Permintaan Tunda Munas Kadin Tak Direspon, Sejumlah Kadinda Kecewa
Connect with us

Headline

Permintaan Tunda Munas Kadin Tak Direspon, Sejumlah Kadinda Kecewa

Published

on

KADIN

KlikJAKARTA – Imbauan sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah (Kadinda) agar Panitia menunda Munas VIII Kadin (Kamar Dagang dan Industri) karena alasan peningkatan kasus Covid-19, tidak mendapatkan tanggapan positif.

Panitia Munas VIII tetap bersikeras melaksanakan Munas di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 30 Juni nanti. Padahal permintaan penundaan oleh para Kadinda itu sejalan dengan aturan Pemerintah, dimana semua hajatan yang berpotensi membuat kerumunan harus ditunda, akibat pandemi Covid-19 yang semakin ganas di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah sudah melayangkan surat ke panitia cq Rosan Roslani, dan Ketua Umum Kadin, agar munas ditunda. Salah satu yang menyurat adalah Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto.

“Panitia cq Ketum mesti  peka dan tanggap.  Penyebaran covid semakin tinggi, dan mengkhawatirkan. Munas Kadin akan melibatkan peserta sekitar 500 orang, pasti terjadi kerumunan. Sudah seyogyanya  Munas Kadin ditunda. Kita harus patuh kepada aturan pemerintah. Kesehatan paling utama,” kata Putranto.

Kadin lainnya yang juga telah menyampaikan pemintaan penundaan adalah Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Riau, dan Papua Barat. Sementara yang lainnya, seperti Kadin Sumatera Utara, sudah menyampaikan secara lisan dan akan segera berkirim surat juga.

“Pengurus Kadin Sumut akan segera melakukan rapat, untuk menentukan sikap. Bila semua nanti pengurus sepakat, maka kita secara resmi akan mengirim surat ke panitia untuk minta munas ditunda,” ungkap Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara.

Ketua Kadin Papua Immnauel Yenu menilai, penundaan munas masuk akal. “Ketika munas ditunda dan pindah dari Nusa Dua, Bali ke Kendari, kan karena covid. Sekarang ini covid semakin meningkat, jadi wajar, bila munas kembali ditunda. Kadin harus memberi contoh, dalam upaya mengendalikan penyebaran covid, seperti harapan Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi  Pak Luhut Panjaitan,” kata Immanuel.

Kadin Jawa Barat juga ikut kecewa, karena seruan para Kadin daerah diabaikan. “Permintaan penundaan munas itu bukan kemauan saya pribadi, tapi hasil rapat pengurus Kadin Jawa Barat. Alasannya sederhana, munas Kadin berpotensi membuat kerumunan, itu berpotensi juga menjadi klaster baru covid,” kata Cucu Sutara, Ketua Kadin Jabar.

Ketua Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Lity, juga senada. “Sangat berbahaya munas dilangsungkan di Kendari, 30 Juni. Berbahaya untuk kesehatan para peserta, dan juga berbahaya bagi masyarakat Kendari. Covid varian baru yang berkembang sekarang ini mudah menyebar dan lebih ganas, nyawa taruhannya,” tegas Muhalim.

Sebelumnya, Ketua Kadin Jawa Tengah Kukrit Wicaksono ikut mendukung penundaan munas. “Kalau saya bukan soal tempatnya. Tapi lebih kepada momennya gak tepat menggelar munas, saat covid mengganas, seperti saat ini. Lebih baik tunda cari waktu yang pas. Kadin mesti menunjukan profesionalitasnya,” ujar Kukrit.

Memang, Kadin Indonesia harus berpikir ulang untuk menggelar munas di Kendari. Kasus Covid-19 di ibu kota Sultra itu meningkat hingga 4.703 kasus.

Data Dinas Kesehatan Kota Kendari menunjukkan adanya peningkatan kasus Covid-19. “Iya posisi kemarin ada 55 kasus, padahal tiga minggu lalu sempat hanya 4 kasus. Meningkat drastis,” Ungkap Drg Rahminingrum selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, kemarin.

Di tempat terpisah, Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, dalam kurun waktu 1-4 minggu ke depan, Indonesia bisa kolaps jika pemerintah tidak segera menarik rem darurat.

Indonesia bisa mencapai 20 ribu kasus per hari. “Kasis covid sekarang bahayanya luar biasa, sudah kasusnya tinggi ada varian baru. Menarik rem darurat bahkan lockdown, perlu dilakukan Pemerintah,” ujar Tri Yunis.

Sedangkan Muhammad Afdal Komarudin, aktivis Mahasiswa Sultra Jakarta Raya, berharap Munas Kadin bisa ditunda 3-4 bulan lagi, karena khawatir akan memicu mengganasnya wabah Covid-19.

“Dampaknya rakyat jadi korban. Tunda saja lebih baik. Kita sangat khawatir Munas Kadin ini memicu wabah Covid yang lebih ganas,”  kata mahasiswa UIN Ciputat ini.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Munas VIII, Adisatrya Sulisto, mengaku telah menerima sejumlah surat dari Kadin Daerah. “Saya tidak tahu persis jumlahnya, memang ada surat dari beberapa asosiasi dan Kadin daerah yang minta munas ditunda. Dari rapat panitia dengan Pak Rosan, Rabu (16/6/2021), diputuskan persiapan jalan terus, sambil memantau perkembangan,” papar Adi.

Sebagaimana diketahui, semula Munas Kadin VIII berlangsung 2-4 Juni di Nusa Dua Bali, namun karena alasan Covid-19 meningkat, diundur pada 30 Juni dan dipindahkan ke Kendari.

(***)

Advertisement

Trending