Meski Divonis 5 Tahun Penjara, MMS Masih Bebas ke Jakarta
Connect with us

Headline

Meski Divonis 5 Tahun Penjara, MMS Masih Bebas ke Jakarta

Published

on

MMS

]KlikMANADO – Sebuah foto bersama para petinggi Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) dalam kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas DPD Partai Golkar Sulut dengan DPD Partai Golkar Kabupaten-Kota se-Sulut di Jakarta, Selasa (26/9/2017), membuat heboh pengguna media sosial facebook, khususnya yang berdomisili di Sulut.

 

Bagaimana tidak, dalam foto yang diunggah pemilik akun Syerly Adelyn Sompotan itu, terdapat seorang perempuan yang diduga merupakan penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kelas Dua Malendeng Manado.

 

Terpantau, perempuan yang diduga MMS itu terlihat mengenakan kerudung bercorak hitam kuning dan tersenyum menghadap kamera. Dia berada di paling ujung kiri foto.

 

Selain perempuan itu, tampak pula Christiany Eugenia Paruntu, Syerly Sompotan, Aditya Didi Moha dan petinggi Golkar Sulut lainnya. Semuanya tampak tersenyum memandang kamera.

 

Seorang kader partai yang identik dengan warna kuning ini membenarkan kehadiran MMS pada kegiatan tersebut. “Benar, Ibu Marlina hadir dan mengikuti rapat,” tegasnya, sembari mewanti-wanti wartawan agar menyembunyikan identitasnya.

 

Sementara itu, sebagaimana ditulis tribunnews, Kuasa Hukum MMS, Chandra Palutungan membenarkan informasi bahwa kliennya sedang berada di Jakarta. “Kami punya surat dari pengadilan tinggi Sulut, bahwa kliennya tidak bisa ditahan,” kata dia.

 

Dia menambahkan, pihaknya telah memasukkan proses banding di Pengadilan Tinggi Sulut. “Prosedur bandingnya sedang kami lakukan, jadi jika MMS berada di luar itu sudah sesuai prosedur karena kami punya landasan hukumnya,” ucap dia.

 

Ketua Pengadilan Tinggi Sulut, Sudiwardono ketika dikonfirmasi mengatakan, berkas penahanan terhadap MMS belum ditandatanganinya karena berkas banding dari JPU yang dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Manado terlambat.

 

“Berkasnya terlambat masuk ke pihak kami, jadi saya masih enggan menandatangani surat penahanannya. Untuk lebih lengkapnya silahkan tanya ke PN Manado,” aku dia.

 

Kepala Pengadilan Negeri Manado Djaniko Girsang melalui Humas Moh Alfi Usup membantah jika berkasnya terlambat dikirim.

[irp posts=”1611″ name=”Putra Sulut Terjaring OTT KPK”]

 

“Dalam berkas tersebut tidak ada lagi permintaan penahanan, karena dalam amar putusan sudah ada perintah penahanan. Saya tidak tahu kenapa Pengadilan Tinggi Sulut enggan mengeluarkan surat penahanan,” tegas dia.

 

Kepala Rutan Kelas Dua Malendeng Manado Zainal Fikri mengatakan pihaknya tidak memiliki kuasa untuk menahan seorang terdakwa bila surat penahanan dari Pengadilan Tinggi Sulut belum ada.

 

“Kalau belum ada surat penahanan dari PT Sulut, maka kami belum bisa melakukan penahanan,” tegas dia.

 

Untuk diketahui, dalam sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Manado yang digelar Rabu (19/7/2017) lalu, Ketua Majelis Hakim Sugianto menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada mantan Bupati Bolmong Marlina Moha Siahaan.

 

Dia juga diharuskan membayar denda Rp200 juta dengan subsider 2 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp1.250.000.000.

 

“Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan, maka semua aset dari terdakwa akan disita untuk dilelang, dan apabila aset terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi uang pengganti maka akan di penjara selama 2 tahun penjara,” ujar Sugianto.

 

Oleh Majelis Hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Kalau sudah seperti ini, entah siapa yang benar.

 

(Tim)

Advertisement

Trending