Connect with us

Headline

PP Nomor 18 Tahun 2017 Bikin Tunjangan Legislator Naik. Bagaimana Tanggapan Warga?

Published

on

PP Nomor 18 Tahun 2017

KlikJAKARTA – Terhitung 1 Agustus 2017, nominal tunjangan pimpinan beserta anggota DPRD se-Indonesia resmi naik. Kenaikan tunjangan ini telah termuat dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Dengan adanya PP nomor 18 Tahun 2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akan membuat kehidupan DPRD akan semakin lebih sejahtera. PP ini resmi diundang-undangkan sejak 2 Juni 2017 lalu.

 

Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hal ini tidak berlebihan. Karena sudah 13 tahun para DPRD tidak mendapatkan kenaikan nominal tunjangan. Hal ini disampaikan saat rapat Kinerja Nasional I Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta.

 

Menurut Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, dengan bertambahnya nominal tunjangan DPRD akan membuat anggota DPRD lebih nyaman. Selain tunjangan yang bertambah, fasilitas untuk anggota DPRD juga bertambah. Diantaranya rumah jabatan, rumah dinas dan kendaraan dinas. Kendaraan dinas ini jika tidak dipakai maka bisa diganti dengan uang untuk transportasi.

 

Kemudian anggota DPRD mendapat tunjangan untuk uang komunikasi. Tunjangan komunikasi sendiri terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah kategori tertinggi mendapat tunjangan komunikasi tujuh kali uang representasi.

 

Kategori kedua adalah kategori sedang, dimana uang komunikasi mendapatkan enam kali uang representasi. Terakhir, kategori rendah dimana uang komunikasi mendapatkan 5 kali uang representasi.

 

Banyak pihak berharap, kenaikan nominal tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan angggota DPRD akan berpengaruh juga kepada kinerja para wakil rakyar daerah tersebut menjadi lebih baik.

 

Sementara itu, konsekuensi logis hadirnya PP Nomor 18 tahun 2017 adalah akan segera terbitnya Pergub, Perbup dan Perwako tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

 

Pengamat pemerintahan Taufik Tumbelaka menilai, hal itu bakal jadi bola panas bagi para anggota DPRD. Sebab, ekspektasi masyarakat terhadap kinerja para wakil rakyat di DPRD akan makin besar. Para Wakil Rakyat tidak bisa lagi “bermalas-malasan” hadir di Kantor DPRD atau saat rapat-rapat, karena telah menerima tunjangan seperti kendaraan dan tempat tinggal.

 

Selain itu, lanjut dia, para wakil rakyat dituntut menunjukkan kualitasnya dengan menelorkan sejumlah Perda Inisiatif, dan harus menunjukkan integritas yang tinggi dalam membela hak-hak rakyat.

 

“Khusus terkait dengan besaran angka yang akan ditata dalam Peraturan Kepala Daerah, diharapkan tetap memegang teguh pada dua hal, yaitu prinsip kewajaran dan kondisi kemampuan APBD agar dapat diterima dalam logika masyarakat pada umumnya dan tidak menjadi beban berat dalam pos belanja rutin anggaran,” tandasnya.

 

(Tim)

Headline

Update Peta Risiko Covid-19 di Sulut Per 24 Januari 2021

Published

on

Update Peta Risiko
Peta Risiko Covid-19 Terbaru. (Sumber Foto: GTN)

KlikSULUT – Gugus Tugas Nasional Covid-19 kembali mengumumkan update perkembangan terbaru peta risiko Covid-19 secara Nasional.

Sebagaimana dirilis dalam website resmi Gugus Tugas Nasional Covid-19, khusus Sulawesi Utara ada empat kabupaten dan kota yang berkutat pada zona merah. Sisanya ada pada zona oranye.

Berikut update daftar kabupaten dan kota di Sulut berdasarkan zonasi risiko Covid-19 per 24 Januari 2021:

Bolaang Mongondow tetap zona oranye

Minahasa dari zona merah jadi zona oranye

Kepulauan Sangihe tetap zona oranye

Kepulauan Talaud tetap zona oranye

Minahasa Selatan tetap zona merah

Minahasa Utara tetap zona merah

Minahasa Tenggara dari zona merah jadi zona oranye

Bolaang Mongondow Utara tetap zona oranye

Kepulauan Sitaro tetap pada zona oranye

Bolaang Mongondow Timur tetap zona oranye

Bolaang Mongondow Selatan tetap zona oranye

Manado tetap zona merah

Bitung tetap zona oranye

Tomohon dari zona merah jadi zona oranye

Kotamobagu tetap zona merah

(***)

Continue Reading

Headline

Update Peta Risiko Covid-19: 7 Daerah di Sulut Zona Merah

Published

on

Konfirmasi Positif Covid-19
Ilustrasi. (Sumber Foto: Dok KlikNews)

KlikJAKARTA – Gugus Tugas Nasional kembali meng-update peta risiko Covid-19 per 17 Januari 2021.

Dari update tersebut diketahui ada 108 kabupaten dan kota berstatus zona merah, 347 zona oranye, 45 zona kuning, dan 14 kabupaten dan kota tidak terdampak atau tak ada kasus baru.

Untuk Sulawesi Utara, peta risiko kembali berubah. Jika sebelumnya hanya ada tiga daerah zona merah, per 17 Januari 2021 ini bertambah empat daerah. Sehingga total ada tujuh kabupaten dan kota yang berstatus risiko tinggi atau zona merah.

Berikut daftar kabupaten dan kota di Sulut berdasarkan zonasi risiko Covid-19 per 17 Januari 2021:

Bolaang Mongondow tetap zona oranye

Minahasa dari zona oranye naik jadi zona merah

Kepulauan Sangihe tetap zona oranye

Kepulauan Talaud tetap zona oranye

Minahasa Selatan tetap zona merah

Minahasa Utara tetap zona merah

Minahasa Tenggara dari zona oranye naik jadi zona merah

Bolaang Mongondow Utara tetap zona oranye

Kepulauan Sitaro tetap pada zona oranye

Bolaang Mongondow Timur tetap zona oranye

Bolaang Mongondow Selatan tetap zona oranye

Manado tetap zona merah

Bitung tetap zona oranye

Tomohon dari zona oranye naik jadi zona merah

Kotamobagu dari zona oranye naik jadi zona merah

(***)

Continue Reading

Headline

BMKG Jelaskan Penyebab Banjir di Pesisir Pantai Manado

Published

on

Kondisi salah satu wilayah pesisir pascakejadian hantaman air laut. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikMANADO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penyebab banjir di wilayah pesisir Pantai Manado, yang terjadi pada Minggu (17/1/2021).

Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, peristiwa tersebut merupakan salah satu kejadian cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia.

“Peristiwa naiknya air laut yang menyebabkan banjir terjadi di Pesisir Manado kemarin merupakan salah satu kejadian cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Indonesia. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu mengungsi, tapi tetap waspada dan terus memantau serta memperhatikan update informasi cuaca terkini dari BMKG,” kata Eko, Senin (18/1/2021).

Eko menjelaskan, peristiwa tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain angin kencang berkecepatan maksimum 25 Knot yang berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di Laut Sulawesi, Perairan utara Sulawesi Utara, Perairan Kepulauan Sangihe-Kepulauan Talaud dan Laut Maluku bagian utara dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 – 4,0 meter.

“Bersamaan dengan itu juga adanya pengaruh kondisi pasang air laut maksimum di wilayah Manado yang menunjukkan peningkatan pasang maksimum harian setinggi 170-190 cm dari rata-rata tinggi muka air laut (Mean Sea Level/MSL) pada pukul 20.00-21.00 Wita,” ungkapnya.

Berdasarkan analisis gelombang diketahui, arah gelombang tegak lurus dengan garis pantai sehingga dapat memicu naiknya air ke wilayah pesisir.

“Akumulasi kondisi di atas yaitu gelombang tinggi, angin kencang di pesisir dan fase pasang air laut maksimum yang menyebabkan terjadi kenaikan air laut sehingga mengakibatkan banjir yang terjadi di Manado,” jelasnya.

Lanjut dia, beberapa hari terakhir wilayah Sulawesi Utara dilanda hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan. “Fenomena cuaca tersebut sebenarnya merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi terutama pada saat puncak musim hujan seperti saat ini,” terangnya.

“Karena itu kami mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selalu mewaspadai ancaman bahaya pesisir ketika fase pasang air laut berbarengan dengan gelombang tinggi,” tambah Eko.

Masyarakat juga diharapkan mengambil langkah antispatif terhadap potensi masuknya air laut ke daratan pada saat fase pasang air laut yang bersamaan dengan gelombang tinggi dan angin kencang.

“Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk terus memperhatikan informasi cuaca terkini dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung dan mengikuti arahan dari BNPB atau BPBD setempat,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement

Trending