PP Nomor 18 Bikin Tunjangan Legislator Naik. Bagaimana Tanggapan Warga?
Connect with us

Headline

PP Nomor 18 Tahun 2017 Bikin Tunjangan Legislator Naik. Bagaimana Tanggapan Warga?

Published

on

PP Nomor 18 Tahun 2017

KlikJAKARTA – Terhitung 1 Agustus 2017, nominal tunjangan pimpinan beserta anggota DPRD se-Indonesia resmi naik. Kenaikan tunjangan ini telah termuat dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Dengan adanya PP nomor 18 Tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akan membuat kehidupan DPRD akan semakin lebih sejahtera. PP ini resmi diundang-undangkan sejak 2 Juni 2017 lalu.

 

Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hal ini tidak berlebihan. Karena sudah 13 tahun para DPRD tidak mendapatkan kenaikan nominal tunjangan. Hal ini disampaikan saat rapat Kinerja Nasional I Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta.

 

Menurut Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, dengan bertambahnya nominal tunjangan DPRD akan membuat anggota DPRD lebih nyaman. Selain tunjangan yang bertambah, fasilitas untuk anggota DPRD juga bertambah. Diantaranya rumah jabatan, rumah dinas dan kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini jika tidak dipakai maka bisa diganti dengan uang untuk transportasi.

 

Kemudian anggota DPRD mendapat tunjangan untuk uang komunikasi. Tunjangan komunikasi sendiri terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah kategori tertinggi mendapat tunjangan komunikasi tujuh kali uang representasi.

 

Kategori kedua adalah kategori sedang, dimana uang komunikasi mendapatkan enam kali uang representasi. Terakhir, kategori rendah dimana uang komunikasi mendapatkan 5 kali uang representasi.

 

Banyak pihak berharap, kenaikan nominal tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan angggota DPRD akan berpengaruh juga kepada kinerja para wakil rakyar daerah tersebut menjadi lebih baik.

 

Sementara itu, konsekuensi logis hadirnya PP Nomor 18 tahun 2017 adalah akan segera terbitnya Pergub, Perbup dan Perwako tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

 

Pengamat pemerintahan Taufik Tumbelaka menilai, hal itu bakal jadi bola panas bagi para anggota DPRD. Sebab, ekspektasi masyarakat terhadap kinerja para wakil rakyat di DPRD akan makin besar. Para Wakil Rakyat tidak bisa lagi “bermalas-malasan” hadir di Kantor DPRD atau saat rapat-rapat, karena telah menerima tunjangan seperti kendaraan dan tempat tinggal.

 

Selain itu, lanjut dia, para wakil rakyat dituntut menunjukkan kualitasnya dengan menelorkan sejumlah Perda Inisiatif, dan harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam membela hak-hak rakyat.

 

“Khusus terkait dengan besaran angka yang akan ditata dalam Peraturan Kepala Daerah, diharapkan tetap memegang teguh pada dua hal, yaitu prinsip kewajaran dan kondisi kemampuan APBD agar dapat diterima dalam logika masyarakat pada umumnya dan tidak menjadi beban berat dalam pos belanja rutin anggaran,” tandasnya.

 

(Tim)

Advertisement

Trending