Sosialisasi Penanggulangan Bencana Harus Diaktifkan
Connect with us

Headline

Sosialisasi Perkembangan Penanggulangan Bencana Harus Diaktifkan

Published

on

Penanggulangan Bencana

KlikMANADO – Indonesia harus menyebarluaskan perkembangan penanggulangan bencana secara aktif kepada masyarakat dan pengambil kebijakan, dalam hal penanggulangan risiko bencana dan potensi kerugian akibat gempa bumi dan tsunami.

 

Hal itu dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, saat membuka Seminar Nasional bertema “Membangun Kapasitas dan Kesiapsiagaan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Gempa Bumi dan Tsunami, Menuju Pembangunan yang Lebih Aman Bencana”, di Graha BNPB, Jakarta, Senin (28/8/2017), sebagaimana rilis yang diterima KlikNews.

 

“Masukan berupa pemikiran kritis dan diskusi bersama diharapkan dapat menyempurnakan masterplan tsunami sebagai bentuk kristalisasi sinergitas pembangunan nasional dan pengelolaan risiko bencana,” ujarnya.

 

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Widjaja mengatakan, bencana kapasitas dan kesiapsiagaan nasional bisa terwujud dengan keterlibatan berbagai pihak dalam bersinergi mengelola risiko bencana.

 

“Oleh karena itu, peran lembaga usaha, peran akademisi, peran media diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bencana, khususnya ancaman bencana gempa bumi dan tsunami,” ungkapnya.

 

Dia menegaskan, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama perlu memiliki paradigma yang benar tentang bencana. “Bahwa bencana tidak perlu diratapi, serta mindset positif terhadap fenomena alam yang berakhir dengan dampak korban maupun kerusakan. Pemikiran positif sangat membantu dalam peningkatan kesadaran kehidupan masyarakat dalam living harmony with risk,” katanya.

 

Di sisi lain, Direktur PRB BNPB Lilik Kurniawan menyampaikan, Indonesia sudah memiliki peta risiko bencana gempa bumi dan tsunami. “Gambaran ancaman gempa bumi dan tsunami serta potensi yang demikian dahsyatnya, dapat mengakibatkan korban jiwa, warga terdampak, kerugian ekonomi, serta kerusakan infrastruktur yang kritis di Indonesia,” katanya.

 

Dia menjelaskan, tingkat kerawanan, dampak dan risiko bencana yang besar dapat dipicu ketimpangan sosial-ekonomi, sebagai akibat krisis multi dimensi. “Kian besarnya perhatian pada upaya pengarusutamaan risiko juga dimotori oleh terus meningkatnya kerentanan aset ekonomi dan sosial serta kesejahteraan dan penghidupan masyarakat terhadap bahaya alam,” sambungnya.

 

Sekadar informasi, seminar nasional itu menghadirkan pembicara kunci Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, BMKG, LIPI, ITB, Humanitarian Openstreetmap Team (HOT), WeatherNews Inc., dan Harian Kompas.

(Ayi)

Advertisement

Trending