Pendapat SPL Tentang Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen
Connect with us

Ekobis

Pendapat SPL Tentang Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen

Published

on

Dirut JFX Stephanus Paulus Lumintang
Stephanus Paulus Lumintang. (Sumber Foto: Istimewa)

KlikJAKARTA – Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen jadi 12 persen. Rencana pemerintah itu pun sempat menjadi pembahasan hangat di masyarakat.

Rencana tersebut tertuang dalam RUU Perubahan kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 7 Ayat 1 RUU itu, disebutkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12 persen.

Lantas bagaimana tanggapan Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta Stephanus Paulus Lumintang?

Ketika dimintai tanggapannya, Lumintang mengungkapkan, menaikkan PPN jadi 12 persen akan berdampak secara tidak langsung pada daya beli konsumen.

“Banyak sektor yang akan mengalami koreksi harga yang secara tidak langsung akan berakibat pada daya beli konsumen,” ungkapnya.

Menurut pria yang akrab disapa SPL ini, akan lebih elok jika kenaikan PPN dikenakan pada barang impor. “Sementara barang lokal masih tetap pada tarif yang sama,” jelasnya.

Dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai tetap 10 persen, kata SPL, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. “Terutama dalam masa sulit seperti sekarang ini,” sambungnya.

Sebagai informasi, seperti dikutip dari cnbcindonesia, RUU KUP ini tidak hanya menyebut soal tarif PPN 12 persen. Pada ayat 3 disebutkan, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Perubahan tarif PPN tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sementara pada ayat 2 dijelaskan, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Adapun pasal 7A ayat 1 menerangkan, PPN dapat dikenakan dengan tarif berbeda dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 atau ayat 3. Yaitu atas penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu; dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Selanjutnya, Pasal 7A ayat 2 menerangkan tarif berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dikenakan paling rendah 5 persen dan paling tinggi 25 persen.

(***)

Advertisement

Trending