Connect with us

Sulut

Momentum HUT Ke-31, FKPA Sulut Salurkan 1,5 Ton Beras Bagi Korban Banjir Tanah Longsor Kota Manado

Published

on

FKPA Sulut
Penyerahan bantuan di dapur umum FKPA Sulut, diterima Ketua III Christinov Musa Mawitjere. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikMANADO – Eksistensi dan keberadaan Forum Komunikasi Pecinta Alam (FKPA) Sulut memasuki usia 31 tahun. Forum yang dipimpin oleh Ketua Umum Nanfie Tagah ini tetap eksis di ruang publik dengan seabrek kegiatan outdoor.

Kali ini di tengah momentum HUT, FKPA ikut mengambil bagian dalam penanganan korban bencana tanah longsor yang terjadi Sabtu, (16/1/2021) dan Jumat, (23/1/2021) dengan menyalurkan bantuan 1.5 ton beras kepada korban yang tertimpa bencana.

Selain beras FKPA juga ikut menyalurkan bantuan lainnya berupa susu, gula, sabun(cuci/mandi), pakaian anak-anak, pakaian dewasa, odol, pampers, pembalut, pakaian dalam dan makanan kotak.

“Semua bahan natura yang diserahkan merupakan sumbangan dari berbagai pihak, untuk itu kami atas nama badan pengurus FKPA menyampaikan terima kasih atas semua bantuan dan perhatian dari semua pendonor,” terang Ketua I Bidang Organisasi Christinov Musa Mawitjere. Koordinator Utama Dapur Umum.

Menurut Mawitjere, antusias para pendonor begitu besar sejak dibukanya dapur umum pada Sabtu, (23/1/2021). Bantuan berupa uang tunai dan bahan lainnya.

Ibadah syukur HUT ke-31 FKPA Sulut. (Sumber Foto: KlikNews)

Tidak kurang FKPA Manado, Bitung, Mitra, Minsel, Minahasa, Aliansi Aerujang, Yr KPA Likupang, Yayasan Bumi Tangguh, Sahabat Alam Bitung, Black Spider Laikit, Pahyagaan, KPA Katsunawus, CSB, Old’s Cafe Bitung, KPA Minawerot, Arenga Pinata, Kakena Adv Team, Irmapala Bitung, Torang Kawiley T’leh, K’Palang Langowan Minahasa, Kompas Sea serta pribadi dan simpatisan.

“Ratusan dos sembako dan ratusan bal pakaian bekas layak pakai dan baru serta beras 1,5 ton telah kami salurkan sejak Sabtu,(23/1/2021),” terang Pdt Musa didampingi Jein Lasut, Trini Najoan, Shintya Kawatak, Denny Kawulusan, Yanni Pantouw, Marlon Kamagi, Eron Sumampouw, Rubby Worek dan Atin.

Sebelumnya melalui Divisi SAR FKPA yang dipimpin oleh Ketua II FKPA, Steven David Malonda telah ikut melakukan pencarian dan penyelamatan korban tanah longsor di Perkamil, Tingkulu dan Malalayang. Kemudian ikut melakukan pencarian anak hanyut di Desa Kawangkoan Baru Kecamatan Kalawat. “Sampai hari ini masih masuk bantuan dari Mitra dan Minsel,” jelas Jein Lasut.

Syukuran HUT Ke-32 ini dipimpin oleh Pdt. Christinov Musa Mawitjere. Rangkaian ibadah syukur ini juga dikaitkan dengan HUT salah seorang Badan Pengurus FKPA Sulut Denny Kawulusan yang ke-55.

Acara syukuran HUT ini dihadiri oleh Ketua Harian Marvits Kanter dan sejumlah anggota FKPA Daerah.

(Rubby Worek)

Sulut

Gaji JAK Ditahan Sementara, GERAK Sulut Nilai Sekretaris DPRD Sulut Rendahkan Hukum

Published

on

James Arthur Kojongian (JAK). Sumber Foto: Istimewa)

KlikSULUT – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Gledy Kawatu diduga menahan sementara gaji anggota DPRD Sulut James Arthur Kojongian (JAK).

Buktinya, hingga berita ini diterbitkan pada Sabtu (17/4/2021), gaji JAK masih belum juga direalisasikan.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir Voxsulut.com pada Kamis (11/3/2021), Gledy mengungkapkan bahwa gaji JAK ditahan sementara hanya karena belum adanya SK dari Kemendagri untuk dijadikan acuan.

Gledy juga mengatakan bahwa dananya ada di kas Negara. “Jika sudah ada SK-nya, akan kami realisasikan,’’ ujar Gledy.

Jim Robert Tindi, Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara, ikut menyorot ditahannya gaji JAK.

Tindi menilai, Sekretaris DPRD Sulut telah merendahkan hukum yang berlaku. “Apa alasan pihak Sekretaris DPRD Sulut menahan gaji milik Anggota DPRD? Apalagi belum ada keputusan resmi berupa surat dari Menteri Dalam Negeri yang menegaskan Anggota DPRD tertentu diberhentikan,” timpalnya.

Tindi juga menilai bahwa ada hal yang telah ditafsirkan secara keliru oleh pihak Sekretariat DPRD. Bahkan lebih dalam, Ketua GERAK menduga adanya aroma intervensi politik dilakukan untuk memangkas dan mengulur gaji JAK selaku wakil rakyat yang seharusnya sudah diterima.

“Kecuali sudah ada SK Kemendagri bahwa JAK diberhentikan. Barulah gaji beliau ditahan. Posisi sekarang belum ada SK, anehnya gaji JAK ditahan. Apa acuannya? Sepertinya ada yang keliru. Soal tafsir yang kurang tepat dari Sekretaris DPRD Provinsi Sulut. Ditambah lagi dengan aroma campur tangan pihak tertentu sehingga berdampak pada pencairan gaji JAK ditahan atau diulur-ulur. Ini sama seperti melecehkan aturan,” tutur Tindi.

Turangan mengingatkan pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulut agar tidak terkecoh, tidak terhasut dan tidak ikut-ikutan dalam dinamika yang terjadi di internal DPD Partai Golkar Sulut.

“Melainkan tetap fokus pada peraturan dan mekanisme yang berlaku bahwa saat ini JAK masih legal sebagai Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar,” tegasnya.

“Kami menemukan ada relasi kuat, antara gaji JAK ditahan dengan polemik yang berkembang di internal DPD Partai Golkar Sulut. Idealnya Sekretariat DPRD Sulut tidak masuk ke ranah itu, tidak terprovokasi atau mau dikendalikan oknum tertentu yang mungkin saja dekat dengan Sekretaris DPRD Provinsi Sulut. Lalu sesuka hatinya menahan gaji yang merupakan hak dari JAK. Biarkan dinamika internal Golkar Sulut diselesaikan terpisah,” sambungnya.

“Sekretaris DPRD acuannya pada SK Kemendagri. Selama belum keluar surat pemberhentian JAK sebagai wakil rakyat, gajinya wajib diberikan. Secara de jure dan de facto JAK merupakan Anggota DPRD Sulut, jangan berani Sekwan melabrak hukum dengan alasan khawatir adanya TGR,’’ tegas tindi.

(***)

Continue Reading

Sulut

Masalah Banjir dan Relokasi Menyeruak Dalam Reses Amir Liputo di Mahawu

Published

on

Suasana. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikSULUT – Persoalan banjir dan relokasi warga Mahawu menyeruak dalam Reses Pertama Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Hi Amir Liputo, di Kelurahan Mahawu, pada Rabu (14/4/2021).

Apalagi dalam reses kali itu, Hi Amir Liputo menghadirkan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.

Tokoh muda Kelurahan Mahawu Andi Noer Bongkang menyatakan, pelaksanaan rehabilitasi sungai harus disertai keterbukaan informasi yang baik.

“Sebab masyarakat perlu tahu konsekuensi dari kegiatan ini secara utuh. Jangan sampai informasi tentang konsekuensinya simpang siur,” pintanya.

Menurut dia, sebenarnya masyarakat Mahawu cukup kooperatif dengan kebijakan rehabilitasi sungai. Yang menjadikannya terlihat tidak menerima adalah informasi yang tidak akurat dan simpang siur,” sambungnya.

“Kalau konsekuensinya adalah warga dipindah, maka harus diinformasikan secara jelas. Apalagi sekarang ini banyak yang telah bermasalah hukum karena relokasi,” tambahnya.

Senada diungkapkan tokoh masyarakat Noho Poiyo. Menurut dia, apapun program yang baik dari pemerintah akan diterima baik pula oleh masyarakat. Tapi, kata dia, program tersebut harus dijalankan secara transparan.

Adapun Nur, warga setempat, juga angkat bicara. Dia menegaskan bahwa kondisi masyarakat Kelurahan Mahawu saat ini sangat memprihatinkan.

Sebab, kelurahan ini seakan sudah menjadi langganan banjir. “Sekarang ini hujan satu jam saja, air sudah menggenangi kampung setinggi betis orang dewasa,” keluhnya.

Dia juga menyayangkan, makin tingginya potensi banjir justru terjadi setelah dilakukannya pengerukan sungai oleh Balai Sungai, beberapa waktu lalu. “Ini yang aneh,” ketusnya.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, Perwakilan Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Balai Wilayah Sungai Sulawesi I mengungkapkan, sebenarnya pihaknya telah membuat perencanaan terhadap sungai-sungai di Manado.

Namun dia mengakui bahwa hingga saat ini yang dikerjakan baru bersifat solusi sementara. “Untuk action harus ada perencanaan yang benar-benar matang,” ujarnya.

Pada sisi lain, dia mengapresiasi masyarakat Mahawu yang mendukung penuh program rehabilitasi sungai.

Sementara itu, Hi Amir Liputo mengatakan, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I sengaja dihadirkan pada reses kali ini. “Karena memang sekarang ini persoalan paling pelik di wilayah ini adalah sungai dan banjir,” ungkapnya.

Dia berharap, ke depan permasalahan banjir di kelurahan ini bisa teratasi secara lebih baik lagi. Sekadar informasi, reses itu juga dihadiri Lurah Kelurahan Mahawu dan masyarakat setempat.

Continue Reading

Sulut

Amir Liputo Akan Sahur Bersama Warga Saat Ramadan

Published

on

Reses
Reses di Titiwungen Selatan. (Sumber Foto: KlikNews)

KlikSULUT – Anggota DPRD Sulut Hi Amir Liputo menggelar Reses Pertama tahun 2021, di empat titik berbeda di Kota Manado, pada Sabtu dan Minggu (10-11/4/2021).

Sebagaimana pantauan KlikNews, Titiwungen Selatan dan Malalayang 1 menjadi dua titik yang didatangi Hi Amir untuk mendengarkan langsung aspirasi warga, pada Sabtu (10/4/2021).

Selanjutnya, Reses dilakukan di Malendeng dan Ketang Baru, pada Minggu (11/4/2021) siang dan sore. Terinformasi, kegiatan serupa akan digelar di Cempaka Kecamatan Bunaken pada malamnya.

Selain mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan warga di lokasi kegiatan, Hi Amir Liputo juga menyatakan memiliki program khusus pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah tahun ini.

Program tersebut, kata dia, adalah Sahur Bersama Warga. “Program ini akan dijalankan dengan cara kami akan menginap dan sahur di rumah warga yang berkategori sangat kurang mampu,” ujar Sekretaris DPW PKS Sulut ini.

Selain menginap dan sahur, lanjut Hi Amir, dia akan berupaya menyelesaikan sejumlah kebutuhan pokok tuan rumah. “Ya, seperti kalau ada yang lantainya masih tanah, maka kita akan bantu supaya bisa lebih baik,” katanya.

Reses di Ketang Baru. (Sumber Foto: KlikNews)

Menurut dia, hal itu dilakukan agar kedekatannya dengan warga yang membutuhkan makin erat, tanpa sekat. “Anggota dewan itu dipilih rakyat. Maka rakyat berhak untuk menyampaikan keluhan secara langsung, tanpa ada sekat,” ungkapnya.

Dia berharap, kegiatan Sahur Bersama Warga ini berjalan sesuai harapan. “Saya berharap ini bisa jadi contoh buat anggota dewan lainnya, khususnya dari Partai Keadilan Sejahtera, agar terus berkhidmat untuk masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, dalam reses Hi Amir Liputo banyak mendengarkan keluhan yang berkaitan dengan infrastruktur maupun program-program pemerintah, di antara tentang tambatan perahu Jangkar Sandar yang hancur saat gelombang tinggi beberapa waktu lalu, masalah banjir Welong, dan lainnya.

(Sahril Kadir)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending