Connect with us

Catatan Publik

Pers, KIM, dan Pemda Wajib Bersinergi Untuk Menghadang Penyebaran Covid-19

Published

on

Yan Bawiling
Penulis: Yan Bawiling

PARA wartawan memperingati Hari Pers Nasional pada Selasa, 9 Februari 2021 hari ini. Hari yang tentu saja sangat berharga bagi para pemburu berita. Momentum ini sangat berharga dalam rangka mengasah dan meningkatkan kualitas pers secara nasional.

Di sisi lain, di Indonesia terdapat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di setiap kabupaten dan kota. Kelompok ini berperan sebagai sumber penyampaian informasi, yang aktif dan peka terhadap penyebaran informasi di tengah masyarakat, dan juga adalah mitra dari pemerintah daerah di bawah Dinas Kominfo.

Oleh karenanya, setiap penyebaran informasi perlu melibatkan KIM. Sehingga informasi yang tersebar di tengah masyarakat itu benar dari sumber yang terpercaya dan bukan berita bohong atau “Hoax”.

Lain halnya antara para insan pers dan KIM, data dan fakta bisa didapat secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, sehingga berita yang dipublikasikan benar-benar berasal dari sumber data. Karena Insan Pers adalah jembatan informasi antara Pemerintah dan masyarakat.

Berkaitan dengan Pandemi Covid-19 sekarang ini, semua komponen media informasi, baik Pemerintah, Pers dan masyarakat perlu bersinergi agar Bangkit dari pandemi Covid-19 dan bangkit dari pemulihan ekonomi masyarakat.

Melalui Hari Pers Nasional kita juga sama-sama wajib menyukseskan Program Vaksin Nasional, semoga terhindar dari Covid-19 dan jangan lupa untuk tetap mengedepankan Protokol kesehatan.

Selamat Hari Pers Nasional.

(***)

Penulis adalah Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kepulauan Talaud

Catatan Publik

Menuju “Obat Pencegahan” Perencanaan Kota Berbasis Data dan Informasi Geospasial

Published

on

Spasial

Oleh: Agus Santoso Budiharso

PENDUDUK dunia sekarang ini hampir Sebagian besar menghuni daerah perkotaan (urban area). Kompleksnya urban area ini diduga akan sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan penghuninya. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi urban planner untuk merencanakan perkembangan kota agar kota itu ramah bagi warga penghuninya.

Berbagai permasalahan yang dapat menganggu kesehatan penghuni kota antara lain tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan yang hampir 2 kali lipat dari pertumbuhan penduduk nasional, kualitas dan konektivitas antar infrastruktur kurang memadai, minimnya ketersediaan ruang publik, kuantitas sampah dan polusi semakin meningkat, banyak informasi yang tidak terkendali, minimnya langkah antisipasi dan mitigasi bencana. Selain itu juga masih banyaknya permasalahan perkotaan yang masih tersembunyi (hidden problem).

Melihat permasalahan tersebut, maka harus mencari solusinya dengan menerapkan perencanaan penggunaan lahan yang baik. Perencanaan penggunaan lahan ini merupakan hasil dari kompromi yang masuk akal antara potensi lingkungan (yang diukur dalam hal ketersediaan sumberdaya) dan permintaan sosial (diukur dari persyaratan barang dan jasa secara spesifik oleh komunitas manusia).

Di dalam memahami aspek sumberdaya alam tidak bisa dipisahkan dari unsur-unsur kenampakan permukaan bumi yang mempunyai pola-pola yang mudah dikenali dari bentuk, relief, warna dan textur permukaan buminya.

Kesadaran akan arti pentingnya kesehatan wilayah akan terus meningkat sejalan masuknya berbagai informasi, yang menerangkan hubungan antara penggunaan lahan, kondisi geografis wilayah, perubahan iklim/cuaca dan tingkat kesehatan masyarakat yang menghuninya. Sebagai contoh, orang yang hidup di sekitar daerah yang mempunyai bentuk lahan lahan basah (wetland) semacam daerah rawa, maka penghuninya secara tradisional akan rentan terhadap penyakit malaria ataupun demam berdarah.

Di daerah perkotaan sangat dimungkinkan terjadinya zona-zona wilayah yang memungkinkan berkembangnya vector pembawa malaria dan demam berdarah, terutama di daerah perkotaan yang mempunyai drainase yang jelek, lebih-lebih di wilayah kumuh perkotaan (slum area).

Dengan teknologi geospasial area-area slum dan juga area lahan basah (wetland) di wilayah perkotaan sangat mudah ditemukenali pola dan sebarannya. Sehingga dengan demikian, para ahli-ahli kesehatan dapat memanfaatkan data informasi geospasial untuk membantu melakukan pembuatan kebijakan yang berkenaan dengan pencegahan penyebaran penyakit.

Hal-hal lain yang masih dapat digali oleh para ahli ilmu kesehatan adalah tentang keberadaan fasilitas penunjang pada permukiman perkotaan, seperti saluran drainase, sistem pembuangan sampah, pengelolaan air limbah, dan sumber air minum, yang mana semuanya itu adalah bagian dari hal-hal dalam perencanaan tata ruang kota yang akan membentuk pola dan struktur ruang pada suatu kota atau wilayah.

Apabila di suatu wilayah ada kekurangan fasilitas penunjang tersebut, maka dapat dipastikan bahwa wilayah tersebut penghuninya akan rentan terhadap berbagai munculnya gangguan kesehatan lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas kehidupannya.

Selain itu karena Indonesia adalah termasuk negara yang rawan bencana, yang mana bila terjadi bencana kemungkinan besar bisa merusak infrastruktur dan fasilitas wilayah yang kemungkinan dapat berakibat munculnya berbagai penyakit yang mengiringi di wilayah berdampak bencana tersebut, maka perlu tindakan yang cepat dengan memanfaatkan teknologi geospasial untuk menginventarisasi kerusakan dan juga menemukan tempat yang aman untuk penampungan dan perawatan kurban bencana.

Dengan kemajuan teknologi dalam era Industri 4.0 ini, teknologi geospasial juga sudah bersinergi dengan analisis BIG Data dengan memanfaatkan Artificial Intelligent (kecerdasan buatan), deep learning dan machine learning yang dapat mempercepat analisis spatial untuk menemukan pola-pola persebaran penyakit dan juga hubungannya dengan pola dan struktur wilayah baik dalam kondisi normal maupun pada kondisi ketika terjadi bencana.

Di sinilah sinergi informasi geospasial dan informasi kesehatan dapat digunakan untuk melakukan tindakan preventif oleh para dokter dan juga ahli kesehatan masyarakat. Dengan demikian perlu dikembangkan berbagai penelitian kesehatan berdasarkan data dan informasi geospasial di daerah perkotaan ataupun wilayah non perkotaan. Dengan meminjam pernyataan Jason Corburn dalam makalahnya yang berjudul “City planning as preventive medicine” bahwa Perencanaan kota sebagai obat pencegahan.

Sebagai Obat pencegahan ini mensyaratkan adanya penilaian kesehatan untuk semua pembuatan kebijakan perkotaan, mempromosikan pusat kesehatan lingkungan sebagai mesin pembangunan ekonomi masyarakat dan mengumpulkan data indikator kesehatan berbasis lokasi untuk melacak kemajuan dan menyesuaikan intervensi selama waktu saat adanya perubahan kondisi suatu wilayah.

(***)

Pendiri Yayasan Pengkajian dan Advokasi Geospasial, Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Geospasial Bumi Nusantara

Continue Reading

Catatan Publik

Mari Analisa Bersama; Jika HMI Miniatur Negara, Apakah Sudah Menjamin Hak Konstitusional Setiap Anggota?

Published

on

Penulis: Muazidan Takalamingan

Indonesia adalah negara demokrasi, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 “Kedaulatan Tertinggi Berada Di Tangan Rakyat”, memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan bernegara.

Oleh karena itu sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang cara berkehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain berpolitik. Tanpa adanya kesadaran politik, maka tingkat pertisipasi politik masyarakat juga rendah yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional.

Kesadaran berpolitik dapat diperoleh melalui beberapa hal, salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi, terutama bagi para mahasiswa untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan dibagi dua yaitu, organisasi intrakampus misalnya seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SEMA), dan lainnya. Sedangkan organisasi ekstrakampus seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan lainnya.

Organisasi kemahasiswaan tersebut baik intra maupun ekstra telah memberikan peran positif dalam memberikan pemahaman tentang kehidupan politik bagi mahasiswa. Satu di antaranya adalah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi ekstrakampus yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947/14 Rabi’ul Awal 1366 H yang diprakarsai oleh Lafran Pane.

Himpunan Mahasiswa Islam memiliki motivasi dasar untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Karena bagi HMI, Indonesia dan Islam adalah dua entitas yang saling berjalin dan berkelindan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Meskipun HMI seringkali mengalami proses dalam menjalankan peran-peran kebangsaannya, tetap saja entitas HMI sebagai organisasi mahasiswa yang menjadi pilar dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan.

Wujud permulaannya adalah peran HMI sebagai organisasi perkaderan sesuai tertuang dalam Pasal 7 AD/ART HMI, dengan segenap nilai dan metedologi yang dimiliki untuk membina kader-kader umat dan bangsa menjadi insan cita, untuk siap menjadi pemimpin di masa mendatang.

Kader-kader insan cita ini memiliki kesamaan visi dan konsep tentang umat dan bangsa, meskipun berbeda latar belakang dalam hal mazhab, daerah asal maupun bidang ilmu pengetahuan.

Maka lewat pandangan umum yang tertulis di atas, kita bisa melihat adanya hal yang saling berhubungan antara Negara dan Organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) bergerak. Secara tidak langsung bicara landasan berorganisasi dan bernegara pun dilandasi dengan adanya “Konstitusi”.

Jika dilihat Negara Indonesia memiliki (UUD NRI Tahun 1945) dan Himpunan Mahasiswa Islam memiliki (AD/ART HMI), dan kedua hal tersebut pula sebagai suatu konstitusi yang harus berisi 3 hal pokok seperti pandangan dari J.G Steenbeek yakni, adanya jaminan hak azasi manusia, ditetapkan susunan ketatanegaraan, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Maka kita bisa menilik konstitusi HMI (AD/ART) apakah sudah memuat ketentuan pokok dalam hal penjaminan hak azasi setiap anggotanya? Jika hal itu kita mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Tentang “Hak Anggota” ART HMI berbunyi “Anggota biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk dipilih”.

Secara general kesimpulan yang kita dapat dalam unsur tersebut maka setiap Anggota biasa HMI memiliki hak untuk dipilih dalam konstalasi internal HMI. Namun jika hal tersebut kita perhadapkan dengan hak anggota biasa dalam mencalonkan diri dipertarungan Pengurus Besar (PB HMI) mungkin hal itu masih terlalu jauh.

Kita bisa memperhadapkan unsur tersebut dengan kriteria calon ketua umum cabang dalam konstalasi (KONFERCAB). Dalam ART HMI Pasal 28 ayat 3 Tentang Personalia Pengurus Cabang berbunyi: “Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah:

a. Ber-taqwa kepada Allah SWT

b. Dapat membaca Al Qur`an                                

c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi

d. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II

e. Pernah menjadi Ketua Umum Komisariat, dan/atau Pengurus Cabang

f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus

g. Sehat secara jasmani maupun rohani

h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis.
Unsur yang bisa kita analisa ialah tertuang pada huruf (e) yakni yang bisa menjadi ketua umum adalah yang pernah menjadi ketua umum komisariat, dan/atau pengurus cabang.

Hal tersebut menimbulkan satu pandangan telah terjadi kerugian hak konstitusional setiap anggota biasa dalam hal untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum cabang.

Padahal bicara mengenai hak anggota biasa sudah dijamin dalam pasal 5 ART HMI ialah berhak untuk dipilih, pun jika memang sebuah argumentasi yang akan dibangun mengenai maksud dalam pasal 28 ayat 3 merupakan ketentuan khusus (Lex Specialis), makna itu tidak akan diterima secara penafsiran secara konstitusional yang harus berlandaskan (Filosofi, Yuridis dan Sosiologi).

Jika memang organisasi HMI mempunyai entitas dalam menjalankan nilai-nilai bernegara dan berbangsa, maka hal yang fundamental seperti ini harus mencoba untuk mengacu ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, contoh seperti tertuang dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM menyatakan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan alasan organisasi HMI merupakan miniatur negara, maka frasa kata “pemerintahan” diganti dengan “Organisasi Mahasiswa HMI” bahwa seluruh kader/anggota biasa HMI kedudukannya sama di dalam pengambilan keputusan sampai pada hak untuk memilih/dipilih sebagai sebuah penjaminan hak azasi setiap anggota HMI.

Jika sebuah konsekuensi masih ada kekurangan dalam penafsiran Konstitusi HMI, maka itu hal yang sangat wajar, kita bisa menilik kembali telah terjadi 4 kali amandemen (perubahan) konstitusi Negara Indonesia ialah UUD NRI Tahun 1945. Begitupula dengan kedudukan Konstitusi HMI karena pada sejatinya Hukum itu tidak dibuat secara kaku tetapi tumbuh dan berkembang di masyarakat (Das recht wird nicht gemacht es it und wird mid dem volke).

(***)

Penulis adalah Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Manado Periode 2021-2022

Continue Reading

Catatan Publik

“Tuhan Maha Penyayang, Market Tidak”

Published

on

Market
Penulis: Sahril Kadir

“Tuhan Maha Penyayang, Market Tidak”. Sepenggal kalimat yang diutarakan Dhany, nasabah pada salah satu perusahaan pialang cabang Manado, saat berdialog santai di rumah kopi miliknya, di bilangan Jalan Martadinata Manado beberapa waktu lalu, sempat membuatku kaget.

Bagaimana tidak, kalimat itu jadi kalimat pertama yang diucapkannya ketika mengetahui bahwa Saya ingin mendapatkan sedikit pengetahuan darinya tentang bisnis perdagangan berjangka komoditi.

Apalagi, dia langsung menyambung kalimat tersebut dengan membeberkan sejumlah pengalaman pahitnya saat awal terjun di bisnis ini, yaitu pada lima tahun lalu.

Namun setelah berdialog cukup lama, yakni kira-kira dua jam, Saya akhirnya memahami bahwa kalimat “Tuhan Maha Penyayang, Market Tidak” mengandung unsur edukasi yang cukup dalam. Meski memang, harus diakui, sepintas kalimat ini akan terdengar ekstrem, khususnya bagi mereka yang menjadi sales marketing perusahaan pialang.

Lantas apa pelajaran yang terkandung dalam kalimat tersebut?

Pertama, ini menjadi sebuah peringatan awal kepada calon nasabah agar memahami terlebih dahulu setiap hal yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi sebelum berinvestasi. Mulai dari jenis-jenis transaksinya hingga legalitas perusahaan pialang. Dua hal ini sangat penting diketahui dan didalami, sehingga potensi berinvestasi pada perusahaan pialang bodong atau ilegal bisa diminimalisasi.

Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan investasi perdagangan berjangka komoditi juga menjadi sangat penting, khususnya saat pandemi Covid-19, karena situasi pandemi ini menjadi momen yang sangat berharga untuk berinvestasi. Makanya, saat ini banyak perusahaan investasi bermunculan.

Dengan kata lain, literasi perdagangan berjangka komoditi harus diikuti dan dijalankan secara rutin terlebih dahulu sebelum mengambil sikap berinvestasi pada bisnis ini.

Pelajaran kedua, seorang calon maupun nasabah pada perusahaan pialang harus mampu menekan emosinya sebaik mungkin saat bertransaksi. Sebab market tak memiliki hati. Keinginan mendapatkan keuntungan besar atas dasar emosi yang tak terkontrol bisa mengakibatkan datangnya kerugian yang sangat besar. Apalagi, perdagangan berjangka komoditi bersifat high risk high return.

Pengalaman nasabah perdagangan berjangka komoditi, khususnya yang buruk-buruk, harus benar-benar dijadikan bahan pelajaran dan telaahan penting. Letak kekeliruannya dimana, apa sebenarnya yang membuatnya merugi besar, dan lainnya. Dan dari banyaknya pengalaman tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa nasabah sering tak mampu mengelola emosinya dalam bertransaksi. Makanya, “Tuhan Maha Penyayang, Market Tidak” harus selalu diingat dan ditanamkan di hati dan pikiran saat terjun di bisnis ini.

(***)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending