Pansus LKPJ: Laporan Administrasi PUPR Sulut Tak Beraturan!
Connect with us

Humaniora

Pansus LKPJ: Laporan Administrasi PUPR Sulut Tak Beraturan!

Published

on

KlikSULUT – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Utara) dilaksanakan di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Jumat (25/4/2020).

Terpantau, pada pembahasan LKPJ yang telah memasuki hari keempat itu, terundang sembilan perangkat daerah, untuk melaporkan pertanggungjawaban capain kinerja tahun 2019.

Menariknya, sorotan tertuju pada pembahasan LKPJ perangkat daerah Dinas PUPR Sulut. Pasalnya, legislator menilai bentuk laporan administrasi LKPJ sangat kacau.

Bahkan, Sekretaris Pansus Netty Pantouw harus memohon dinas tersebut untuk memperhatikan secara detail kekurangan yang ada. “Untung saja pimpinan pansus LKPJ saat ini orangnya baik, jika dipimpin pak Arthur Kotambunan atau anggota pansus lainnya, pasti administrasi seperti ini akan dikritik atau dikembalikan,” ketusnya.

Senada diungkapkan Ketua Pansus LKPJ Rocky Wowor. “Saya ingatkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU) Sulut, Adolf Tamengkel, beserta jajarannya, untuk memperhatikan administrasinya. Ini laporan diterima Tim Pansus LKPJ DPRD bukan lembaga yang lain,” tegas Wowor.

“Halaman 61, isinya berbeda dengan laporan yang masuk kepada ibu Netty. Terus tanda tangan kepala dinas terbalik pada laporan ini. Adapun anggarannya dan penjelasannya terputar. Sekali lagi terkait penyusunan administrasi harus lebih diperhatikan, ini laporan ke DPRD bukan ke tempat lain,” tegasnya, lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sulut Adolf Tamengkel beserta jajaran terpantau hanya terdiam atas dua tanggapan anggota Pansus LKPJ.

(Achmad Husain)

Advertisement

Trending