Pimpinan Parpol Jangan Politisasi Dana Penanganan Covid-19 Untuk Pilkada
Connect with us

Hukrim

Pimpinan Parpol Jangan Politisasi Dana Penanganan Covid-19 Untuk Pilkada

Published

on

KlikMINSEL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengimbau pimpinan partai politik (parpol) tidak melakukan politisasi dana penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Itu untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada),” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Minsel Eva Keintjem, didampingi komisioner Bawaslu Franny Sengkey, Kamis (30/4/2020).

Menurut dia, imbauan tersebut sebagai tindak surat Bawaslu RI dengan nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04 2020 perihal pencegahan tindakan pelanggaran.

“Kami imbau pimpinan parpol tidak menjadikan masa penanganan pandemi Covid-19, sebagai ajang kampanye bakal calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minsel,” katanya.

Ia mengatakan, Bawaslu juga mengimbau jika ada kader dari salah satu partai yang duduk sebagai kepala pemerintahan untuk tidak mempolitisasi dana penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBN atau APBD, sebagai ajang kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minsel.

“Surat Bawaslu RI pada 30 April 2020 dengan nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal pencegahan tindakan pelanggaran juga menggunakan dasar Undang-Undang nomor 10 tahun 2018 pasal 71 dan pasal 73. Kemudian, ditambah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 pasal 76,” katanya.

Dikatakan Keintjem, Undang-undang nomor 9 tahun 2015 pasal 76 ayat satu, mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang dalam membuat keputusan yang khusus. Memberikan kemenangan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan. “Hal tersebut tertuang dalam poin (a) Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 pasal 76 ayat satu,” katanya.

Kemudian, pada poin b undang-undang nomor 9 tahun 2015 pasal 76 ayat satu dijelaskan jika kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin.

(Jessika Tambayong)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending