Nilai UU Covid-19 Berstatus PDP, Putra Sulut Ini Jadi Bintang Dalam Webinar Hukum UNPAB

Nilai UU Covid-19 Berstatus PDP, Putra Sulut Ini Jadi Bintang Dalam Webinar Hukum UNPAB
Hikam Hulwanullah. (Sumber: istimewa)

KlikJAKARTA – Prodi Ilmu Hukum Universitas Panca Budi (UNPAB) Medan Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Webinar Hukum bertema “Pro-Kontra UU Covid-19 (Perppu Nomor 1 Tahun 2020), Siapakah Yang Diuntungkan?” pada Selasa (19/5/2020) kemarin.

Menariknya, dalam webinar tersebut, salah satu putra Sulawesi Utara (Sulut) yang merupakan lulusan terbaik Hukum Tata Negara UIN Malang Tahun 2019, Hikam Hulwanullah, didaulat menjadi pembicara bersama peneliti lain dari universitas berbeda.

Meski baru berusia 22 tahun, Hikam mampu membuat 90-an audiens berlatar belakang mahasiswa, praktisi hukum, dosen, pejabat struktural dekanat, dan peneliti hukum lintas universitas terkagum-kagum.

Pemuda yang baru saja diterima pada Program Master of Law Monash University Australia ini secara berani menyentil 2 pasal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang dinilainya kontroversial.

Dalam pembahasan itu, kader Pelajar Islam Indonesia (PII) ini mengulik proses politik perumusan Perppu menjadi UU yang mengundang asumsi liar.

“UU ini diberi nama oleh publik sebagai UU Covid-19. Walaupun secara substansi UU ini dominan berbicara tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan,” ungkapnya.

Jika ditelaah, kata Hikam, ada hak dan kedaulatan rakyat sebagai makna kontekstual dari spirit konstitusi Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 yang ternegasikan akibat UU Covid-19. Atas dasar itulah, dia bersepakat menyebut bahwa regulasi tersebut diberi status PDP (Peraturan Dalam Pengawasan).

“Pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf A angka 1 UU Covid-19 ini mengikat 3 regulasi APBN sekaligus mulai dari tahun 2020, 2021, hingga 2022. Padahal Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 memproyeksikan ada sistem periodik dalam APBN,” terang Hikam.

DPR RI sebagai representasi rakyat, ungkap dia, diamanahi tiga fungsi oleh konstitusi. Salah satu di antaranya adalah fungsi anggaran (budgeting), yang terkerdilkan akibat pasal itu.

Baca Juga :  Begini Skema Pemberian Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

“Ditambah pada pasal tersebut tidak diberikan batas maksimal devisit Gross Domestic Product yang membuka jendela potensi rasio utang negara meningkat. Lebih parah lagi membuka peluang tangan nakal pejabat yang memiliki itikad jahat korupsi,” jelasnya.

“Dalam perspektif tata Negara, Prof Jimmly Asshiddiqie menjelaskan bahwa memang benar presiden memiliki hak prerogratif menilai suatu keadaan sehingga terkategori ‘mendesak’. Sesuai Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Tafsir terkait ‘hal ikhwal mendesak’ ini pun dijelaskan lebih kompleks oleh MK sebagai The Interpreter of Constitution pada putusan No. 138/PUU-VII/2009,” ungkapnya.

“Perppu ini dinilai tidak sesuai dengan fakta empiris Negara seperti yang dijelaskan dalam putusan MK tersebut. Sebab masih ada regulasi yang mumpuni dan komprehensif yang bisa dijadikan sebagai bantalan kebijakan dalam keadaan tidak normal atau kedaruratan keuangan. Yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” sambungnya.

“Pada pasal 27 regulasi ini menawarkan dua skema alternatif kebijakan yang bisa diambil pemerintah dalam keadaan darurat di sektor keuangan. Pertama adalah dengan menerbitkan UU APBNP dalam periode yang sama. Dengan ketentuan setiap perubahan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR sebelum direalisasikan,” tambahnya.

Atau, kata Hikam lagi, alternatif skema kedua melakukan pergeseran anggaran atau belanja (pengeluaran) yang tidak ada pagu anggarannya dalam UU APBN yang sedang berjalan, tanpa mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu, dengan ketentuan persetujuan dari DPR dapat dimintakan setelah realisasi anggaran dilakukan, untuk kemudian dituangkan dalam UU APBNP dan atau dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Dia berpendapat, dua skema itu adalah alternatif yang menjunjung prinsip kedaulatan rakyat melalui parlemen, namun tidak seperti UU Covid-19 hari ini.

Baca Juga :  Penindakan Pengempesan Ban Makin Berkurang

Belum lagi berbicara tentang Hak Imunitas pada Pasal 27 UU Covid-19 ini, Hikam menilai masih debatebel akibat diksi yang tidak jelas. “Jika pembuat kebijakan dalam regulasi ini tidak bisa dituntut dalam pengadilan dengan dalil didasarkan pada itikad yang baik, pertanyaannya bagaimana mengukur itikad baik seseorang atau istilah pidananya (mens rea) jika tidak melalui jalur pengadilan?” ketusnya.

Kalau argumentasi pemerintah pasal ini untuk melindungi pembuat kebijakan agar tidak tertekan oleh keadaan, sebaliknya, hukum hadir untuk membuat para pembuat kebijakan agar berhati-hati dalam memutuskan sebuah policy, Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Konsekuensi logisnya adalah Equality before the law asas tentang semua sama di hadapan hukum. Bisa jadi pasal ini inkonstitusional. Walaupun ada beberapa regulasi yang membahas terkait imunitas juga seperti UU Restitusi Pajak dan UU MD3. “Tapi saya berpikir ini berbeda konteks,” timpalnya.

Adapun Kandidat Doktor Ilmu Hukum UI Charles Simabura yang adalah Peneliti PUSAKO Universitas Andalas, mengamini analisis hukum yang disampaikan Hikam.

“Terlepas dari itu semua kita harus mendorong dan men-support pemerintah untuk bersama melewati ujian ini. Tapi hal-hal yang bersifat prinsip haruslah tetap kita suarakan sebagai bagian demokrasi, nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai Philosophische Grondslag bernegara kita,” tegasnya.

(Sahril Kadir)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply