Masa Penahanan SWM Diperpanjang KPK
Connect with us

Headline

Masa Penahanan SWM Diperpanjang KPK

Published

on

KlikMANADO – Masa penahanan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM), yang terjerat kasus dugaan korupsi dalam kasus suap terkait proyek revitalisasi pasar di Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, diperpanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir REPUBLIKA.co.id pada Jumat (28/6/2019), Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati mengungkapkan, perpanjangan masa penahanan akan berlaku selama 30 hari ke depan, dimulai sejak 29 Juni-28 Juli 2019 mendatang.


Menurut dia, perpanjangan masa penahanan dilakukan karena berkas penyidikan SWM belum rampung. “Masih memerlukan sejumlah keterangan tambahan,” bebernya di Gedung KPK, Jumat (28/6/2019).


Diketahui, SWM bersama timsesnya bernama Benhur Lalenoh dan seorang pengusaha Bernard Hanafi Kalalo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Talaud tahun anggaran 2019.


SWM dan Benhur selaku penerima, sementara Bernard pemberi suap. Sri Wahyumi diduga meminta Benhul mencarikan kontraktor yang bersedia menggarap proyek di Pemkab Talaud dengan catatan mau memberikan fee 10 persen. Kemudian, Benhul menawarkan Bernard untuk menggarap proyek tersebut.


Sebagai imbalan, Bernard memberikan fee 10 persen dalam bentuk barang mewah sesuai permintaan SWM. Barang mewah itu yakni Handbag Chanel senilai Rp97.360.000, Tas Balenciaga bernilai Rp 32.995.00, dan jam tangan Rolex seharga Rp 224.500.000.


Adapula, anting berlian Adelle bernilai Rp32.075.000 dan cincin berlian Rp76.925.000. Terakhir uang tunai sebesar Rp50.000.000.


Suap diduga berkaitan dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. Diduga, terdapat proyek-proyek lain yang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut.


Atas perbuatannya, SWM dan Benhul disangkakan Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Sedangkan Bernard selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


(Sahril Kadir)

Advertisement

Trending