Partai Demokrat Minta Pemerintah Wujudkan Janji Tak Ada Pembungkaman Kritik
Connect with us

Nasional

Partai Demokrat Minta Pemerintah Wujudkan Janji Tak Ada Pembungkaman Kritik

Published

on

Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra
Herzaky Mahendra Putra

KlikJAKARTA – Partai Demokrat meminta Pemerintah mewujudkan janji tidak adanya pembungkaman kritik. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis (1/7/2021).

“Para pembantu presiden, baik di kabinet, kementerian, maupun pejabat-pejabat di instansi pemerintahan lainnya, harus mau untuk mendukung statement Presiden Joko Widodo bahwa beliau bukanlah king of lips service seperti yang disampaikan oleh BEM UI,” tegas Herzaky.

Dia juga meminta Pemerintah untuk tetap menjadikan kritikan sebagai “vitamin” dan bentuk perhatian publik kepada pemerintah. “Di satu sisi, lanjut Herzaky, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan kalau kritik itu boleh-boleh saja di Indonesia sebagai negara demokrasi. Di sisi yang lain, BEM UI tentu juga memiliki pandangan dan analisa tersendiri sehingga berpandangan seperti itu terhadap Presiden. Inilah dinamika demokrasi,” ungkapnya.

Partai Demokrat berharap, pernyataan presiden bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa menjadi kenyataan di lapangan. Karena itu, tentu sepatutnya tidak ada lagi berbagai bentuk intimidasi dan hukuman kepada kelompok mahasiswa yang menyampaikan kritik kepada Pemerintah.

“Jangan pula kemudian beasiswa adik-adik mahasiswa tersebut ada yang dicabut, biaya operasional organisasi kemahasiswaan ditahan, akun-akun pribadi diretas, serta munculnya serangan masif di media sosial, ataupun dibawa ke ranah hukum,” imbuhnya.

“Di sinilah pentingnya para pembantu presiden, perangkat pemerintahan, serta para pendukung presiden dan para buzzer media sosial untuk membantu memastikan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada pembungkaman demokrasi bisa terealisasi seperti harapan publik. Jangan kemudian malah ada yang mengambil tindakan bertentangan dengan apa yang dikomandokan oleh Presiden,” sambungnya.

Seperti diketahui,  saat usai melakukan sidak pelaksanaan PPKM mikro di RW 01, Keluarahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (25/6/2021), Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, percuma pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan tetapi di bawah tidak berjalan.

(***)

Advertisement

Trending