Pentingnya Sistem Informasi Desa

Pentingnya Sistem Informasi Desa
Penulis: Reynold Patabuga, Penulis adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan UMY. Berasal dari Minahasa Selatan.

“SISTEM INFORMASI DESA” merupakan suatu hal yang sebetulnya sangat menarik dibahas. Apalagi di tengah-tengah gencarnya pembangunan Indonesia di paruh pertama dekade ketiga ini.

Sudah barang tentu, jamak diperbincangan publik tentang desa dan jalan kemajuan yang setapak demi setapak sudah dilaluinya melalui terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya disebut UU Desa).

Demikianlah UU Desa yang sebelumnya sudah disinggung penulis di atas  kemudian mengatur perihal bagaimana cara pengelolaan administrasi dan informasi di tingkat desa.

Adapun hal tersebut terdapat dalam Pasal 86 di mana mengemukakan bahwa (1) adalah hak desa untuk mendapatkan akses informasi dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; (2) wajib adanya bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melalukan pengembangan sistem informasi desa; (3) di mana yang dimaksud dengan sistem informasi tersebut mencakup penyediaan berbagai fisilitas, antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan internet, dan sumber daya manusia yang memadai, dan seterusnya.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan sistem informasi sendiri merupakan suatu sistem yang menghubungkan berbagai kebutuhan operasional suatu organisasi (manajerial) dengan upaya organisasi itu sendiri untuk menyajikan laporan demi laporan yakni sebagai pemenuhan kebutuhan daripada pihak-pihak tertentu.[i] Dikarenakan hal tersebutlah, menjadi penting kiranya pengembangan sistem pengelolaan administrasi dan informasi pedesaan. Di mana itu juga mensyaratkan keikutsertaan kalangan intelektual dalam mendampingi, memotori, mengevaluasi, dan juga mengkritisi setiap kebijakan terkait pengembangan yang disebutkan sebelumnya.

Village Information System (VIS) atau “Sistem Informasi Desa” sebenarnya boleh dikatakan merupakan sebuah gagasan yang lahir dari rahim orde digital. Adalah sebuah tuntutan zaman bahwasanya kemudian segala bentuk hubungan daripada sendi-sendi kehidupan mulai dari individu per individu sampai pada persoalan berbangsa dan bernegara secara signifikan mengalami pergeseran.

Baca Juga :  10 Juni, ADO Sulut Sambangi Panti Asuhan di Tomohon dan Tondano

Tak ayal, di tengah gemerlap zaman yang kian hari kian menyilaukan mata ini perubahan dalam bentuk tata kelola pemerintahan di tingkat desa pun diharuskan. Sebab di era Internet of Things (IoT) ini segala bentuk tindakan yang kiranya bersinggungan dengan hal-hal praktis, dalam hal ini pelayanan publik perlu untuk dibuat efektif, efisien, dan setransparan mungkin.

Pengembangan sistem tata kelola informasi desa yang berbasiskan komputer sebenarnya telah diterapkan di banyak tempat di Indonesia. Salah satunya di kabupaten Badung pada lembaga pengkreditan desanya, namun antara penggunaan dan pemanfaatannya dinilai menunjukkan hasil yang belum signifikan: utamanya dalam hal akuntansinya[ii]

Adapun Djafar[iii] dalam studinya mengenai bagaimana tata kelola administrasi serta informasi pada pemerintahan desa menawarkan bahwa dengan adanya suatu sistem informasi yang terpusat (data base) akan lebih meminimalisir keterceceran berkas yang memuat data, yang mana kerap kali terjadi sebab masih dipergunakannya sistem catatan dalam mengelola administrasi di desa.

Oleh sebab itulah, menurut penulis, sudah patut menjadi pertimbangan dalam pembangunan desa ke depan dengan memerhatikan pula aspek sistem informasi desa. Artinya, “Sistem Informasi Desa” sendiri mestinya sudah dapat dijadikan sandaran dalam menjalankan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dengan begitu, seperti halnya beberapa pendapat di atas, pelayanan masyarakat di tingkat desa sendiri akan menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan.

(*)


Keterangan:

[i]Sutabri, Tata. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset.

[ii]Suarta, I. M., & Sudiadnyani, I. O. (2014). Studi Faktor Penentu Penerimaan dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Lembaga Pengkreditan Desa. Journal of Information Systems, 10(1), 45-52.

[iii]Djafar, I. (2016). Perancangan Sistem Informasi Desa Pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalebenteng Kampung Nelayan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Sulawesi-Selatan. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi,, 5(2), 133 – 143.

Baca Juga :  Sumbang 8 Penghargaan untuk Manado, Ini Kata Kadis Kominfo Manado

Penulis berasal dari Desa Durian, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply