Pengurus Partai Demokrat Sulut Temui Kakanwil Kemenkumham Sulut. Ada Apa?
Connect with us

Headline

Pengurus Partai Demokrat Sulut Temui Kakanwil Kemenkumham Sulut. Ada Apa?

Published

on

Penyerahan dokumen. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikMANADO – Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) bersama ketua-ketua DPC se-Sulut mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulut, pada Jumat (12/3/2021).

Rombongan Partai Demokrat yang dipimpin langsung Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Mor Bastiaan, Sekertaris Billy Lombok, dan Bendahara DPD PD Hanny Joost Pajouw, diterima langsung Kepala Kanwil Lumaksono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald Lumbuun dan Kabid Pelayanan Hukum Aswan Idrak.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Mor Bastiaan menyerahkan Dokumen Pengantar dan menyampaikan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan 5 Maret 2021, di Deli Serdang Sumatera Utara adalah Ilegal dan Inkonstitusional.

“Karena tidak sesuai dengan ADRT Partai Demokrat yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM pada 2020, dimana kami menganggap bahwa ADRT kami legal, yang kami pakai di Partai Demokrat sebagai konstitusi kami. Dan seperti kita Ketahui bahwa KLB yang terjadi di Deli Serdang tidak sesuai dengan ADRT,” tegasnya saat itu.

Mor menjelaskan, mereka yang hadir di KLB tidak sesuai seperti yang dicantumkan dalam ADRT. “Harus setengah suara DPC dan harus disetujui oleh Ketua Majelis Partai. Dan yang terjadi di sana tidak seperti itu,” katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa kedatangan DPD Partai Demokrat Sulut ke Kanwil Kemenkumham Sulut untuk meminta Kemenkumham menolak semua hasil KLB ilegal tersebut.

“Kami juga sudah mendatangi Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta bersama Ketua Umum AHY dengan maksud yang sama,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut Lumaksono berjanji bahwa permasalahan tersebut akan dikirimkan ke Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM hari ini (12/3/2021) juga.

“Sehubungan dengan adanya KLB di Deli Serdang Medan, kami Kakanwinl Kemenkumham Sulut menerima permasalahan tersebut,” pungkasnya.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending