Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB, Hinca: Keadilan Sudah Tiba di Tempatnya
Connect with us

Nasional

Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB, Hinca: Keadilan Sudah Tiba di Tempatnya

Published

on

Hinca Panjaitan

KlikJAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya mengumumkan keputusan terkait kisruh dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada Rabu (31/3/2021) siang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang dinyatakan ditolak.

Ditolaknya permohonan tersebut, kata Laoly, didasarkan atas sejumlah alasan. Di antaranya adalah tidak adanya rekomendasi dari DPC maupun DPD.

Sementara itu, hasil pengumuman tersebut disambut hangat para kader Partai Demokrat. Mereka menilai ditolaknya permohonan KSP Moeldoko sudah tepat.

Adapun Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan langsung memberikan cuitannya dalam media sosial Twitter, beberapa saat usai konferensi pers Menkumham dan Menko Polhukam.

Dalam cuitannya, mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini mengatakan bahwa keadilan sudah tiba di tempatnya.

“Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, kisruh di tubuh partai berlambang Mercy ini berawal ketika AHY mengeluarkan tudingan adanya upaya merebut kepemimpinan Partai Demokrat oleh sejumlah mantan kader dan pejabat negara.

Tak lama kemudian, muncul KLB Deli Serdang pada 5 Maret lalu, yang memutuskan mengangkat KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum. Setelah itu, keduanya saling mengklaim dan saling melontarkan tudingan.

(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending