Periodisasi Hak Azasi Manusia Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia
Connect with us

Catatan Publik

Periodisasi Hak Azasi Manusia Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia

Published

on

Hak Azasi Manusia
Penulis: Fitra Lihawa

BERBICARA mengenai hak azasi manusia memang sangatlah menarik, terlebih kita bisa menjustifikasi sebuah sistem pemerintahan (negara) menjamin seluruh bentuh hak yang ada pada manusia.

Hal tersebut bisa kita lihat apakah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjamin adanya perlindungan HAM kepada setiap warga negaranya.

Namun tidak berhenti sampai di sini, bicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah UUD NRI 1945 yang pula menjadi konstitusi indonesia, telah terjadi 4 kali perubahan (setidaknya sudah 4 kali masa periodisasi). Maka berangkat dari hal itu pula kita bisa melihat konfigurasi HAM dalam Negara Indonesia dilihat dari sudut pandang substansi penjaminan HAM di setiap periodisasi.

UUD NKRI 1945

UUD 1945 sering disebut dengan “UUD Proklamasi”. Dikatakan demikian karena kemunculannya bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945.

Fakta sejarah menunjukan bahwa penggulatan pemikiran, khususnya pengturan HAM dalam konstitusi begitu intens terjadi dalam persidangan BPUPKI dan PPKI.

Satu hal yang menarik, bahwa meskipun UUD 1945  adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak hak dasar manusia Indonesia serta kewajiban kewajiban yang bersifat dasar pula, namun istilah perkataan HAM sendiri sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam batang tubuh, Pembukaan, maupun penjelasannya. Yang ditemukan bukanlah HAM, tetapi hanyalah hak hak dan kewajiban warga negara (HAW).

Diakui bahwa perumusan UUD 1945 sangat tergesa-gesa. Waktu yang tersedia dirasakan sangat pendek apalagi dalam kenyataannya dihadapkan dengan momentum Proklamasi Kemerdekaan RI.

Atas dasar itu, Presiden Sukarno melandaskan bahwa UUD 1945 adalah UUD Kilat, yang karenanya dilakukan perubahan pada saat Indonesia merdeka. Jelas kelihatan bahwa pengaturan HAM berhasil dirumuskan dalam UUD 1945. Itu artinya, bahwa jauh sebelum lahirnya UDHR/DUHAM versi PBB, Indonesia ternyata lebih awal telah memberlakukan sebuah UUD yang mengatur perihal dan penegakan HAM di Indonesia.

HAM dalam Konstitusi RIS

Konstitusi RIS memberikan penekanan yang signifikan tentang HAM. Hal tersebut diatur dalam Bab 1 Bagian 5 Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia yang terbentang dalam 27 pasal. Selain itu, Konstitusi RIS juga mengatur kewajiban asasi Negara dalam hubungannya dengan upaya penegakan HAM yang terdapat dalam Bab 1, Bagian 6 Asas-Asas Dasar yang terbentang dalam 8 pasal.

Penekanan dan Jaminan Konstitusi RIS atas HAM secara historis sangat dipengaruhi oleh keberadaan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948.

Dalam konteks Negara-Bangsa maka diseminasi HAM versi PBB pada waktu itu sangat dirasakan mempengaruhi Konstitusi-Konstitusi Negara-negara di dunia, termasuk Konstitusi RIS 1949. Meskipun tidak ditemukan kata Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi RIS namun ada tiga kalimat yang digunakan yakni, setiap/segala/sekalian orang/siapa pun/tiada seorang pun, setiap warga Negara dan berbagai kata yang menunjukkan adanya kewajiban Hak Asasi Manusia dan Negara.

Keseluruhan kata ini dapat ditafsirkan kepada makna dan pengertian HAM yang sesungguhnya. Dengan kata lain, manusia secara pribadi, kelompok, keluarga, dan sebagai warga Negara benar-benar ditegaskan sebagai mereka yang mendapatkan jaminan dalam Konstitusi RIS.

Dapat dikatakan bahwa HAM di dalam Konstitusi RIS menempati posisi penting yang menunjukkan terdapatnya sebuah jaminan perlindungan yang ideal. Meskipun, Konstitusi RIS terbilang sementara namun kenyataannya muatan-muatan hak-hak asasi tersebut semakain dikuatkan dengan terdapatnya kewajiban asasi yang harus dilaksanakan oleh penguasa/pemerintah.

HAM dalam UUDS 1950

Secara Anatomik UUDS 1950 terdiri atas 6 Bab dan 146 Pasal yang membahas tentang HAM, karena materi muatan UUDS 1950 adalah perubahan atas Konstitusi RIS 1949 maka perihal HAM juga disamping memiliki kesamaan secara umum terdapat juga perbedaan-perbedaan yang prinsipil.

Menurut catatan Soepomo setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasannya tentang HAM, yaitu:

a.  Hak dasar mengenai kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 UUDS 1950.

b. Dalam pasal 21 UUDS 1950 diatur perihal hak berdemonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada Konstitusi RIS.

c. Dasar perekonomian sebagaimana dimuat pada pasal 33 UUD 1945 diadopsi kedalam pasal 38 UUDS 1950, selain itu, Pasal 37 ayat (3) melarang organisai-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional.

Hal lain yang menarik dalam UUDS 1950 adalah penegasan secara eksplisit bahwa hak milik berfungsi sosial, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3). Dengan ketentuan ini semakin jelas bahwa UUDS 1950 tidaklah mengandalkan hak-hak asasi secara individual, melainkan juga penekanan kepada fungsi dan manfaat sosial.

Pencantuman HAM sebagai pribadi, keluarga, warga Negara dan kewajiban asasi baik oleh pribadi, warga Negara maupun Negara dalam UUDS 1950 dinilai sangat sistematis. Bahkan dengan masuknya beberapa pasal perubahan atas Konstitusi RIS 1949, dapat dikatakan bahwa UUDS 1950 membuat terobosan baru dalam jaminan HAM yang sebelumnya belum pernah diatur dalam HAM PBB Tahun 1948 dan Konstitusi RIS 1949.

Kembali ke UUD 1945

Pasca keluarnya dekrit Presiden 5 juli 1959, praktis hukum dasar ketatanegaraan Indonesia mengalami setback, dekrit tersebut menjadi dasar hukum berlakunya kembali muatan muatan yang terkandung dalam uud 1945. Karena itu, pengaturan HAM sama dengan tertuang dalam UUD 1945.

Dalam sejarah UUD 1945, perubahan UUD merupakan sejarah baru bagi masa depan konstitusi di Indonesia perubahan UUD 1945 dilakukan sebagai buah dari amanat reformasi pembangunan nasional sejak turunnya rezim soeharto (1967 – 1998). Terdapat empat kali perubahan yang berturut turut telah dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2000.

Kemudian khusus untuk mengenai peraturan HAM, dapat dilihat pada perubahan kedua UUD 1945 tahun 200. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah BAB tersendiri yakni BAB XA (hak asasi manusia) dari mulai pasal 28A sampai dengan pasal 28J, penegasan HAM kelihatan semakin eksplisit sebagaimana ditegaskan pada pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kemajuan lainnya dapat dilihat pada pasal 28J yang berbunyi; hak hidup hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku seurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses berdialektika yang serius dan panjang.

Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga. Masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia.
 
 
Kesimpulan

Dapat dilihat dari perkembangan konstitusi di Indonesia terlebih khususnya HAM, telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dan dapat dilihat juga bagaimana Indonesia memperhatikan daripada hak-hak yang ada, seperti contohnya hak manusia, hak ekonomi, hak agama, hak berdemonstrasi atau bersuara, dsb.

Kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 UUDS 1950 Dalam pasal 21 UUDS 1950 diatur perihal hak berdemonstrasi dan hak mogok yang sebelumnya tidak terdapat pada Konstitusi RIS Dasar perekonomian sebagaimana dimuat pada pasal 33 UUD 1945 diadopsi ke dalam pasal 38 UUDS 1950, selain itu, Pasal 37 ayat (3) melarang organisai-organisasi yang bersifat monopoli partikelir yang merugikan ekonomi nasional.

(***)

Penulis adalah Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado Komisariat Hukum

Advertisement

Trending