menimbulkan tanda tanya bahwa siapa yang menjadi independensi variable dan dependensi variable dalam problem ini, dengan banyaknya pertanyaan dalam tes tersebut bukan merupakan soal mengenai tes “Wawasan Kebangsaan”.

(***)

Penulis adalah Direktur LKBHMI CABANG MANADO

Continue Reading

Catatan Publik

Evaluasi Problematika Teknis Pelaksanaan Penyelenggara Pilkada 2020 Dalam Hal Kepatuhan Protokol Kesehatan

Published

on

Muazidan Takalamingan Direktur LKBHMI CABANG MANADO
Penulis: Muazidan Takalamingan

PILKADA langsung pada akhirnya menggantikan pilkada tidak langsung. Perubahan yang positif ini tentu didasari oleh semangat untuk pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi memilih kepala daerah secara lebih demokratis.

Pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah berjalan dengan sukses, sekalipun masih ada berbagai permasalahan yang timbul. Masalah-masalah tersebut akhirnya menimbulkan konflik pemahaman bagi penyelenggara dalam hal ini KPPS.

Apabila dicermati, sesungguhnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak menegaskan keharusan bahwa gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Karena itu dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.

Rapat konsultasi antara Komisi II DPR, Pemerintah, dan KPU akhirnya memutuskan melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pemungutan suara Pilkada 2020 dilaksanakan pada Desember 2020.

A. Pelaksanaan Pilkada Merupakan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 
Pemilihan umum/pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi. Demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu. Menurut Satjipto Rahardjo, pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan.

Di tahun 2020 ini Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Ada 270 wilayah di Indonesia menggelar Pilkada 2020. Pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada serentak gelombang ke empat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

B. Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

Dalam pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 kemarin timbul suasana baru ialah adanya kewajiban mematuhi protokol kesehatan dikarenakan adanya pandemic global corona virus disease 2019. Maka hal tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan kebijakan mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam PKPU No.6 Tahun 2020. Termaktub pada Pasal 5 PKPU 6/2020 ialah “Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan”. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2020. untuk selalu mengikuti protokol kesehatan tersebut.

Namun sayangnya dalam teknis pelaksanaan di hari H banyak temuan adanya pelanggaran dengan tidak tegasnya penyelenggara untuk mengingatkan kepada pemilih untuk mematuhinya. Salah satu faktor kenapa hal itu bisa terjadi karena hanya diberikan sanksi persuasif berupa teguran. Hal itu sejalan dengan pendapat Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang menyebutkan: “Tentu pertama dengan tindakan persuasif ya, diingatkan, ditegur. Karena ini kan satu peristiwa demokrasi jadi tentu KPU mengharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat itu yang utama”.

Memang dalam ketentuan Pasal 11 ayat 3 PKPU/6/2020 berbunyi: “Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Tapi bisa menimbulkan pertanyaan karena dalam pelaksanaan pun tidak adanya pihak dari Satgas Covid-19 yang mengawasinya.
 
Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2020 yang disusun Bawaslu, saat ini terdapat 261 daerah rawan penularan Covid-19 dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Dari 261 daerah rawan tersebut, 27 di antaranya memiliki risiko paling tinggi penularan Covid-19. Beberapa di antaranya untuk kota adalah Tangerang Selatan, Depok, Semarang, Makassar, Manado, dan Ternate. Untuk kabupaten beberapa di antaranya adalah Tasikmalaya, Lamongan, Bantul, Karawang, Gowa, dan Sijunjung. Kalau tidak kembali berbicara sebuah penjaminan atau prasyarat terselenggara pilkada tahun 2020 ialah kepatuhan terhadap protokol kesehatan berarti ini bisa menjadi bahan evaluasi penyelenggara dalam pilkada kemarin. Karena ada laporan dari Bawaslu bahwa ada 100.995 petugas di TPS tidak patuh protokol kesehatan di pilkada 2020. Maka bisa melakukan logika sebab akibat dalam hal ini; bayangkan KPPS saja ada banyak yang tidak patuh, apalagi pemilih yang akan datang ke TPS.

Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 telah berhasil menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu agar pembangunan setiap daerah bisa harus terus berjalan walaupun dengan adanya Pandemi Covid-19. Dengan mengikuti protokol kesehatan.

Namun dalam praktiknya terjadi banyak ketidakpatuhan pihak penyelenggara TPS dan pemilih. Dengan tidak mengikuti protokol kesehatan. Dikarenakan tidak adanya sanksi tegas dari segi ketentuan PKPU dan tidak ada pengawasan dari lembaga khusus pada tanggal 9 desember 2020 kemarin.

(***)

Penulis adalah Direktur LKBHMI CABANG MANADO

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending