Bupati Minahasa Dipolisikan Pedagang Pasar Kawangkoan
Connect with us

Hukrim

Bupati Minahasa Dipolisikan Pedagang Pasar Kawangkoan

Published

on

Pedagang Pasar Kawangkoan

KlikMINAHASA – Pedagang Pasar Kawangkoan melaporkan Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow ke Polda Sulawesi Utara, Rabu (18/10/2017) lalu. Laporan tersebut berkaitan dengan pembongkaran paksa lapak pedagang di pasar tersebut, pada Selasa (17/10/2017) lalu.

 

Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow dinilai sangat arogan. “Kami sungguh menyesalkan lantaran saat pembongkaran tidak disertai surat perintah” tegas Deki Walangitan, perwakilan pedagang pasar Kawangkoan.

 

Sehingga, menurut Walangitan, kebijakan pembongkaran tidak sesuai prosedur. Kasat Pol-PP David Lembang tak dapat menunjukkan surat perintah pembongkaran.

 

“Alasan Kasat Pol-PP terlalu mengada-ada. Dia menjawab, jika ingin menyaksikan surat perintah, silakan bertandang ke kantor Pol-PP,” ungkapnya.

 

Padahal, seharusnya ketika lapak dieksekusi, surat perintah harus dibawa ke lokasi, supaya pembongkaran lapak berjalan tertib dan aman.

 

“Prinsipnya pedagang menilai eksekusi lapak tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan, makanya kami curiga ada apa di balik semua ini,” tambahnya.

 

Dengan demikian sambung Walangitan, atas kejadian ini Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow (JWS) wajib bertanggungjawab.

 

“Soalnya pembongkaran lapak menyalahi aturan. Pembongkaran atas perintah Bupati maka dari itu JWS wajib bertanggung jawab,” serunya.

 

Dia menambahkan, pedagang juga membawa peristiwa ini ke Ombusman Provinsi Sulut, sehingga perkara ini bisa ditangani secara langsung.

 

“Menurut hemat kami tindakan ini tidak manusiawi, sebab kami bukan pedagang ilegal dan sudah memenuhi aturan membayar retribusi pasar, bilamana masih ada yang diselesaikan ada solusi bukannya sembarang eksekusi” semburnya.

 

Jadi sekali lagi, katanya, peristiwa ini merugikan kami pedagang dan efeknya nama baik Pemda Minahasa bobrok di mata rakyat.

 

Di lain pihak, Kasat Pol-PP Pemkab Minahasa David Lembang saat dikonfirmasi media mengatakan, pembongkaran lapak sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Perda yang sudah berlaku.

 

“Tugas kami hanya mengamankan aset pemda mengingat masih ada pedagang yang belum lunas pembayaran. Olehnya pedagang harus penuhi kewajiban,” beber Lembang.

 

Dia menambahkan, pihaknya hanya menjalankan perintah atasan. “Dari sekian banyak pedagang, masih ada yang memiliki lapak lebih dari satu. Sedangkan pedagang lain hanya miliki lapak apa adanya, makanya perlu dilakukan penertiban terhadap pedagang yang melanggar aturan,” tandasnya.

 

(Rife)

Advertisement

Trending