Manado dan Bitung Siap "Curi" Rp 120 Miliar di Minut, Kaitjiri : Saya Pastikan Tidak Pindah
Connect with us

Minut

Manado dan Bitung Siap “Curi” Rp 120 Miliar di Minut, Kaitjiri : Saya Pastikan Tidak Pindah

Published

on

Kadis Pariwisata Provinsi Sulut Henry Kaitjiri dan Kadis Pariwisata Kota Manado Lenda Pelealu.

KlikMINUT – Adanya masalah status tanah di Pantai Pall Desa Marinsow Kecamatan Likupang Timur Minahasa Utara (Minut) mulai mencuri perhatian kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Diketahui, menurut rencana, pemerintah Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo melalui Kementrian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan mengembangkan fasilitas pariwisata di Pantai Pall dengan anggaran dari APBN, Rp 120 miliar.                   Tapi sayang hal ini belum bisa direalisasikan akibat permasalahan tanah seluas 1.444,6 hektar yang masih dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang masih tercatat sebagai salah satu aset Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini membuat beberapa kabupaten/kota lainnya berkeinginan untuk “mencuri” anggaran tersebut untuk dipindahkan di daerah mereka.

“Kalau memang Minut tidak siap, kami siap menerima anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur pariwisata di kota Manado,” tukas Kadis Pariwisata Manado Dra.Neivi Lenda Pelealu MS.I saat acara Diskusi Kelompok Terpumpun Kadis Pariwisata Se-Sulut dan Pemutakhiran Data Kepariwisataan, Kamis, (08/04/2021) di Desa Kinunang Kecamatan Likupang Timur Minut.

Hal ini diaminkan rekannya, Kadis Pariwisata Bitung , Pingkan Kapoh yang saat acara berlangsung duduk berdampingan dengan Pelealu. Kontan peserta diskusi menjadi heboh mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pelealu.

Saat diwawancarai usai diskusi, Pelealu tak menampik keinginan “mencuri” anggaran Rp. 120 miliar tersebut.

“Jika memang lahan yang akan digunakan untuk membangun fasilitas pariwsata masih bermasalah biasanya memang tidak bisa dilanjutkan rencana pembangunannya,” tukas Pelealu.

Namun dirinya yakin, Pemkab Minut bersama Pemprov Sulut dan BUMN bisa menyelesaikan persoalan tersebut.

Diwawancarai terpisah di Desa Pulisan, Kadis Pariwisata Sulut Hendry Kaitjiri mengatakan tidak benar bahwa anggaran Rp 120 miliar buat Pantai Pall tersebut akan dipindah karena masih berproses di Kementran PUPR RI.

“Tidak benar itu, yang ada bahwa anggaran tersebut masih  dalam proses karena sudah disetujui oleh Presiden jadi tidak usah khawatir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya, nanti kalau sudah ada hasilnya pasti diberitahu” terang Kaitjili.

Lanjut dikatakan, hal tersebut merupakan persoalan pemerintah daerah dengan BUMN karena PTPN XIV itu di bawah BUMN.

“Sedang dibicarakan kedepan lahannya untuk apa. Nantinya akan ada kesepakatan khusus antara pemerintah provinsi dengn BUMN karena ini adalah tanah Negara,” pungkas Kaitjili. (Rubby Worek)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisement

Trending