Perppu Ormas Disahkan, HTI Tamat
Connect with us

Headline

Perppu Ormas Disahkan, HTI Tamat

Published

on

Penggunaan Nama

KlikMANADO – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

 

Terkait hal ini, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjelaskan, pengesahan tersebut memunculkan tiga konsekuensi hukum. “Intinya, HTI sebagai ormas sudah tamat, tak bisa hidup lagi,” jelasnya, dalam cuitannya di akun twitter pribadinya.

 

Dia menilai, pembubaran HTI (Hizbuttahrir Indonesia) sudah sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. “Karena perppu tersebut jadi undang-undang,” ungkapnya.

 

Adapun perkara Judicial Review yang diajukan HTI di MK, kata dia, kehilangan objek. “Sehingga MK harus segera memvonis permohonan tidak dapat diterima,” terangnya.

 

“Jika Perppu yang sudah jadi undang-undang ini dilakukan Judicial Review ke MK dan MK mengabulkan, maka HTI tetap bubar sebab vonis MK berlaku ke depan (prospektif),” sambungnya.

 

Sebagaimana diketahui, Perppu itu disahkan jadi undang-undang melalui voting setelah seluruh fraksi pada Rapat Paripurna gagal mencapai mufakat meski telah dilakukan forum lobi selama dua jam.

 

Tujuh fraksi menerima Perppu itu sebagai undang-undang. Yaitu, Fraksi PPP, PDI-P, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan Hanura.

 

Meski demikian, Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisinya.

 

Sementara tiga fraksi lainnya yakni PKS, Gerindra dan PAN menolak Perppu Ormas itu. Alasannya, mereka menganggap bertentangan dengan asas negara hukum. Sebab menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

 

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending