Senator Djafar Alkatiri: Pemerintah Langgar UUD 1945 Jika Ada Vaksin Dijual ke Rakyat
Connect with us

Headline

Senator Djafar Alkatiri: Pemerintah Langgar UUD 1945 Jika Ada Vaksin Dijual ke Rakyat

Published

on

Vaksin Mandiri
Senator Djafar Alkatiri. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikJAKARTA – Layanan vaksin mandiri bagi masyarakat rencananya akan dibuka oleh Pemerintah melalui Klinik Kimia Farma, mulai Senin (12/7/2021) besok.

Dibukanya layanan tersebut akan membuat masyarakat bisa membeli dan melakukan vaksinasi secara mandiri di Klinik Kimia Farma. Harganya telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021, yakni senilai Rp321.660 perdosis, dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi senilai Rp117.910 perdosis.

Rencana pemerintah itu pun mendapat kritikan pedas dari Wakil Ketua Komite I DPD RI Hi Djafar Alkatiri. Djafar menilai, rencana tersebut mengartikan bahwa Negara akan berbisnis dengan rakyat menggunakan dana APBN.

Makanya, kata Djafar, rencana ini merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 pasal 28 H yang memuat bahwa negara menjamin kesehatan rakyat. “Ini juga dengan tegas melanggar pernyataan resmi Presiden Jokowi tertanggal 16 Desember 2020, bahwa vaksin covid-19 gratis, dan memerintahkan Kementerian Keuangan dan Kesehatan untuk serius menanganinya,” timpalnya.

Djafar Alkatiri
Senator Djafar Alkatiri. (Sumber Foto: Istimewa)

Dia menjelaskan, sampai saat ini belum ada satupun negara di dunia yang menjual vaksinnya ke rakyat. “Bahkan India yang sedang kepepet terus menyuntik vaksin gratis ke rakyatnya dengan target 300 juta penduduk yang akan divaksin oleh pemerintah India, dengan vaksin buatan negara sendiri. Harusnya kita malu pada negara-negara di dunia khususnya negara-negara tetangga kita,” ungkapnya.

Negara juga, lanjut mantan Sekjen Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) ini, tidak boleh mensiasati penyaluran vaksin yang dibeli dengan APBN ke BUMN Bidang Kesehatan, untuk selanjutnya dijual ke rakyat.

“Karena vaksin dibeli dengan anggaran cadangan APBN (Rp18 T), Anggaran Kesehatan PEN APBN (Rp36,44 T tahun 2020) dan alokasi refocussing Anggaran APBN khusus Vaksin dan Vaksinasi (Rp58 T 2021),” terangnya.

“Sementara realisasi pembelian vaksin sudah sekitar Rp22,622 T dari pembelian jumlah vaksin yang masuk per 1 Juli 2021 sebanyak 115,7 juta dosis, terdiri dari Sinovak (105,5 juta), Astrazeneca (8,2 juta) dan Sinopharm (2 juta). Dari target vaksin total 182 juta atau sekitar 70 persen penduduk Indonesia,” sambungnya.

“Artinya Pemerintah baru merealisasikan anggaran pembelian vaksin 20.15 % (Rp22,66 T) dari total alokasi anggaran pembelian vaksin dan vaksinasi sebesar Rp112,44 T. Masih ada anggaran tersisa 79.85 % cukup utk membeli sisa vaksin dari target 182 juta (untuk 2 kali dosis) bahkan ada lebihnya,” tambahnya.

Ketua KB PII Sulut ini mengaku heran dengan rencana dibukanya layanan vaksin mandiri atau vaksin gotong royong ini. “Ini menyangkut nyawa rakyat Indonesia, harus diselamatkan. Jangan kita menambah beban rakyat yang sudah sangat berat dan mengambil keuntungan dari penderitaan wabah covid-19 ini,” ketusnya.

Djafar juga menilai ini sebagai sebuah anomali negara (penyimpangan prilaku kebijakan pemerintahan). “Penjualan vaksin ini harus dicegah dan tidak boleh berlanjut, Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan harus segera direvisi,” tegasnya lagi.

“Saya berharap DPD dan DPR sebagai lembaga reprsentatif rakyat bertanggung jawab mengawal hak rakyat di seluruh daerah di Indonesia. Kembalikan hak rakyat sesuai UUD 1945,” ujarnya.

(***)

Advertisement

Trending