Ada Dua Bupati di Talaud?
Connect with us

Catatan Publik

Ada Dua Bupati di Talaud?

Published

on

Talaud

KEHEBOHAN Surat Gubernur Sulut nomor 858/1548/Sek.Ro.Pemhumas tentang Pengaktifan dan Cuti di Luar Tanggungan Negara Bupati Kepulauan Talaud serta Penugasan Wakil Bupati Talaud sebagai Plt Bupati Kepulauan Talaud, sejak diterbitkan pada Kamis (5/4/2018), belum juga usai.

 

Bahkan, meski Plt Bupati Talaud Petrus Simon Tuange telah berkali-kali memberikan penegasan terkait tugas yang diberikan Gubernur Sulut kepadanya, isu dualisme kepemimpinan di tubuh Pemerintah Kabupaten Talaud terus berhembus.

 

Apalagi, Senin (9/4/2018) kemarin, dua kendaraan dinas bernomor polisi DL 1 B, yang disinyalir dikendarai Sri Wahyumi Manalip dan Petrus Simon Tuange, terparkir di Kantor Bupati Talaud. Sejumlah akun facebook pun mengupload foto dua kendaraan yang terparkir berdampingan itu.

 

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah layak hal ini diperdebatkan, bahkan sehingga memunculkan isu dualisme?

 

Secara sederhana, isu-isu seperti ini memang sering muncul saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung di sebuah daerah, dengan salah satu kontestan adalah petahana. Isu ini bahkan bisa disebut sama seperti isu mobilisasi ASN dalam pilkada.

 

Namun jika ditelaah lebih lanjut, seharusnya masyarakat harus bisa lebih memperdalam masalah ini, dengan melihatnya tidak secara sepintas saja.

 

Ya, secara sepintas, keberadaan dua kendaraan dinas DL 1 B yang terparkir berdampingan mungkin bisa diartikan sebagai adanya dualisme.

 

Tapi coba dilihat secara dalam, akan muncul kemungkinan-kemungkinan lainnya. Coba perhatikan statement yang disampaikan dua tokoh Talaud tersebut.

 

“Berdasarkan pasal 66 ayat 1 huruf C. Saya ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) bukan pejabat sementara (Pjs),” ujar Tuange, saat apel ASN, Senin (9/4/2018).

 

Dalam pernyataan ini, Tuange secara jelas menerangkan posisi yang diberikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, hingga 23 Juni 2018 nanti.

 

Di sisi lain, Sri Wahyumi Manalip sama sekali tidak mengklaim jabatan bupati itu. Karena, secara terang dia mengungkapkan akan mengikuti peraturan KPU.

 

Nah, jika mengacu Peraturan KPU Nomor 15/2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, petahana wajib mengajukan permohonan cuti di Luar Tanggungan Negara, sejak melakukan pendaftaran pada 8-10 Januari 2018.

 

Namun pada kenyataannya, sebelum masa pendaftaran tersebut, Manalip diberikan sanksi dinonaktifkan dari jabatan bupati, tepatnya pada 5 Januari 2018 lalu.

 

Sayangnya, diketahui, belum ada aturan yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh calon kepala daerah petahana yang mendapat sanksi penonaktifan, saat mendaftarkan diri sebagai calon, dan apa pula yang harus dilakukannya saat masa sanksinya berakhir.

 

Dengan kata lain, mungkin bisa disebut bahwa memang saat ini ada dua bupati. Bedanya, sesuai Surat Gubernur itu, yang satu berstatus Plt, sedangkan satunya lagi berstatus cuti. Karena berstatus cuti, secara otomatis pemerintahan dipimpin oleh Plt bupati.

 

Yang jadi PR saat ini adalah bahwa KPU harus memikirkan juga aturan tentang masalah ini. So, kenapa harus diperdebatkan?

 

Oleh: Redaksi

 

(***)

Advertisement

Trending