PA Bolaang Uki Tetapkan LKBH IAIN Manado Jadi Pemberi Jasa Layanan Posbakum
Connect with us

Hukrim

PA Bolaang Uki Tetapkan LKBH IAIN Manado Jadi Pemberi Jasa Layanan Posbakum

Published

on

KlikBolsel – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado (LKBH IAIN Manado) ditetapkan menjadi Pemberi Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Hal itu diketahui dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Pengadilan Agama Bolaang Uki dan LKBH IAIN Manado, pada Senin (28/12/2020) kemarin.

Ketua Panitia Seleksi Posbakum Pengadilan Agama Bolaang Uki Uten Tahir mengungkapkan, penetapan LKBH IAIN Manado sebagai pemberi jasa layanan Posbakum Pengadilan Agama Bolaang Uki telah melalui proses seleksi yang ketat.

“Seleksi terbuka ini juga sebelumnya telah diumumkan melalui website, Selasa (22/12/2020) di Kantor PA Bolaang Uki,” ungkap Uten, Selasa (29/12/2020).

Setelah melewati batas waktu pendaftaran, lanjut dia, terdapat empat LBH yang mendaftar. Pertama, LBH Pihak. Kedua, LKBH IAIN Manado. Ada juga LBH BMR, dan LBH Anshori Kota Kotamobagu.

“Setelah melalui tahapan administrasi, ternyata yang berhasil dan lolos seleksi administrasi ada 3 LBH, yaitu LBH Pihak, LKBH IAIN Manado, dan LBH BMR,” sambungnya.

“Pada tanggal 22 desember 2020, panitia telah menguji dan menyeleksi melalui tahapan wawancara dari masing-masing peserta LBH tersebut, dan ternyata LBH Bolmong Raya (BMR) tidak mengikuti tahapan ini, sehingga yang mengikuti tahapan seleksi wawancara hanya ada dua LBH,” tambahnya.

Uten mengatakan, panitia seleksi selanjutnya menggelar Rapat Pleno terkait hasil seleksi. “LKBH IAIN Manado memperoleh rangking dengan skor Nilai 1.560. Sementara LBH PIHAK memperoleh rangking dengan skor Nilai 1.545,” sebutnya.

Hasil ini pun, kata dia, diserahkan ke Ketua PA Bolaang Uki, dan selanjutnya ditetapkan.

“Mulai tahun 2021 awal, LKBH atau staf yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memberi bantuan hukum di Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Meski demikian, tegas Uten, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini tetap dilakukan setiap 3 bulan. “Misalnya dalam tahapan 3 bulan itu ada hal-hal yang bertentangan dengan perjanjian atau kerja sama tersebut, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memutuskan hubungan kerja sama ini dan dapat menunjuk LBH yang lain yang dapat memberikan layanan jasa bantuan hukum di PA Bolaang Uki,” tutupnya.

Sekadar informasi, layanan Posbakum diadakan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum sehingga bisa mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara, sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.

Bantuan hukum sendiri meliputi, menjalankan kuasa, memberikan pendampingan, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum dengan tujuan tertentu.

(Prangky Datu)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending