OJK Turun Tangan soal Bank SulutGo
Connect with us

Ekobis

OJK Turun Tangan soal Bank SulutGo

Published

on

Bank SulutGo

KlikMANADO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara ternyata telah memberikan peringatan kepada Dewan Komisaris Bank SulutGo terkait penerapan tata kelola Bank Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Lewat Surat Resmi OJK nomor 8-257/KO.063/2017 tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, OJK menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank SulutGo belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

Dalam surat itu diketahui, keputusan dewan direksi yang belum mengacu pada prinsip tata kelola berdasarkan asas kewajaran, berpotensi mengurangi keuntungan bank.

Bank SulutGo

Diantara poin-poin penting yang dinilai tidak sesuai prinsip tata kelola bank umum adalah kewajiban pemberian insentif contest (IPC) triwulan III tahun 2016 kepada direksi dan komisaris lama. OJK menyatakan pembagian Tantiem sebesar 7,50 persen dari laba bersih tahun buku 2016 kepada pengurus baru yang ditetapkan dalam akta RUPS nomor 8 tanggal 3 Maret 2017 tidak mengacu pada asas kepentingan perusahaan dan kewajaran sebagaimana diatur dalam undang-undang 40 tahun 2007, mengingat pengurus baru hanya berkontribusi sejak 25 Oktober 2016 dan 9 November 2016.

Bank SulutGo

OJK menilai, pembayaran THR dua kali gaji kepada pengurus baru tidak mengacu pada pada peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 tahun 2016.

 

Merujuk pada beberapa catatan itu, OJK meminta Dewan Komisaris dalam bertugas dan tanggung jawab harus mengacu pada perundang-undangan.

 

Selanjutnya OJK menegaskan, keputusan yang diambil oleh pengurus, yang dinilai tidak mengacu pada prinsip tata kelola yang baik bahkan dinilai cenderung mengurangi keuntungan Bank, OJK dapat melakukan langkah-langkah pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, para Mantan Direksi dan Komisaris Bank SulutGo mengeluarkan surat somasi kepada pengurus baru yang termaktub dalam surat Somasi tertanggal 17 April 2017. Sayangnya surat tersebut tak kunjung digubris. Somasi tersebut diketahui disebabkan hak-hak mereka berupa THR dan dana Tantiem yang disebut-sebut telah “dikebiri”. (Tim)

Advertisement

Trending