Diduga Korupsi Rp2,7 Triliun, Mantan Bupati Konawe Utara Jadi Tersangka KPK
Connect with us

Headline

Diduga Korupsi Rp2,7 Triliun, Mantan Bupati Konawe Utara Jadi Tersangka KPK

Published

on

Bupati Konawe Utara Aswad

KlikJAKARTA – Setelah melakukan penggeledahan di rumahnya di Kelurahan Lalolara, Kendari, Sulawesi Tengara, Senin (2/10/2017) kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi perizinan tambang.

 

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan ASW (Aswad Sulaiman) sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Selasa (3/10/2017).

 

Aswad dijerat dengan dua sangkaan sekaligus. Pertama, sebagai tersangka korupsi pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Eksploitasi, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014.

 

Dalam kasus itu, lanjut Saut, Aswad diduga telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, lewat penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya.

 

Akibatnya, negara menderita kerugian yang jika ditaksir senilai Rp2,7 triliun. “Kerugian keuangan negara ini berasal dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum,” kata Saut.

 

Aswad juga ditetapkan sebagai tersangka suap izin kuasa pertambangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara selama periode 2007-2009.

 

Aswad diduga telah menerima suap senilai Rp13 miliar dari banyak perusahaan yang sebelumnya mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

 

Di sisi lain, belum ada nama lain yang diduga terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun KPK memastikan, hingga kini peran masing-masing orang yang diduga terlibat masih didalami.

 

“Itu pasti akan dikembangkan. Kemudian itu berapa besar, di mana posisinya, siapa saja yang memberikan, kita nggak boleh menjelaskan dulu karena prosesnya masih jalan,” ungkap Saut.

 

KPK menduga, aswad secara sepihak mencabut kuasa pertambangan milik PT Antam yang berada di Kecamatan Langgikima dan Molawe.

 

Setelah itu, Aswad justru menerima pengajuan permohonan izin eksplorasi dari delapan perusahaan yang pada akhirnya menerbitkan 30 surat keputusan kuasa permohonan eksplorasi.

 

Selanjutnya, Aswad menerima uang Rp13 miliar dari perusahaan-perusahaan itu. “Tadi kita sebut ada beberapa company kan. Berapa company ngasih berapa, itu masih kita dalami. Masih pendalaman. Company-nya kita nggak sebut sementara ini,” imbuhnya.

 

Namun, Saut memastikan dugaan keterlibatan pihak lain akan ditelusuri dalam proses penyidikan kasus ini. Dalam sangkaan pasal yang dilanggar, korupsi tersebut diduga dilakukan bersama-sama.

 

“Jadi akan dikembangkan nantinya ‘dan kawan-kawan’ ke arah mana, siapa saja nanti, terus menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu analisis kerugian ini bisa lebih besar. Dikaitkan dengan bagaimana masalah transaksional di kabupaten itu terjadi. Memang ada sejarah panjang juga,” tegasnya.

 

Sebelumnya, kediaman Aswad digeledah oleh petugas KPK pada Senin (2/10/2017).

 

Tim KPK yang dikawal anggota dari aparat Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara, memasuki rumah itu pada pukul 11.00 hingga pukul 17.00 Wita.

 

Di rumah itu, tim KPK ditemani Lurah Lalolara, Polingai. Sedangkan Polingai ditemani dua saksi lainnya, yakni warga sekitar rumah Aswad.

[irp posts=”2064″ name=”Minta Fee Sebesar 7,5 Persen, Kabid Holtikultura Distan Nganjuk Terjaring OTT”]

 

(Tim)

Advertisement

Trending