Oknum Satpol-PP Diduga Rusak Bendera Merah Putih
Connect with us

Manado

Video Warga Kayuwatu Lapor Dugaan Pengrusakan Bendera Merah Putih

Published

on

Diduga dirusak Satpol-PP

KlikMANADO – Puluhan warga Kayuwatu, Kairagi Dua, yang rumahnya ditertibkan Satpol-PP Sulut, beberapa waktu lalu, mendatangi Sekretariat DPRD Manado, Rabu (16/8/2017), untuk menemui anggota DPRD Manado Robert Tambuwun.

 

Menurut warga, kedatangan mereka untuk meminta dukungan dan bantuan legislator terhadap nasib mereka, pascapenertiban itu. Tidak hanya itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk melaporkan adanya oknum Satpol-PP yang diduga melakukan pengrusakan bendera Merah Putih milik warga, saat penertiban terjadi.

 

“Yang kami sesalkan adalah cara mereka dalam melakukan penertiban. Seharusnya tidak dilakukan sekasar itu. Apalagi bendera Merah Putih yang terpasang ikut dirusak. Kami juga warga Sulut dan warga Negara Indonesia,” ujar salah satu warga, Cornelia Lumempouw.

 

“Seharusnya, sebagai masyarakat, kami tidak hanya ditunjukkan surat saja. Seharusnya disediakan lahan dulu. Bukan langsung gusur. Gimana dengan torang pe barang-barang yang so rusak. Siapa yang mo ganti. Torang adalah warga Sulut yang juga ikut melakukan pencoblosan pada Pilkada lalu, sambungnya.

 

Dia dan warga lainnya pun mengaku memiliki bukti kuat terkait pengrusakan bendera tersebut. “Ini ada foto dan bendera yang rusak. Kami jelas punya bukti,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Kairagi Dua Melky Jocom menyatakan, kedatangan warga korban penertiban ke DPRD Manado untuk menuntut janji anggota DPRD Manado Robert Tambuwun. “Informasinya ada janji dari anggota dewan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan,” terangnya.

 

Di sisi lain, lanjut dia, persoalan penertiban tersebut adalah kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. “Yang menertibkan juga adalah dari provinsi,” katanya.

 

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari manado.tribunnews.com, Kepala Satpol-PP Sulut Edison Humiang mengungkapkan, penertiban lahan di Kayuwatu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Tahapan yang dilalui sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja, dimana Satpol-PP telah membawa dan menunjukkan surat somasi sebanyak tiga kali, dan empat kali surat pemberitahuan pengosongan.

 

“Kami mempersilakan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan, agar menempuh jalur hukum. Dari Pemprov ada biro hukum yang akan menindaklanjuti laporan tersebut,” kata dia. (Ayi)

Advertisement

Trending